BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menerima kucuran dana dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang diterima, total dana transfer ke Bontang mencapai Rp830,79 miliar, bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik.
Dari pos DBH pajak, Bontang memperoleh Rp59,31 miliar, terdiri atas PPh Rp23,11 miliar dan PBB Rp36,20 miliar. Sementara untuk DBH Sumber Daya Alam (SDA) nilainya jauh lebih besar, yakni Rp260,18 miliar, yang didominasi sektor minerba sebesar Rp245,57 miliar, diikuti migas Rp13,11 miliar, kehutanan Rp1,20 miliar, serta perikanan Rp292,28 juta. Selain itu, Bontang juga menerima DBH Perkebunan Sawit Rp1,83 miliar, sehingga total keseluruhan DBH mencapai Rp321,33 miliar.
Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima mencapai Rp509,45 miliar, terdiri atas Rp501,20 miliar DAU tidak ditentukan penggunaannya, Rp3 miliar untuk pendanaan kelurahan, dan Rp5,24 miliar untuk bidang pendidikan. Dengan demikian, total dana transfer umum (DBH dan DAU) yang diterima Kota Bontang mencapai Rp830,79 miliar.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan DAK Nonfisik senilai Rp75,68 miliar, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Rinciannya meliputi BOS Reguler Rp27,72 miliar, BOP PAUD Rp4,20 miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp32,76 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan Rp4,82 miliar. Dana lainnya termasuk Pengembangan Perpustakaan Rp300 juta, Program Keluarga Berencana Rp955 juta, dan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp507 juta.
Sementara DAK Fisik difokuskan pada pembangunan konektivitas jalan dengan total anggaran Rp6,5 miliar. Sehingga total keseluruhan dana transfer dari pemerintah pusat untuk Bontang tahun 2026 mencapai Rp912,97 miliar.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa pihaknya masih menghitung proyeksi APBD 2026, yang diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.
“APBD Bontang 2026 masih kami hitung, prediksinya sekitar Rp2,1 triliun. Mudahan masih bisa naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan asumsi adanya penurunan penerimaan dari pusat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyusun belanja prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kalau di R-APBD 2026 kami bahas asumsi Rp2,8 triliun, nanti akan disesuaikan dengan nilai yang baru,” jelasnya.
Meski begitu, Neni optimistis Bontang tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Yang penting fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (ak)
