bontangpost.id – Dari deretan program yang ada, penanganan banjir di Kota Bontang masih menjadi prioritas utama dalam program pemerintah kota ke depan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan nilai anggaran untuk program unggulan tersebut baru diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kota Bontang tahun anggaran 2023.
“KUA PPAS itu sendiri merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,” jelasnya, Rabu (3/8/2022).
Dalam KUA, lanjutnya, memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD. Untuk Pendapatan daerah itu sendiri rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dirancang Rp 600 miliar. Nantinya 10 persen dari nilai tersebut yakni Rp 60 miliar difokuskan untuk penanganan banjir.
“Semua sub kegiatan terutama yang prioritas dari pemerintahan sudah masuk semua dalam rancangan. Nanti baru jelas di Perda APBD,” sambungnya.
Dengan nilai usulan yang tidak sedikit itu, ia berharap kegiatan penanganan banjir tidak hanya dilakukan dalam kegiatan yang sudah terprogram. Seperti normalisasi sungai, penurapan, normalisasi drainase dan sebagainya. Namun mencakup skala besar bisa terlaksana di tahun depan.
“Ya, walaupun tidak bisa instan tapi, sangat disayangkan sekali penyusunan masterplannya belum rampung,” ungkap Faiz.
Meski begitu, ia berharap pada 2023 mendatang dinas terkait bisa merealisasikan kegiatan setidaknya satu atau dua kegiatan besar penanganan banjir.
“Ya semoga kegiatan besar penanganan banjir saja ada yang masuk,” harapnya. (Adv)
