bontangpost.id – Delapan perangkat daerah menganggarkan pengadaan mobil dinas baru pada tahun ini. Mulai dari Sekretariat Kota (Sekkot), Bapelitbang, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dispopar, RSUD Taman Husada, dan Kecamatan Bontang Barat.
Jumlah satuan armada baru mencapai 13 unit. Dengan total pagu anggaran sejumlah Rp 3.905.480.000. Data ini didapatkan Kaltim Post dari www.sirup/lkpp/go.id. Lantas awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah bersangkutan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Bapelitbang) Amirudin Syah membenarkan adanya usulan pengadaan kendaraan roda empat. Sumbernya memakai APBDP 2020. Berjumlah satu unit.
Ia menjelaskan pengadaan ini dikarenakan banyak kendaraan di perangkat yang dipimpinnya berusia tua. Kendati tidak menyebutkan secara spesifik rata-rata tahun pembuatan dari tunggangan tersebut. Nantinya mobil baru bakal diperuntukkan untuk salah satu kepala bidang.
“Sebelumnya kabid itu mobilnya rusak. Kijang Krista tahunnya lupa,” kata Amirudin.
Terkait barang yang diadakan belum diketahui olehnya apakah sudah tiba. Pasalnya sudah satu bulan pejabat ini tidak berkantor. Akibat adanya gangguan kesehatan. Namun, kebutuhan kendaraan baru dirasa penting. Mengingat jika kendaraan rusak maka membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
“Untuk merek mobil baru saya kurang tau. Termasuk apa sudah tiba atau belum,” ucapnya.
Pengadaan dalam jumlah besar juga dilakukan oleh manajemen RSUD Taman Husada. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Muhammad Syahbirin membenarkan empat kendaraan baru diperuntukkan bagi posisi direktur, dua wakil direktur, serta satu fasilitas bagi dokter spesialis. Mengacu laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran yang berjumlah Rp 1,09 miliar.
“Kendaraan lama sudah berumur. Tetapi saya tidak mengetahui tahun berapa pembelian sebelumnya,” sebutnya.
Ke depan kendaraan lama bakal digunakan untuk operasional dokter atau pejabat manajemen lainnya. Ia hanya memaparkan spesifikasi kendaraan baru volume tangkinya bagi posisi direktur yakni 2.000 cc. Sementara untuk posisi wakil direktur hanya 1.500 cc. Saat disinggung merek kendaraan, ia enggan menjelaskannya.
“Ke kantor saja,” singkatnya sembari memutuskan komunikasi dengan pewarta.
Sementara Kepala BPKAD Amiluddin menjelaskan usulan kendaraan dinas baru bukan diperuntukkan untuk pejabat di lingkup perangkat daerahnya. Melainkan sarana transportasi itu akan diberikan kepada perangkat daerah lain yang membutuhkan.
Ia menyebut secara regulasi ini diperbolehkan. Mengingat di perangkat daerah ada keterbatasan penganggaran. Sehingga mereka umumnya menitip ke BPKAD. Sebab ini pun juga masuk ranah aset daerah.
“Ada OPD yang tidak bisa menganggarkan sendiri. Tetapi mereka butuh,” ucapnya.
Menurutnya, kejadian ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi. Pada 2019 lalu Satpol PP pun menitip anggaran untuk pembelian serupa. Saat disinggung peruntukannya, ia hanya menyebut satu perangkat daerah yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP).
Senada, Amiludin pun belum mengetahui posisi barang apa sudah ada. Termasuk merek kendaraan. Akan tetapi nantinya saat pemberian ke perangkat daerah bersangkutan ada mekanisme yang wajib dilakukan.
“Saat ini masih banyak kepala bidang di Bontang yang belum memiliki kendaraan dinas,” sebut dia.
Satu-satunya yang telah memberikan kepastian barang tiba ialah Dissos-PM. Kepala Dissos-PM Abdu Safa Muha mengatakan usulan pengadaan ini sejatinya dilontarkan pada akhir tahun lalu. Terealisasi di awal 2020. Bahkan tidak sampai terkena refocusing anggaran akibat pandemi Cobid-19.
“Di Januari pengadaannya. Jadi tidak kena refocusing,” kata pejabat yang akrab disapa Safa ini.
Nantinya dua unit kendaraan baru dipakai oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) serta Kabid Rehabilitasi Sosial. Kebutuhan akan pacuan baru ini sangatlah mendesak. Pasalnya kedua bidang ini belum memiliki kendaraan dinas. Akibat mereka bekerja biasanya menggunakan kendaraan roda dua atau milik pribadi.
“Saya anggap ini wajar. Merek kendaraan baru ialah Mitsubishi Xpander,” terangnya.
Selain itu awak media juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Bapenda dan Kepala Dispopar. Akan tetapi hingga berita ini ditulis sambungan komunikasi belum terkoneksi. Sementara Camat Bontang Barat Marthen Minggu belum bisa memberikan penjelasan karena masih menjalani masa isolasi mandiri.
Satu kendaraan lainnya ialah pengadaan untuk Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang. Kendaraan baru itu bermerek Honda CRV. Tahun pembuatan 2020. Sebelumnya diberitakan, Sekkot Bontang Aji Erlynawati pun telah mengeluarkan statemen tidak pernah meminta pengadaan mobil baru tersebut. Kendati mobil bermerek sama yang selama ini ditumpanginya berkondisi tidak laik.
“Tetapi ini masih bisa dimanfaatkan,” pungkas pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Kendaraan lama Sekkot telah berusia tua. Mengingat kendaraan dengan nomor pelat KT 7 D itu telah dipakai empat Sekkot sebelumnya. Mulai dari Asmudin Hamzah. Beliau menjabat pada periode 2011-2014. Selain dia, tiga pejabat lain juga menaikki tunggangan ini. Meliputi HM Syirajuddin (2015-2017) dan dua Plt Setkot yakni Artahnan Saidi serta Agus Amir. (*/ak)
