bontangpost.id – Tidak rampungnya proyek longsoran Jalan Soekarno-Hatta mendapatkan atensi dari legislator. Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengeluhkan proyek tersebut tidak selesai 100 persen.
Padahal, kontraktor telah mendapatkan penambahan waktu. “Ini pertanda kontraktor tidak serius dalam pengerjaannya,” kata Amir.
Bahkan politikus Partai Gerindra itu ragu dengan angka progres yang telah terselesaikan. Menurutnya, pengerjaan tidak sampai 90 persen. Kendati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memprediksi sisa pengerjaan tinggal 10 persen.
“Saya ragu. Kalau kacamata saya itu lebih dari 10 persen karena pengaspalan saja belum,” ucapnya.
Ia pun meminta penyelesaiannya dikerjakan secepatnya. Paling tidak dalam tahun ini. Selain itu, Dinas PUPRK harus memastikan untuk aspek keamanan. Sebab, akses itu tetap dilewati kendaraan. Utamanya kendaraan menuju kawasan industri atau ASN menuju kantor di Bontang Lestari.
Rencananya pekan depan Komisi III DPRD turun lapangan guna melihat kondisi pengerjaan yang sudah terserap. Terkait rencana pengalihan anggaran untuk penyelesaian proyek menggunakan pos APBD atau bankeu, Komisi III mengingatkan agar langkah yang diambil tidak menabrak regulasi.
“Jangan sampai menyalahi. Kalau tidak bisa, di APBD perubahan sudah diselesaikan,” tutur dia.
Amir pun memberikan penilaian terhadap pengerjaan infrastruktur kurun tahun lalu. Menurutnya rapor pemkot tidak sampai di angka 60. Pasalnya, banyak pekerjaan yang membutuhkan penambahan waktu.
Ia menilai ini karena pengerjaan tender baru dimulai kebanyakan di pertengahan tahun. “Banyak contoh proyek yang tidak rampung mulai dari longsoran Soekarno-Hatta dan RKB SMP 1. Beberapa proyek juga minta perpanjangan waktu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Dinas PUPRK menyatakan pengerjaan longsoran Jalan Soekarno-Hatta tidak tuntas 100 persen. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan, berdasarkan informasi pengerjaan ini hanya terserap sekira 90 persen.
“Kami akan hitung dulu mengenai pastinya. Benar 90 persen pas atau tidak,” kata Anwar.
Perusahaan pemenang tender pengerjaan tersebut telah diputus kontrak sejak 31 Maret lalu. Bahkan PT Bangun Pilar Persada sudah masuk daftar hitam tender di Kota Taman. Sisa pengerjaan yang belum rampung berupa sebagian pengecoran badan jalan dan pengaspalan.
Khusus pengaspalan nilainya ditaksir 3 persen dari bobot pengerjaan. Mengenai rencana sisa pengerjaan, Dinas PUPRK akan mengambil opsi untuk pengalihan anggaran. Pasalnya, tahun ini ada dua mata anggaran untuk pengerjaan Jalan Soekarno-Hatta.
Bersumber APBD Bontang dianggarkan Rp 12,3 miliar. Sementara dari Bankeu Pemprov Kaltim Rp 9,3 miliar. Menurutnya secara regulasi itu tidak masalah karena nomenklaturnya sama-sama Jalan Soekarno-Hatta.
“Kami akan hitung terlebih dahulu. Apakah nanti sebagian dari APBD Bontang atau bankeu,” tandasnya. (ak/kri/k16)
