BONTANGPOST.ID, Bontang — Wacana pengunduran jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII dari November 2026 ke awal 2027 turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang. Sebab, kepastian agenda olahraga terbesar di Kaltim itu hingga kini belum diputuskan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Dasuki, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan pernyataan resmi mengenai perubahan jadwal tersebut. Namun ia memastikan, apapun keputusan panitia provinsi, Bontang tetap mendukung penuh atlet yang akan bertanding.
“Terkait mundur atau tidak, saya no comment dulu. Yang jelas, kami tetap dukung para atlet sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Dasuki menegaskan, penyesuaian anggaran menjadi hal krusial. Mengingat kondisi keuangan daerah tahun depan menghadapi tekanan karena adanya kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
“Anggaran belum bisa dipastikan karena harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini terdampak kebijakan pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KONI Bontang Jamaluddin menyampaikan bahwa keputusan final mengenai jadwal Porprov akan dibahas dalam rapat kerja KONI se-Kaltim pada 3 Januari 2026.
“Nanti akan jelas arahnya pada rapat kerja. Informasi sementara, jadwal masih tetap di November 2026,” ungkapnya.
KONI Bontang disebut telah mengusulkan anggaran sebesar Rp7 miliar kepada Dispora Bontang. Dana tersebut dibutuhkan untuk memberangkatkan kontingen, mulai dari akomodasi, atribut, hingga pembiayaan cabang olahraga.
“Kita belum tahu berapa yang akan disetujui, tapi usulan kami Rp7 miliar. Semoga kondisi keuangan membaik pada anggaran perubahan 2026,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah daerah di Kaltim juga menilai perlu ada peninjauan ulang jadwal Porprov. Beberapa mempertimbangkan kondisi fiskal yang cukup berat jika event tetap digelar pada 2026.
Menurut Abdhy Fermana, Kabid Olahraga Disporapar Paser, mayoritas daerah menyampaikan kesiapan yang lebih baik apabila Porprov digeser ke awal 2027.
“Kalau tetap 2026, banyak daerah tak bisa maksimal mengirim atlet. Tapi kalau diundur ke 2027, sebagian besar menyatakan siap,” ujarnya, Senin (1/12/2025). (*)
