Sahkan Raperda Jadi Perda Pertanggunjawaban APBD 2016
SANGATTA- Pendapat akhir pemerintah terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutim Tahun anggaran 2016 disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/7) lalu. Secara umum, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh jajaran legislatif tersebut.
Apresiasi dan penghargaan dimaksud ditujukan kepada Fraksi Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Permbangunan, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Nurani Amanat Persatuan dan Nasional Kesejahteraan Bangsa. Karena telah setuju dan sepakat mengesahkan Raperda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.
“Setiap paripurna wajib dihadiri oleh Esselon II dan III , namun pada hari ini (Rabu lalu) Alhamdulillah Esselon II, III dan IV juga turut hadir,dengan tujuan adalah selain untuk sidang lebih meriah juga kehadirannya dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa laporan pertanggung jawaban tahun 2016 telah disepakati oleh anggota dewan begitu pula dengan Perda-nya,” tegasnya.
Agar informasi tersebut dapat tersosialisasikan dengan cepat ke masyarakat dan tidak hanya melalui media saja. Dalam penyampaiannya, Wabup mengatakan proses pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan merupakan kosekuensi logis dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Merupakan dasar hukum dan kewenangan daerah untuk menyusun dan membentuk Perda, yang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah untuk mencapai kepastian hukum.
“Diketahui bersama, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutim tahun 2016 mendapatkan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP). Dengan demikian, memberikan arti bahwa kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami kemajuan dan peningkatan. Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah ke depan akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Kasmidi.
Pemkab telah menyusun rencana aksi atau action plan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. Diantaranya menyempurnakan atau merevisi peraturan Bupati Kutim tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Kutim. Melakukan validasi dan inventarisasi aset secara menyeluruh dan melakukan penilaian aset tetap. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI dan jaminan kualitas atas pengelolaan keuangan daerah. Review laporan keuangan pemerintah daerah oleh aparat pengawas internal pemerintah untuk memastikan kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Di akhir Wabup menyampaikan juga ucapan terimakasih kepada DPRD Kutim yang telah menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kutim tahun 2016 menjadi Perda. Diharapkannya kerjasama yang terjalin dengan kondusif selama ini, bisa semakin ditingkatkan lagi kualitasnya agar hubungan eksekutif dan legislatif dapat terus saling mendukung serta melengkapi. (hms11/ver)
