Pemkot Bontang Benahi Kawasan Kumuh, Sasar Dua Titik Tahun Ini

bontangpost.id – Pemkot Bontang bakal menyusun detail engineering design (DED) untuk penanganan kawasan kumuh pada akhir tahun ini. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan khusus melalui APBD Perubahan ini terdapat dua titik yang disasar.

“Berupa kampung pesisir Tanjung Laut Indah dan Tanjung Limau,” kata Edy.

Khusus di pesisir Tanjung Laut Indah menjangkau RT 12 sampai 14. Sementara untuk penyusunan DED penataan kawasan kumuh di Tanjung Limau pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp500 juta. Kajian ini mencakup aspek sanitasi, perbaikan rumah, dan drainase.

“Disesuaikan dengan kondisi kawasan nantinya,” ucapnya.

Ia memastikan pelaksanaan pengerjaan penataan menjadi ranah pemprov Kaltim. Harapannya dapat terealisasi di tahun depan. Oleh sebab itu jika DED cepat rampung, maka berimbas terhadap penganggaran dan pelaksanaannya. Kajian ini akan menggandeng tim dari Universitas Mulawarman.

“Ini kewenanganan provinsi. DED nanti sebagai dasar pemprov untuk melaksanakan kegiatan,” tutur dia.

Sesuai dengan regulasi Kawasan 10-15 hektare adalah kewenangan pemprov. Adapun 15 hektare ke atas ranah pemerintah pusat. Regulasi ini juga sudah termuat dalam SK wali kota. Dengan penataan kawasan ini bertujuan agar wilayah pesisir lebih tertata rapi dan indah. Infrastruktur penunjang pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui pada awal tahun lalu, Pemkot juga menganggarkan untuk penyusunan DED permukiman Pantai Harapan. Sejatinya kajian ini sudah dicicil sejak beberapa tahun lalu. Namun saat itu tidak langsung menyasar seluruh locus. Sesuai dengan skema tahun lalu. Mengingat RT yang harus ditata di lokasi sama berjumlah enam. Totalnya masih 16,2 hektare. Anggaran tahun ini hanya Rp400 juta jadi ada dua RT. Kalau tahun lalu hampir Rp1 miliar.

“Pantai Harapan di wilayah Berbas Pantai ini pengembangannya masuk kawasan wisata,” terangnya.

Mengenai rencana revitalisasi permukiman kumuh, dia belum bisa kapan itu dieksekusi. Tentunya setelah DED dari enam RT itu rampung semua. Kebutuhan anggaran untuk rencana itu mencapai puluhan miliar rupiah. (ak)