bontangpost.id – Wakil Wali Kota Bontang Najirah meminta setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) aktif berkoordinasi dengan BNNK Bontang untuk menggelar tes urine massal.
Imbauan itu diserukan dengan tujuan untuk membongkar lumbung peredaran narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bontang yang belakangan ini sudah menyeret empat pegawai PNS Disdamkartan.
“Setiap Kepala OPD harus menjaring bawahannya untuk melakukan tes urine. Dilakukan di setiap instansi agar lebih mudah mendeteksi mana pegawai yang mengonsumsi narkotika,” tegasnya.
Perihal banyaknya pegawai Disdamkartan yang terjaring narkoba, pemerintah berencana melakukan perombakan di OPD tersebut. “Kami akan koordinasi dulu, karena ini sudah mengkhawatirkan,” ujarrnya.
Pun, hal itu dilakukan sebagai langkah serius pemerintah untuk memberantas narkotika di internal pemerintah. Sehingga, integritas para ASN dapat terus terjaga. Tak hanya itu, Najirah juga meminta kesadaran para ASN pengguna narkotika untuk menyerahkan diri secara sukarela ke BNNK Bontang untuk melakukan rehabilitasi. Dengan begitu konsekuensi hukuman yang diterima tidak seberat saat penjaringan melalui tes urine.
“Demi kebaikannya juga. Lebih baik serahkan diri untuk rehabilitasi. Kalau dari aturan malahan dilindungi kalau secara sukarela untuk rehabilitasi,” sambungnya.
Meski kecewa dengan banyaknya pegawai yang kedapatan positif mengkonsumsi narkotika, Najirah cukup mengapresiasi Kepala OPD yang berani menggelar tes urin untuk pegawainya demi memberantas peredaran narkoba.
“Ya, di satu sisi saya juga apresiasi keberanian Kepala OPD untuk mengungkap anggotanya yang menggunakan narkotika. Meskipun, nama instansinya akan tercoreng,” tandasnya. (*)
