bontangpost.id – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dirilis Bawaslu RI Juli lalu menempatkan Kaltim pada posisi lima besar daerah dengan kerawanan tinggi. Memitigasi sejumlah potensi pelanggaran perlu ditempuh untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan jujur dan adil.
Kaltim menempati posisi kelima secara nasional sebagai daerah berkategori rawan tinggi dengan skor 77.04, di bawah Jawa Barat 77.04; Maluku Utara 84,86; Sulawesi Utara 87,48; dan DKI Jakarta 88,95.
Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung menjelaskan potensi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2024 se-Kaltim mencakup seluruh dimensi gelaran akbar lima tahunan tersebut.
Dari tahapan penyelenggaraan pemilu, kampanye, hingga rekapitulasi perhitungan suara. “Di kampanye dan pemungutan suara potensi kerawanannya kian tinggi,” ucapnya.
tahapan kampanye 25 September – 23 November 2024 dan pemungutan suara pada 27 November mendatang.
Dalam IKP 2024, pendistribusian logistik di Kaltim turut masuk dalam dimensi kerawanan berkategori tinggi karena jarak pengiriman hingga adanya potensi bencana alam di Kaltim seperti banjir atau tanah longsor.
Empat dimensi kerawanan dalam IKP, dari sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi, hingga partisipasi menjadi instrumen dalam mendesain program kerja para pengawas pemilu bersama mitra strategisnya mengawasi jalannya pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
“Bawaslu juga sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi, seperti kawal hak pilih dalam penyusunan daftar pemilih untuk memastikan masyarakat juga aktif dalam mengawasi pemilu yang luber jurdil,” singkatnya.
Keduanya mengajak pada pendukungnya dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal dan menjaga jalannya kontestasi pencarian pemimpin di Kaltim berjalan sesuai aturan main.
“Pilih calon yang memiliki visi-misi dan program kerja yang dirasa menjadi dasar kebutuhan masyarakat. Sesuai nurani,” sebutnya saat mengisi kuliah umum di Universitas Mulawarman akhir Juli lalu. (*)
