JAKARTA – Tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK terkait dengan kasus suap menambah panjang catatan hitam politik dinasti. Sebelumnya, KPK juga meringkus Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan Wali Kota Cimahi Atty Suharti yang menjadi ’’trah’’ dinasti politik di daerah masing-masing.
Jauh sebelum kasus-kasus tersebut menyeruak, legenda politik dinasti Ratu Atut di Banten muncul. Kasus itu pula yang menginspirasi pemerintah dan DPR melarang praktik serupa dalam pilkada. Meski, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya dengan dalih hak asasi manusia (HAM).
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK Indonesia) Arif Susanto menyatakan, kerawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan yang kental politik dinasti relatif lebih tinggi. Sebab, status kekuasaan yang kuat dan mengakar mempermudah dilakukannya penyalahgunaan. ’’Bentuknya bisa jual pengaruh seperti di kasus Klaten,’’ ujarnya saat diskusi di kawasan Sarinah, Jakarta, kemarin (3/1). Hal tersebut lantas didorong kebutuhan modal untuk melanggengkan kekuasaan.
Selain itu, lanjut Arif, aspek kapasitas dan integritas dalam menentukan pemilihan kepala daerah selanjutnya kerap kali dikesampingkan. Sebab, pertimbangan dalam mengusung calon lebih mengutamakan relasi bila dibandingkan dengan aspek kapasitas dan integritas. ’’Bukan dia berkualitas atau enggak. Tapi, dia saudara siapa, dia anak siapa,’’ katanya. Imbasnya, saat menjabat, mereka hanya mengedepankan kepentingan dinasti itu sendiri.
Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengungkapkan, adanya putusan MK yang melegalkan dinasti politik mengakibatkan pencegahan dari aspek regulasi sulit dilakukan. Karena itu, counter perlu dilakukan dari aspek pendidikan politik. ’’Sayangnya, pendidikan politik saat ini masih gagal,’’ ungkap Julius. Akibatnya, masyarakat terlihat lemah di hadapan ’’raja kecil’’ di daerahnya. Karena itu, dalam aktivitas pilkada, warga tetap memilihnya.
Julius menyayangkan putusan MK yang melegalkan politik dinasti. Sebab, berbeda dengan negara maju, kondisi sosial politik di Indonesia belum cukup baik untuk meminimalkan efek negatif dari politik dinasti. ’’Ya, memang ada hak individu (siapa pun maju pilkada, Red) yang dilindungi. Tapi, ada juga hak publik untuk mendapat pemimpin yang baik,’’ jelasnya.
Karena itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengimbau masyarakat hati-hati memilih pasangan calon. Terlebih terhadap calon yang berafiliasi dengan dinasti politik. Jika merujuk daerah yang akrab dengan hal tersebut, aspek pembangunan justru relatif terhambat. ’’Misalnya, Banten, padahal dekat dengan Jakarta. Tapi, pembangunan tidak baik. Berbeda dengan daerah yang APBD lebih kecil tapi lebih baik,’’ terangnya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menuturkan, sisa waktu sebulan masa kampanye harus dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal visi misi calonnya. Sebab, pada dua bulan pertama masa kampanye, yang muncul adalah hal-hal yang tidak substansial. ’’Kebanyakan soal menebar kebencian. Yang substansial soal program belum muncul,’’ tandasnya. (far/c14/fat)
Pembangunan Daerah Cenderung Lambat
JAKARTA – Tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK terkait dengan kasus suap menambah panjang catatan hitam politik dinasti. Sebelumnya, KPK juga meringkus Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan Wali Kota Cimahi Atty Suharti yang menjadi ’’trah’’ dinasti politik di daerah masing-masing.
Jauh sebelum kasus-kasus tersebut menyeruak, legenda politik dinasti Ratu Atut di Banten muncul. Kasus itu pula yang menginspirasi pemerintah dan DPR melarang praktik serupa dalam pilkada. Meski, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya dengan dalih hak asasi manusia (HAM).
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK Indonesia) Arif Susanto menyatakan, kerawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan yang kental politik dinasti relatif lebih tinggi. Sebab, status kekuasaan yang kuat dan mengakar mempermudah dilakukannya penyalahgunaan. ’’Bentuknya bisa jual pengaruh seperti di kasus Klaten,’’ ujarnya saat diskusi di kawasan Sarinah, Jakarta, kemarin (3/1). Hal tersebut lantas didorong kebutuhan modal untuk melanggengkan kekuasaan.
Selain itu, lanjut Arif, aspek kapasitas dan integritas dalam menentukan pemilihan kepala daerah selanjutnya kerap kali dikesampingkan. Sebab, pertimbangan dalam mengusung calon lebih mengutamakan relasi bila dibandingkan dengan aspek kapasitas dan integritas. ’’Bukan dia berkualitas atau enggak. Tapi, dia saudara siapa, dia anak siapa,’’ katanya. Imbasnya, saat menjabat, mereka hanya mengedepankan kepentingan dinasti itu sendiri.
Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengungkapkan, adanya putusan MK yang melegalkan dinasti politik mengakibatkan pencegahan dari aspek regulasi sulit dilakukan. Karena itu, counter perlu dilakukan dari aspek pendidikan politik. ’’Sayangnya, pendidikan politik saat ini masih gagal,’’ ungkap Julius. Akibatnya, masyarakat terlihat lemah di hadapan ’’raja kecil’’ di daerahnya. Karena itu, dalam aktivitas pilkada, warga tetap memilihnya.
Julius menyayangkan putusan MK yang melegalkan politik dinasti. Sebab, berbeda dengan negara maju, kondisi sosial politik di Indonesia belum cukup baik untuk meminimalkan efek negatif dari politik dinasti. ’’Ya, memang ada hak individu (siapa pun maju pilkada, Red) yang dilindungi. Tapi, ada juga hak publik untuk mendapat pemimpin yang baik,’’ jelasnya.
Karena itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengimbau masyarakat hati-hati memilih pasangan calon. Terlebih terhadap calon yang berafiliasi dengan dinasti politik. Jika merujuk daerah yang akrab dengan hal tersebut, aspek pembangunan justru relatif terhambat. ’’Misalnya, Banten, padahal dekat dengan Jakarta. Tapi, pembangunan tidak baik. Berbeda dengan daerah yang APBD lebih kecil tapi lebih baik,’’ terangnya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menuturkan, sisa waktu sebulan masa kampanye harus dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal visi misi calonnya. Sebab, pada dua bulan pertama masa kampanye, yang muncul adalah hal-hal yang tidak substansial. ’’Kebanyakan soal menebar kebencian. Yang substansial soal program belum muncul,’’ tandasnya. (far/c14/fat)
