bontangpost.id – Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking menilai serapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) terbilang sangat rendah. Sebabnya ia mendorong dinas yang dipimpin dr Bahauddin itu untuk menggenjot serapan anggaran. Agar tak terjadi silpa, yang berpotensi memangkas anggaran Dinkes di masa penganggaran periode berikutnya.
Raking menjelaskan, pagu anggaran pergeseran APBD 2021 yang disiapkan untuk Dinkes sebesar Rp 128, 8 miliar. Sementara yang berhasil terserap hingga pertengahan tahun ini baru Rp 37,4 miliar atau sekitar 29 persen dari angaran yang diplot. Menurutnya itu sangat rendah. Idealnya, pertengahan tahun penyerapan anggaran mestinya bisa sampai 50 persen.
Dia bilang, Dinkes harus bisa menyerap anggaran secara maksimal. Sebab bila terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), maka dalam penyusunan anggaran berikutnya dana yang disiapkan buat Dinkes bisa dipangkas pada periode berikutnya. Lantaran mereka dianggap kurang maksimal menggunakan anggaran yang disediakan.
“Makanya kami minta, penyerapan anggaran ini didorong. Ini sudah tengah tahun tapi masih 29 persen. Rendah sekali,” kata Raking usai mengikuti rapat bersama Dinkes di sekretariat dewan, Senin (7/6/2021) siang.
Sementara Sub Bagian Perencanaan Dinkes Bontang Hamid menjelaskan anggaran kurang terserap lantaran e-katalog baru dibuka. Sementara untuk melakukan pengadaan, Dinkes mesti memperolehnya dari sana. Misalnya untuk membeli obat-obatan, atau bahan habis pakai lainnya.
“Jadi sampai saat ini e-katalognya belum tayang. Kalaupun ada hanya beberapa, belum secara keseluruhan. Karena jika dilakukan pengadaan secara langsung, risiko menjadi temuan besar,” bebernya.
Kata Hamid, pihaknya sempat mengusulkan perlindungan hukum minimal SK wali kota, apabila e-katalog tidak tayang, daerah dapat melakukan pengadaan dengan cara lain. Sebab bila berpatokan e-katalog pasti bakal membutuhkan waktu lama.
“Setiap tahun selalu seperti ini. Palingan nanti seperti obat, datangnya bulan November atau Desember,” sebutnya. (*)
