SAMARINDA – Pemilihan Gubernur Kaltim 2018 berpotensi rawan konflik. Setidaknya ini bisa dilihat dari rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2018 yang telah dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI beberapa waktu lalu. Dalam rilis IKP ini, Bawaslu telah memetakan daerah dengan kerawanan pilkada tinggi, sedang dan rendah.
Sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilai IKP-nya antara 3,00 hingga 5,00. Sementara Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 sampai 2,99 masuk kategori sedang. Untuk kategori rendah, jika skor IKP-nya antara 0 sampai 1,99 (lihat grafis).
Provinsi Kaltim berdasarkan skor memiliki indeks 2,76 atau peringkat keenam dari 17 provinsi yang melaksanakan pilkada serentak. Penilaian skor IKP merujuk kepada tiga dimensi, yakni penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“IKP Kaltim di peringkat keenam. Ini tidak bisa dianggap remeh! Artinya, pelaksanaan Pilkada Kaltim ternyata tidak sekondusif yang dibayangkan. Tentu ini juga akan menjadi perhatian bagi pengawas pemilu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ungkap Galeh Abkar Tanjung, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kaltim kepada Metro Samarinda, Jumat (1/12) kemarin.
Galeh menjelaskan, dengan rilis IKP Pilkada Serentak 2018 ini, bisa menjadi alat pemetaan wilayah rawan konflik dan cara mengantisipasinya. Termasuk bagi jajaran Panwaslu Kabupaten Kota se-Kaltim.
Apalagi, kata Galeh, di Pilgub Kaltim, kemungkinan diikuti kandidat dari unsur pejabat Kaltim maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). “Bila mereka menjadi calon, kami melihat ada potensi pemanfaatan jabatan atau penggunaan anggaran. Inilah yang akan menjadi fokus pengawasan kami,” tegasnya.
Karena itulah, Galeh mengaku, Bawaslu sudah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Kota se-Kaltim untuk melakukan optimalisasi pencegahan dan pengawasan mulai dari sekarang. “Kami sudah perintahkan untuk melakukan pencegahan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi,”sebutnya.
Sementara kepada KPU, Galeh mengatakan, Bawaslu juga mengingatkan agar KPU menjaga integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara Pilkada. “Saya juga berharap KPU bersikap cermat dan tegas dalam setiap tahapan Pilgub,” pungkasnya. (red)
IKP Pilkada 2018 Tingkat Kaltim
Provinsi Peringkat Indeks
Papua 1 3,41
Maluku 2 3,25
Kalimantan Barat 3 3,04
Sumatra Utara 4 2,86
Sulawesi Tenggara 5 2,81
Kalimantan Timur 6 2,76
Maluku Utara 7 2,76
Nusa Tenggara Timur 8 2,70
Jawa Timur 9 2,68
Sumatra Selatan 10 2,55
Nusa Tenggara Barat 11 2,54
Sulawesi Selatan 12 2,53
Jawa Barat 13 2,52
Riau 14 2,46
Lampung 15 2,28
Bali 16 2,19
Jawa Tengah 17 2,15
Kategori Rawan Konflik
Kategori Tinggi : 3,00 s.d 5,00.
Kategori Sedang : 2,00 s.d 2,99
Kategori Rendah : 0 s.d 1,99.
Sumber: Indeks Kerawanan Pemilu Kepala Daerah 2018 Bawaslu RI
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: