bontangpost.id – Peluang pasangan calon (paslon) Isran Noor-Hadi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 semakin sempit. Setelah PPP menyatakan dukungan ke Rudy Masud-Seno Aji.
Meski ada keniscayaan, namun dengan beredarnya kabar Partai Demokrat siap bergabung ke kubu Rudy, maka ada potensi Pilgub Kaltim hanya diikuti satu paslon.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi menyebut potensi kandidat versus kotak kosong di Pilgub Kaltim 2024 terbuka.
Namun masih ada harapan hal tersebut tidak terjadi. Karena akan menjadi bentuk degradasi demokrasi.
“Kuncinya di PDI Perjuangan (PDIP). Mereka harus menjadi harapan masyarakat Kaltim agar pilgub ini minimal bisa diikuti dua paslon. Ini juga akan menjadi momen peneguhan PDIP sebagai partai wong cilik,” ucap Lutfi, Jumat (26/7).
PDIP jika tetap mengusung Isran-Hadi, lanjut Lutfi, akan menjadi partai yang bisa menjaga stabilitas sistem politik khususnya di Kaltim.
Dengan tidak bersikap pragmatis, PDIP disebutnya juga akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam meraih simpati publik Kaltim. Karena melakukan sesuatu yang bermakna dalam menjaga semangat berkompetisi dalam politik demokrasi.
“Itu berlaku pula untuk Demokrat dan PPP (sebelum menyatakan dukungan ke Rudy-Seno). Dan ini akan dicatat dalam sejarah Kaltim. Karena jika tidak, maka kesalahan kolektif akan disematkan kepada seluruh partai tersebut akibat menunjukkan ketidakmampuan menjaga semangat demokrasi yang kompetitif,” jelasnya.
Menang atau kalah, lanjutnya, PDIP-Demokrat tetap akan memiliki keuntungan luar biasa. Menjadi investasi untuk pemilihan umum berikutnya.
“Jika menang akan sangat luar biasa, kalah pun tetap terhormat di mata masyarakat. Dan saya bisa menyebut, sebagian masyarakat Kaltim berharap PDIP melakukan langkah positif untuk menjaga persaingan demokrasi,” ujarnya.
Lutfi menyebut, adanya indikasi skenario kotak kosong di Pilgub Kaltim. Kalaupun ada pihak-pihak yang mengklaim hal tersebut tidak ada, dirinya melihat apa yang sedang berlangsung membuktikan sebaliknya.
Dan jika memang dalam perkembangannya kandidat versus kotak kosong menjadi pilihan dalam Pilgub Kaltim, maka bisa memunculkan dugaan kubu Rudy-Seno memang enggan berkompetisi.
“Sejarah memperlihatkan apa yang sedang dilakukan keluarga Mas’ud dalam kontestasi politik, mereka punya karakter tidak ingin berkompetisi. Di Balikpapan misalnya, saat pemilihan wali kota (melawan kotak kosong) hingga mau memasuki masa akhir jabatan (Rahmad Masud) pun tidak punya wakil,” ungkapnya.
Lalu di Penajam Paser Utara (PPU), ucap Lutfi, kala itu tahun 2021, Abdul Gafur Masud saat masih menjabat bupati melaporkan wakilnya, Hamdam atas dugaan penyalahgunaan wewenang ke Inspektorat Kaltim.
“Lalu kita dipertontonkan bagaimana proses penggusuran pimpinan DPRD Kaltim oleh Makmur HAPK oleh Hasanuddin Masud. Lalu saat ini bagaimana Rudy Masud memborong banyak partai. Ini perilaku yang linier secara politik, sehingga memang ada karakter tidak ingin bersaing,” ujarnya.
Dirinya menyebut, masyarakat Kaltim harus bisa melihat karakter ini sebagai hal yang bisa mengakibatkan terjadinya kapitalisasi politik dipegang oleh satu kelompok tertentu.
Dan sejatinya, dalam pendidikan demokrasi, hal yang tampak tersebut menunjukkan kelompok tersebut anti-demokrasi.
“Saya menyampaikan ini sebagai civil education sehingga masyarakat mampu menilai dan apakah mau Kaltim mengalami penurunan demokrasi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu.
TEKANAN KE PDIP
Semakin mendekati masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024, masyarakat ditunjukkan sejumlah kasus yang menyeret sejumlah nama petinggi PDIP. Hal ini disebut-sebut upaya untuk menekan partai berlambang banteng tersebut leluasa dalam mengambil peran di pilkada. Termasuk di Kaltim.
“PDIP sedang diterjang badai. Dengan terseretnya Hasto (Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto) ada potensi berikutnya Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri). Ada indikasi penggunaan kekuasaan oleh penguasa saat ini (Presiden Joko Widodo) untuk memengaruhi pilkada,” ujar pengamat politik Unmul, Sonny Sudiar.
Kaltim pun masuk radar. Karena besarnya kepentingan penguasa saat ini di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga harus dipastikan pemimpin Kaltim punya komitmen yang kuat terhadap IKN. Dan itu saat ini lebih condong ada di tangan Isran Noor.
“Praduga kekuatan Isran Noor dengan segudang pengalaman dan elektabilitas yang tinggi pun tidak mampu menjadikan Isran mampu didukung banyak partai. Jadi sebagai final untuk memainkan peran di pilgub, Isran harus menghadap Jokowi,” ujarnya.
Untuk PDIP sendiri, kata dia, sebaiknya memang harus bersikap mendukung Isran-Hadi. Karena dengan kekuatan elektoral keduanya, potensi untuk bisa bersaing kuat dengan koalisi gemuk Rudy-Seno tetap ada. Terpenting, Isran-Hadi bisa masuk dalam kontestasi.
“Saya melihat dengan partai tersisa yang belum menyatakan dukungan kepada Rudy-Seno, maka peluang Isran-Hadi untuk maju di Pilgub Kaltim 2024 ada di 50:50. Kesempatan untuk terjadinya perubahan koalisi yang ada saat ini sangat minim. Sehingga memang PDIP memegang kunci untuk bisa mengusung Isran-Hadi,” kata Sonny.
Diketahui, PDIP saat ini berada di bawah tekanan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDIP. Sejak awal tahun ini, KPK mulai aktif kembali mengusut kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi seperti pengacara Simeon Petrus; mahasiswa Melita De Grave dan Hugo Ganda; Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto; dan Kusnadi selaku staf Hasto pada Mei dan Juni 2024.
KPK juga sudah menggeledah rumah advokat PDIP Donny Tri Istiqomah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Seiring waktu berjalan, KPK menemukan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice saat menangani kasus tersebut.
Kemudian, KPK baru-baru ini juga membuka penyidikan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret kader PDIP sekaligus Wali Kota Semarang yaitu Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri. Sejumlah tempat di Semarang sudah digeledah.
Tak hanya itu, dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Hasto dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo juga berstatus sebagai saksi. Aryo sudah diperiksa, sementara Hasto meminta jadwal ulang pemeriksaan. (rdh/kp)
