SANGATTA – Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kini giliran tugas Pemkab Kutim untuk mensosialisasikannya. Mengingat penerapan Perda tersebut akan ada konsekuensinya berupa sanksi bagi yang melanggar. Untuk tahap awal KTR akan berlaku di Kantor Bupati dan seluruh Kantor Organisasi Perangkat Daerah sebagai pilot project.
“Kami sosialisasikan dulu, sesuai apa yang diamanatkan dalam Perda. Setelah siap, baru mulai diberlakukan, termasuk sanksi bagi pelanggarnya,” ucap Bupati Kutim Ismunandar.
Meskipun begitu, kata dia, penerapan Perda KTR juga tetap harus adil. Artinya, tetap mempertimbangkan pegawai yang memang perokok aktif, baik di lingkungan kantor bupati atau OPD. Sehingga, tetap perlu disiapkan ruangan atau tempat khusus untuk merokok.
“Jadi kami siapkan dulu tempatnya. Nah, setelah iru tidak boleh lagi merokok di ruang kerja. Termasuk pejabat eselon II sekalipun, kalau ketahun langsung laporkan,” tegasnya.
Seperti diketahui, dengan disahkannya Perda KTR, larangan bukan hanya berlaku buat perokok, namun juga pada perdagangannya. Selain perkantoran pemerintah, KTR juga terdapat di fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit. Kemudian, beberapa fasilitas umum, dan pendidikan. Bahkan ada ketentuan larangan menjual rokok bagi anak ysng belum berusia 18 tahun. (aj)
