BONTANG – Pembangunan rumah sakit (RS) tipe D sempat menjadi polemik. Namun, hal itu telah dibantah Pemkot Bontang. Sehubungan dengan pengurusan izin operasional yang bakal dilakukan setelah bangunan gedung berdiri.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang dr Bahauddin menyebut, progres pembangunan kini mencapai 80 persen. Ia optimistis pengerjaan rampung akhir tahun ini. “Kami upayakan akan terkejar hingga Desember akhir ini,” kata Bahauddin.
Dokter umum ini menuturkan, bentuk pengerjaan meliputi konstruksi fisik secara utuh. Termasuk pemasangan keramik dan pengecatan dinding gedung. “Ini belum termasuk pemenuhan alat kesehatan. Kami akan anggarkan pada APBD 2020,” ucapnya.
Harapannya, fasilitas kesehatan ini dapat beroperasi pada akhir 2020. Dijelaskan dia, pembangunan RS pelat merah ini berlokasi di eks gedung Diskes. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 31, Apiapi. Ukuran bangunan pun sesuai dengan ketersediaan lahan.
Nantinya gedung rumah sakit ini terdiri atas tiga lantai. Ditambah satu basement untuk dijadikan lokasi parkir. Baik pengunjung maupun tenaga medis.
Berdasar data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pagu anggaran yang disiapkan Pemkot Bontang untuk proyek ini mencapai Rp 7,5 miliar. Bersumber dari APBD 2019.
Adapun pemenang lelang ialah CV Tajang Jaya. Perusahaan ini berkantor di Jalan Yos Sudarso I, Nomor 98, Sangatta Utara, Kutai Timur. Harga penawaran yang diajukan yakni Rp 7,39 miliar.
Bahauddin menjelaskan, kehadiran RS ini dapat mengakomodasi warga. Pasalnya, sistem rujukan yang diterapkan pemerintah pusat ialah berjenjang. Dari RS tipe D hingga A. “Kasihan warga yang sakit kalau langsung ke tipe tinggi karena bakal ada selisih pembayaran yang wajib dilunasi,” tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Komunitas Pelajar Anti Korupsi (KPAK) menyebut, persyaratan pembangunan fasilitas kesehatan itu belum dipenuhi Pemkot Bontang. Salah satunya terkait pengurusan izin operasional.
Hal ini langsung diluruskan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Ia mengatakan, berdasar Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 26/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengurusan izin operasional itu diusulkan jika gedung telah dilengkapi alat kesehatan.
“Feasibility study (FS), detail engineering design (DED), dan masterplannya sudah ada. Bahkan izin lingkungannya juga sudah. Untuk FS-nya kami bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada,” pungkas Neni. (*/ak/kri/k16/prokal)
