Belum Mendapat Rekomendasi Pemprov Terkait Perwali
BONTANG – Pengoperasian Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara molor. Alasannya, pemkot belum mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi terkait perwali, tentang tarif hunian bagi warga yang tinggal di rusunawa. Padahal sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni berencana meresmikan rusunawa berlantai lima tersebut pada Senin (31/7) lalu.
Informasi ini disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Maksi Dwiyanto kepada wartawan, Rabu (2/8) kemarin. Dijelaskan, dalam menentukan besaran tarif atau iuran bulanan Pemkot selalu harus berpijak pada aturan.
“Aturan ini yah dalam bentuk Perwali, ternyata Perwali harus ada rekomendasi dari Pemprov. Sehingga peresmian yang seharusnya tanggal 31 Juli kemarin kami tunda. Kami tunggu sampai selesai, kalau sudah rampung semua mulai dari SDM siap, kami simulasi ketika ada bencana, baru kami launching,” ungkap Maksi.
Maksi menargetkan, paling lambat rusunawa sudah bisa ditempati pekan kedua bulan ini. Sebab dirinya tak ingin Pemkot dituding mengundur-undur, ia pun sangat berharap rusunawa cepat ditempati. Soal progres pertambahan peminat yang bakal menempati hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu, tercatat masih 40 peminat.
“Dari hasil pendataan di kelurahan masih 40, kami masih menunggu data dari Dinas Pertamanan, Kebersihan dan tenaga non PNS yang berminat menempatinya,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, ketentuan untuk tinggal pun tak begitu sulit, bagi warga yang ingin menempati rusunawa dapat mendaftar ke kelurahan, atau langsung ke kantor DPKPP. Syaratnya, sudah berkeluarga, gaji UMK, minimal dua anak (anak tertua maksimal duduk di bangku SMP), dan tidak memiliki rumah. Besaran tarif pun tidak merata, untuk di lantai dasar sebesar Rp 250 ribu, lantai dua Rp 230 ribu, lantai tiga Rp 210 ribu, dan lantai empat Rp 190 ribu. (*/nug)
