TAHAPAN pemilihan umum (pemilu) 2019 telah dimulai setelah proses pendaftaran calon legislatif (caleg) serta calon presiden dan wakil presiden. Namun riak-riak konflik antar kelompok mulai berkembang seiring upaya masing-masing kubu merebut hati pemilih.
Beberapa hari terakhir masyarakat Kaltim dihebohkan dengan persekusi kelompok tertentu yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pemilu 2019. Hal itu manandakan, terdapat potensi konflik di tengah masyarakat Benua Etam.
Meskipun tidak serawan sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, potensi konflik selama pemilu 2019 menjadi perhatian serius Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto. Sehingga aparat kepolisian menetapkan daerah kaya sumber daya alam ini berpotensi terjadi konflik selama tahapan pemilu.
“Kalau kita menentukan, tidak sangat rawan. Memang rawan sih iya. Tetapi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, Red.) menentukan Kaltim ini sangat rawan. Mabes Polri pun sedang mengomunikasikan itu,” ungkapnya, Senin (17/9) kemarin.
Perbedaan penentuan tingkat kerawanan konflik tersebut, lanjut dia, ditenggarai karena adanya perbedaan indikator yang digunakan antara Polri dan Bawaslu.
“Memang perbedaan indikator rawan konflik itu bisa saja. Tetapi kalau dibilang rawan, pasti dong rawan. Karena peserta pemilunya banyak. Peserta calon anggota legislatifnya banyak. Pasti rawan kepentingan,” ucapnya.
Pangdam VI Mulawarman Mayor Jendral TNI, Subiyanto mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dua per tiga dari pasukan yang diturunkan Polda Kaltim untuk mengamankan tahapan pemilu 2019.
“Kami sudah siapkan 3.760 personel. Itupun kalau masih diminta, saya akan siapkan. Jadi memang dikategorikan Kaltim ini sangat rawan. Saya tidak tahu tolok ukurnya seperti apa. Tetapi yang lalu juga begitu, kenyataannya tidak seperti itu,” sebutnya.
Melalui kerja ribuan personel tersebut, pihaknya memiliki kewajiban untuk memastikan pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu tidak terjadi konflik di masyarakat.
Langkah awal, TNI, Polri, beserta perangkat pemerintah di tingkat bawah memetakan daerah yang rawan konflik. Sehingga proses penanganan dan penanggulangan konflik dapat dilakukan sejak dini.
“Muara semuanya itu dari bawah. Itu ada pada kepala desa, lurah, Babinsa, dan Linmas. Sekarang ini mereka sudah mulai memetakan, kira-kira mana daerah-daerah yang rawan,” ujarnya.
Dalam tahapan penanggulangan dan penyelesaian konflik di pemilu 2019, TNI dan Polri akan menggunakan beragam cara. Antara lain preventif, pendekatan persuasif, dan represif.
“Kami tidak menghendaki tindakan represif. Kan kalau sudah berhadapan dengan masyarakat, itu tidak kami hendaki. Kalau sudah ada indikasi konflik antar masyarakat, kami langsung selesaikan,” pungkasnya. (*/um)
