BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai menyiapkan langkah antisipasi terkait kebijakan redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), meski hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi.
Diketahui, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan surat bernomor 400.7.3.1/1510/DINKES-IV/2026 terkait redistribusi kepesertaan JKN di empat daerah. Kota Samarinda menjadi wilayah dengan jumlah peserta yang dialihkan paling besar, yakni 49.742 jiwa. Disusul Kutai Timur sebanyak 24.680 jiwa, Kutai Kartanegara 4.647 jiwa, dan Berau 4.194 jiwa.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penghentian pembiayaan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah provinsi.
“Masih tetap dibayarkan tahun ini, belum ada surat resmi,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Dibandingkan daerah lain, jumlah kepesertaan yang berpotensi dialihkan di Bontang relatif kecil, yakni sekitar 3.000 jiwa.
“Sejak zaman Pak Sofyan menjabat wali kota, angka yang ditanggung provinsi sekitar itu. Masih kecil dibanding daerah lain,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bontang tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, salah satunya melalui skema pembiayaan dalam APBD Perubahan 2026.
Pemerintah juga memastikan tidak akan ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan.
“Kalau nanti diputus oleh provinsi, tidak boleh ada rumah sakit dan puskesmas yang menolak peserta PBI provinsi. Semua harus dilayani,” tegas Neni.
Berdasarkan data, jumlah warga Bontang yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan mencapai 180.196 jiwa. Rinciannya, PBI APBN 26.899 jiwa, PBI APBD 56.756 jiwa, PPU Badan Usaha 64.777 jiwa, PPU Penyelenggara Negara 19.236 jiwa, serta peserta mandiri 12.498 jiwa.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Insyaallah, Bontang tetap fokus pada program kesehatan karena ini prioritas utama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi membebani keuangan daerah dan mengganggu layanan kesehatan masyarakat. (*)
