• Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Bontang Post
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
Bontang Post
No Result
View All Result
[the_ad_group id="8923"]
Home Kaltim

Pemerintah Pusat Harus Siapkan Ketahanan Pangan Ibu Kota Negara Baru

by Redaksi Bontang Post
18 Juni 2021, 20:00
in Kaltim
Reading Time: 1 min read
0
Ilustrasi petani menggarap sawah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Ilustrasi petani menggarap sawah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Share on FacebookShare on Twitter

bontangpost.id – Pemerintah pusat harus ikut mempersiapkan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu perlu dilakukan seiring rencana pemindahan ibu kota negara di wilayah Kecamatan Sepaku.

”Kami minta pemerintah pusat ikut perhatikan ketahanan pangan di Penajam Paser Utara,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU Jon Kenedi seperti dilansir dari Antara di Penajam, Rabu (16/6).

Infrastruktur pendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara menurut politikus Partai Demokrat tersebut, masih perlu ditingkatkan. Salah satunya yakni, jalan usaha tani dan sarana prasarana pendukung penguatan ketahanan pangan lain yang belum maksimal.

Menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar. ”Anggaran pemerintah kabupaten mengalami penurunan akibat pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat,” ungkap Jon Kenedi.

Baca Juga:  Sistem Transportasi IKN Mulai Dibangun Tahun Ini

”Kami berharap pemerintah pusat ikut membantu peningkatan infrastruktur di wilayah calon ibu kota negara baru,” tambah dia.

Apalagi pemindahan ibu kota negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Jon Kenedi, sudah diumumkan. Namun, belum mendapat perhatian khusus terutama bantuan anggaran.

Menurut Jon Kenedi, pemerintah pusat juga harus ikut persiapkan sarana prasarana di wilayah calon ibu kota negara baru tersebut. Apalagi hal tersebut sudah diumumkan secara luas.

”Anggaran ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum maksimal untuk menunjang kebutuhan pangan ibu kota negara baru,” ucap Jon Kenedi.

Seharusnya, kata Jon Kenedi, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota negara baru. (jawapos)
Print Friendly, PDF & Email
Tags: ikn
ShareTweetSendShare
[the_ad id="77027"]
Previous Post

Andi Faizal : Tidak Ada Alasan Pemda Hentikan Santunan Kematian

Next Post

Status Lahan Rencana Pembuatan Jalan Lingkar Bontang Kuala-Tanjung Laut Indah Diklaim Clear

Related Posts

IKN Diserbu 143 Ribu Pengunjung saat Lebaran, UMKM Raup Omzet Belasan Juta
Kaltim

IKN Diserbu 143 Ribu Pengunjung saat Lebaran, UMKM Raup Omzet Belasan Juta

30 Maret 2026, 09:00
Lebaran 2026: IKN, hingga Labuan Cermin Jadi Magnet Wisata di Kaltim
Kaltim

Lebaran 2026: IKN, hingga Labuan Cermin Jadi Magnet Wisata di Kaltim

25 Maret 2026, 12:00
Tol IKN Tak Hanya untuk Kendaraan: Jalur ‘Wildlife Crossing’ Dibangun Demi Beruang Madu dan Bekantan
Kaltim

Tol IKN Tak Hanya untuk Kendaraan: Jalur ‘Wildlife Crossing’ Dibangun Demi Beruang Madu dan Bekantan

18 Maret 2026, 10:00
Prabowo Kunjungi Kaltim Hari Ini, Ini Rangkaian Agendanya
Kaltim

Prabowo Kunjungi Kaltim Hari Ini, Ini Rangkaian Agendanya

12 Januari 2026, 15:18
Gakkum ESDM Bongkar Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar IKN, Volume Batu Bara Capai 6.000 Ton
Kaltim

Gakkum ESDM Bongkar Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar IKN, Volume Batu Bara Capai 6.000 Ton

14 November 2025, 14:00
Tambang Ilegal 4.000 Hektare Ditemukan di IKN, Negara Rugi Rp 5,7 Triliun
Kaltim

Tambang Ilegal 4.000 Hektare Ditemukan di IKN, Negara Rugi Rp 5,7 Triliun

20 Oktober 2025, 16:30

Terpopuler

  • Capaian Pajak Sarang Walet di Bontang Masih Nihil

    Ironi Pajak Walet Bontang: Bangunan Ratusan, Setoran Nol

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mini Soccer HOP 1 Bontang Ditutup Mulai Mei, Proyek Lanjutan Rp17,5 Miliar Segera Dikerjakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Masuk Aturan KTR, Vape Tak Lagi Boleh Dihisap di Tempat Umum Bontang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, Prabowo Lantik 6 Pejabat Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AH Kritik Analogi Gubernur Kaltim soal TGUPP yang Seret Nama Pusat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

Arsip

  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.

No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.