Rustam HS: Pengusaha Harus Mengerti, Pemerintah Saat Ini Kewalahan
BONTANG – Rencana Pemkot melakukan pungutan pajak terhadap aktivitas usaha sarang burung walet mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Rustam HS. Ia mendukung langkah Pemkot sebagai upaya menggali sektor-sektor potensial yang dapat menambah pundi-pundi keuangan daerah. Apalagi kehadiran usaha air liur burung itu, hingga kini belum memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Dia menjelaskan, imbas dari merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi kebergantungan daerah penghasil dan pengolah gas dan minyak bumi, membuat pemerintah harus kreatif mencari sumber-sumber pemasukan yang belum tergarap maksimal. Salah satunya usaha sarang burung walet yang jumlahnya mencapai ratusan. Semestinya, pengusaha dapat mengerti kondisi yang sedang dialami pemerintah.
“Sah-sah saja jika pemerintah melakukan pungutan pajak. Pengusaha harus mengerti, pemerintah saat ini kewalahan menyelenggarakan roda pemerintahan karena keuangan daerah yang begitu minim,” kata Rustam saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (14/9) kemarin.
Pun begitu, Rustam yang juga sebagai pelaku usaha di sektor ini, berharap pemerintah juga harus memberi perhatian ekstra pada pengusaha. Semisal menjadi fasilitator dengan menggelar kegiatan seminar usaha sarang burung walet dengan mengundang pakar. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat membangun sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah.
Tak bisa dipungkiri, usaha sarang burung walet beberapa tahun terkahir mengalami penurunan yang sangat drastis. Mengingat burung walet sebenarnya tak bertuan, pasalnya mobiltas burung tak bisa diprediksi untuk menetap. “ Saya aja sudah 5 sampai 6 tahun geluti bisnis walet dengan investasi yang tak sedikit. Hasilnya baru dua kali panen. Itupun seperempat ons dan setengah ons,” bebernya.
Kendati demikian politisi Golkar ini yakin, meski banyak pengusaha yang gagal panen. Namun masih ada banyak pengusaha walet yang berhasil meskipun hasilnya tidak seberapa. Karenanya, ia mengimbau agar pengusaha lebih terbuka kepada Pemkot. Jika yang menjadi alasan adalah operasional usaha yang membengkak lantaran harus membayar pinjaman ke bank. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pendataan yang valid.
“Artinya pemkot harus lakukan pendataan, jangan sampai ada yang ngaku pendapatannya sekian ternyata lebih besar yang dia dapat. Ini yang menjadi PR pemerintah. Untuk pengusaha saya mengimbau agar lebih terbuka,” tukasnya. (*/nug)
