bontangpost.id – Desas-desus pembangunan Istana Negara di lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) kian menguat. Terlebih Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mendapat bocoran dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Jika seremonial tanda dimulainya pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan baru itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Di hadapan awak media, ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan itu menyampaikan perkembangan informasi terbaru mengenai kegiatan pemindahan IKN. “Kemarin, Pak Monoarfa (Suharso Monoarfa) sudah membocorkan (kegiatan peletakan batu pertama Istana Negara). Kalau bukan akhir bulan ini, mungkin awal atau pertengahan bulan empat (April),” kata AGM setelah upacara HUT ke-19 PPU di halaman Kantor Bupati PPU (11/3).
Meski begitu, bupati termuda di Kaltim itu mengajak masyarakat untuk berdoa terhadap kelancaran pemindahan IKN ke Kaltim. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN bukan hanya dinantikan warga PPU. Tapi seluruh orang Kalimantan menantikan kegiatan pemindahan IKN. “Apalagi orang Kaltim, karena kita penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Wakil Bupati PPU Hamdam menambahkan, kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara dilaksanakan pada lokasi yang paling terbaik. Dalam perencanaan Bappenas, ada tiga kelurahan dan desa di Sepaku yang akan masuk kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Yakni Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Harapan. “Sebagai pemerintah daerah, tentu berharap lokasi itu betul-betul yang paling terbaik. Di antara yang sudah masuk nominasi,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD PPU itu juga berharap saat dimulainya pembangunan IKN agar tidak memunculkan disparitas atau ketimpangan pembangunan ekonomi yang sangat menonjol. Antara IKN baru dengan PPU sendiri nantinya. “Jadi, harapan kami, agar ada kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong bagaimana infrastruktur di PPU bisa mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur yang direncanakan di IKN,” harap Hamdam.
Dia menerangkan, Pemkab PPU saat ini menyiapkan masyarakat dan kesiapan tata ruang untuk menyambut pemindahan IKN. Pemerintah daerah akan memberikan dukung penuh terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.
Meski demikian, kewenangan mengenai pemindahan IKN tetap berada di pemerintah pusat. “Karena sebagian wilayah yang akan dibangun masih menjadi tanah milik negara. Yang diberikan kepada swasta untuk dikelola dalam bentuk konsesi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi menuturkan, segala persiapan menyambut pemindahan IKN sudah dilaksanakan Pemkab PPU. Dia menyebut, persiapan mengenai regulasi pertanahan, pertanian, dan perkebunan akan disusun setelah ada ketetapan mengenai tata ruang di IKN. PPU akan bersiap menopang pemindahan IKN ke Sepaku.
“Tentunya kami menunggu juga. Kapan IKN ini dimulai. Kalau itu sudah mulai, tentu PPU ini akan memacu mempersiapkan diri menjadi daerah penunjang IKN,” ucapnya.
Adapun, anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan PPU yang juga bupati PPU periode 2008–2013, Andi Harahap menyarankan agar pemerintah daerah mempersiapkan diri terhadap rencana pembangunan IKN yang disanterkan akan dimulai tahun ini.
Kendati begitu, di usia PPU yang sudah menginjak 19 tahun kemarin, politikus Partai Golkar itu menilai kemajuan PPU begitu pesat. “Saran saya bupati harus siapkan diri. Untuk menyambut rencana peletakan baru pertama (pembangunan Istana Negara) ini,” pungkasnya. (kip/rom/k16)
