TIDAK dipungkiri jika saat ini Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutai Timur (Kutim) melebihi kebutuhan. Saat ini jumlah TK2D yang tersebar di 18 kecamatan mencapai 5.965 orang. Padahal idealnya, Kutim hanya membutuhkan 5 ribu TK2D.
Jika pemangkasan dilakukan, maka dengan terpaksa sebanyak 965 orang akan menjadi korban. Akan tetapi, pemerintah tidak menginginkan hal tersebut. Karenanya, semua TK2D yang sudah terdata, akan tetap dipertahankan meskipun kondisi keuangan Kutim melorot drastis.
Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan, konsekuensi dipertahankannya semua TK2D, ialah diterapkannya pemotongan gaji sebesar Rp 200 ribu. Sebenarnya, hal ini tidak diinginkan. Karena Kutim dilanda defisit, terpaksa kebijakan ini diberlakukan.
“Kalau tidak banyak yang dikeluarkan. Dari pada di PHK. Jadi kami lakukan potongan Rp200 ribu untuk mempertahankan semuanya. Selain itu, TK2D juga mendapatkan BPJS Kesehatan. Jadi ini sangat wajar,” kata Zainuddin.
Karena dirinya yakin, jika sebagian TK2D tidak dirangkul seluruhnya, maka akan menambah beban bagi pemerintah. Salah satunya, akan bertambahnya jumlah pengangguran di Kutim. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Karenanya, dengan terpaksa diberlakukan kebijakan pemotongan.
“Karena pasti teriak (Kalau PHK,red). Saat ini juga kita masih menentukan besaran gaji TK2D. Apakah Rp1,2 juta atau Rp1,4 juta. Itu semua kita tunggu dari bupati,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah, juga mengaminkan jika potongan tersebut untuk mempertahankan semua TK2D yang terdata di Kutim. Akan tetapi, mengenai kejelasannya, pihaknya masih akan membicarakannya kepada Bupati.
“Itu masih dihitung (besaran potongan,red). Masih dirembukkan dengan Bupati. Karena itu keputusan Bupati. Yang jelas, kalau menerima banyak TK2D, kalau maksimal, ya harus berkurang (gaji,red). Itu untuk memenuhi semua kebutuhan TK2D. Jadi tunggu saja. Kalau Bupati sudah acc, baru kami sampaikan,” kata mantan Kadisperindag itu. (dy)
