Proyek Tahun Jamak Bakal Dievaluasi

SAMARINDA – Sejumlah infrastruktur yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terlaksana bukan tanpa masalah. Khusus untuk proyek multiyears contract (MYC) atau proyek tahun jamak, DPRD Kaltim menilai proyek tersebut dapat menimbulkan problem bagi pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun mengaku, pimpinan DPRD telah mendengarkan masukan dari seluruh pimpinan fraksi. Bahwa ke depan pemerintah daerah perlu mengevaluasi keberlanjutan MYC.

“Semua fraksi sudah melakukan kajian dan evaluasi terhadap MYC. Sehingga mereka meminta multiyears ditindaklanjuti dan dievaluasi. Karena kalau tidak, dapat membawa masalah bagi keuangan daerah,” ucapnya, Senin (9/7) lalu.

Kata dia, DPRD akan mengambil langkah cepat mengevaluasi proyek-proyek multiyears. Salah satunya, paling lambat satu bulan ke depan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus).

“Karena tentu saja nanti dalam proses evaluasi, kami butuh pansus. Pembentukan pansus ini menjadi salah satu keputusan pimpinan DPRD. Dalam waktu satu bulan ke depan kami usahakan pansus sudah terbentuk,” terangnya.

Diketahui, pada awal tahun 2017 Pemprov Kaltim membutuhkan Rp 1,57 triliun dari APBD untuk penyelesaian proyek tahun jamak di Benua Etam. Pemprov telah menggelontorkan Rp 1,12 triliun untuk seluruh proyek tahun jamak. Artinya, masih tersisa Rp 450 miliar untuk pelaksanaan MYC. Awal tahun 2018 ini, sisa anggaran tersebut digelontorkan.

Terhadap proyek tahun jamak tersebut, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Baharuddin Demmu pernah melontarkan kritik pada gubernur yang menyebut pelaksanaan MYC tidak lagi menyisakan masalah. Padahal sejatinya, MYC memiliki segudang problem yang tidak dilihat dan didalami secara serius oleh pemerintah.

Salah satu contoh proyek yang masih berjalan saat ini yakni proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Belum lama ini proyek tersebut mendapat kritik pedas dari Calon Gubernur (Cagub) Kaltim Isran Noor. Cagub yang telah dinyatakan unggul dalam rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut menilai proyek jalan tol telah banyak menghabiskan anggaran daerah.

Sedikitnya pemprov telah menggelontorkan Rp 8 triliun untuk menyelesaikan jalan tol tersebut. Padahal, di Indonesia tidak ada satupun jalan tol yang sepenuhnya bersumber dari APBD.

Isran mencontohkan pelaksanaan proyek di Pulau Jawa yang banyak mendapat gelontoran dana dari swasta dan pemerintah pusat. Skema tersebut dinilai lebih baik ketimbangkan memberatkan keuangan daerah.

“Itu tidak menggunakan APBD. Apalagi untuk bangun jalan tol itu sudah menghabiskan Rp 8 triliun. Bangun bandara hampir Rp 1 triliun. Itulah yang ingin kami evaluasi. Karena APBD itu murni untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya. (*/um)