Penghargaan Bidang Kesehatan, Komitmen Terapkan Perda KTAR
Kinerja Pemkot Bontang kembali mendapatkan apresiasi. Setelah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, kemarin (12/7), giliran penghargaan di bidang kesehatan diraih.
SEJAK 2012, Pemkot Bontang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR). Di beberapa titik, utamanya ruang publik, perokok tidak bisa seenaknya mengepulkan asap rokok. Seperti di rumah sakit, kantor pemerintahan, sekolah, angkutan umum, maupun arena kegiatan anak.
Dalam perda tersebut tidak hanya diperkenankan merokok, tapi juga menjual, maupun mempromosikan rokok. Bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin.
Sempat dinilai mandul pada 2015 lalu, Perda KTAR kembali digalakkan pada pemerintahan Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Basri Rase. Hasilnya, Pemkot Bontang meraih penghargaan Pastika Parama dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Penghargaan itu diserahkan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek kepada Neni di The Alana Hotel and Convention Centre, Yogyakarta, kemarin (12/7). Dalam acara itu juga dihelat pertemuan aliansi bupati/wali kota.
Diketahui, Pastika Parama merupakan penghargaan tertinggi untuk daerah yang sudah menerapkan KTAR. Sementara daerah yang sudah memiliki perda namun penerapannya belum optimal diberikan Pastika Parahita. Sedangkan Pastika Paramesti untuk daerah yang baru membentuk perda.
“Ini bentuk apresiasi Kemenkes untuk Pemkot Bontang karena telah menerapkan perda dan kebijakan lain untuk pengendalian konsumsi hasil tembakau atau rokok. Ke depan, kita harus lebih berkomitmen untuk menerapkan KTAR,” kata Neni.
Wali kota berlatar belakang dokter itu mengungkapkan bahwa sudah sepantasnya masyarakat menjauhi rokok. Pasalnya, tak dimungkiri bahwa rokok merupakan salah satu penyebab penyakit, seperti TBC dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Istri Sofyan Hasdam itu bahkan bertekad agar tidak ada lagi iklan rokok di median jalan ataupun tempat strategis. “Semoga dengan adanya penghargaan ini, seluruh masyarakat Kota Bontang akan semakin sadar bahaya yang bisa disebabkan oleh rokok. Juga berkomitmen untuk stop merokok sekarang juga,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Kemenkes, dari 515 kabupaten/kota, 259 di antaranya telah memiliki regulasi tentang KTAR. Dari jumlah itu, 154 daerah menerapkan perda. Rinciannya 65 daerah mengimplementasikan. Sisanya sebatas memiliki peraturan wali kota atau bupati.
Penghargaan ini juga disambut baik oleh warga Bontang. Mereka memberikan komentar di akun Facebook Neni Moerniaeni yang mem-posting penerimaan penghargaan. “Selamat ya Bontang dan Bu Wali Kota beserta seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kota Bontang atas prestasi yang dicapai ini. Ayo stop merokok,” tulis akun Haryono Tok.
“Luar biasa bunda (Neni). Ayo kita matikan (rokok) sebelum mematikan,” kata Andi-e Muh. “Selamat bunda (Neni). Salut, semoga Bontang semakin baik dan maju, sehatki bunda memimpin Bontang,” kata Asykurniati Kulau. (adv/edw)
