BONTANGPOST.ID, Bontang – Upaya penguatan sistem hidran pemadam kebakaran di wilayah pesisir Kota Bontang, khususnya Bontang Kuala, masih menghadapi sejumlah kendala. Hingga kini, kawasan pesisir tersebut belum memiliki jaringan hidran khusus yang terintegrasi dengan sistem pemadam kebakaran kota.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang, Amiluddin, menyebut keterbatasan infrastruktur perpipaan menjadi faktor utama belum terbangunnya sistem hidran permanen di wilayah pesisir.
“Bontang Kuala memang belum memiliki hidran khusus. Untuk membangun sistem hidran lengkap, biayanya cukup besar karena harus disertai pembangunan jaringan pipa,” ujar Amiluddin.
Ia menjelaskan, pembangunan sistem hidran mandiri membutuhkan anggaran signifikan. Namun, terdapat opsi yang lebih efisien melalui pemanfaatan jaringan pipa milik Perumda Tirta Taman (PDAM).
“Kalau bisa memanfaatkan jaringan PDAM, kita hanya perlu menambah titik hidran. Biayanya jauh lebih murah, bahkan tidak sampai Rp1 miliar untuk beberapa titik,” katanya.
Meski demikian, Amiluddin mengakui implementasi sistem hidran terpadu masih belum optimal. Salah satu kendala lainnya adalah adanya pemasangan hidran oleh pihak tertentu yang tidak sesuai dengan standar peralatan Disdamkartan.
“Beberapa hidran yang terpasang tidak sesuai standar kami, sehingga sulit digunakan dengan perlengkapan pemadam kebakaran yang tersedia,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Disdamkartan Bontang telah menyiapkan sejumlah peralatan alternatif untuk penanganan kebakaran di wilayah pesisir. Di antaranya motor pemadam roda tiga, peralatan pemadam portabel, serta pompa air yang ditempatkan di beberapa titik strategis.
Selain itu, personel pemadam kebakaran juga telah disiagakan di sejumlah pulau, seperti Malahing, Selangan, dan Tihi-Tihi. Mereka dibekali alat pemadam api ringan (APAR), pelampung, serta perlengkapan keselamatan lainnya.
Amiluddin menegaskan, penguatan sistem hidran di kawasan pesisir tetap menjadi rencana jangka panjang Pemerintah Kota Bontang. Namun, pelaksanaannya harus melalui kajian teknis yang matang serta kolaborasi lintas sektor agar efisien dan sesuai standar keselamatan.
“Yang terpenting saat ini, perlindungan kebakaran di pesisir tetap berjalan. Sambil itu, kami siapkan infrastruktur hidran yang terintegrasi ke depan,” pungkasnya. (ak)
