Rapat Mewah Pejabat Bontang di Hotel Bintang Lima Bali

bontangpost.id – Wali Kota Bontang Basri Rase terdengar mengulang-ulang kata Bali saat dihubungi media. Hari ini, Kamis (9/9/2021) Basri Rase dan 26 pejabat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta kepala OPD, bertolak ke Bali.

Kunjungan rombongan besar ini untuk menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral bersama Forum Corporate Social Responsibility, yang beranggotakan seluruh perusahaan di Bontang.

Dari salinan dokumen yang diterima wartawan, rombongan akan bermalam di Hotel The Anvaya Beach Resort Bali, hotel bintang lima di kawasan wisata Kuta Bali. Melansir dari aplikasi Traveloka, harga kamar di hotel itu paling murah Rp 1 juta per malam hingga Rp 9.697.600 per malam.

Para pejabat dan pimpinan perusahaan tersebut bakal berada di Bali selama 4 hari, terhitung Kamis (9/9) hingga Minggu (12/9). Selama di sana, biaya akomodasi menggunakan anggaran dari perusahaan dan APBD Bontang.
Wali Kota Basri mengatakan, di dalam rapat ini, mengaku akan menyampaikan visi dan misi pemerintahannya kepada seluruh perusahaan.

Sedianya, agenda ini merupakan aktivitas rutin yang selalu digelar setiap tahun. Tetapi sejak 2019 lalu, agenda ditiadakan karena pandemi. “Ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan,” ujar Basri saat di hubungi media melalui sambungan selulernya.

Di Bali, selain rapat, rombongan juga bersilaturahmi antara peserta dan sanak famili pejabat yang hadir. “Istri gak wajib, tapi kalau mau ikut enggak apa-apa juga karena agenda silaturahmi,” kata Basri.

Pengakuan pejabat yang ikut dalam rombongan, penunjukan hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung ini ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak perusahaan.

Wilayah Status PPKM Level 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan status 9 kabupaten dan kota, termasuk Badung masuk dalam status PPKM Level 4, selama sepekan (7 September – 13 September). Sementara pimpinan rombongan, Basri Rase berdalih, alasan memilih rapat di Badung, Provinsi Bali, karena berstatus hijau alias bebas Covid-19.

Sementara itu Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengaku, tak mengetahui persis status wilayah yang didatangi ini. Dirinya hanya menerima undangan dari pemerintah. “Saya kira Bali sudah Level 3, ternyata di sini masih PPKM Level 4,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Dari unsur DPRD, selain ketua dan istrinya, wakil ketua DPRD Bontang, serta ketua Komisi juga ikut dalam rombongan. Biaya perjalanan dinas legislator diambil dari anggaran rutin perjalan dinas Sekretariat DPRD.
Sedangkan, untuk biaya akomodasi istri ditanggung Sekretariat Daerah, sebagai peserta undangan.

Belakangan, Ketua Komisi I Muslimin menugaskan anggotanya, Raking ke sana. Ketua Komisi II Rustam dan Ketua Komisi III Amir Tosina mengaku tak ikut. Wakil Ketua II DPRD, Agus Haris juga memilih tak berangkat.

Di dalam rapat ini, DPRD ingin menanyakan capaian dari kinerja dari pengelolaan CSR selama ini. Pada tahun ini, kata politikus Golkar itu, DPRD juga sedang menyusun naskah akademik perihal bantuan sosial dari lingkungan perusahaan.

Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi mengaku ikut serta dalam rombongan ini. Sementara dari status WhatsApp Komandan Kodim 0908 Letkol Choirul Huda, mengabadikan momen bersama wali kota dan istri di dalam pesawat. Dua pejabat yudikatif lainnya belum memberikan konfirmasi.

Vice President Humas Pupuk Kaltim Tommy Johan Agusta membenarkan, agenda rapat ke Bali mendapat dukungan dari perusahaan untuk sarana dan prasarana, sesuai pengajuan dari Pemkot Bontang.
Dalam kunjungan ini, Pupuk Kaltim diwakili oleh, SEVP Komersil Pupuk Kaltim Meizar Effendi, VP Humas Pupuk Kaltim Tommy Johan Agusta dan VP CSR Pupuk Kaltim Anggono Wijaya.

Untuk tahun ini, Pupuk Kaltim sudah sudah menyalurkan anggaran CSR sebanyak Rp 35 miliar. “Untuk agenda lainnya bisa konfirmasi ke Pemkot yah,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bapelitbang, Amirudin mengatakan agenda ini merupakan kegiatan rutin pemerintah setiap tahunnya. Untuk tahun ini, program CSR diarahkan untuk penanganan pandemi. “Untuk rinciannya selalu dilaporkan di LKPJ Wali Kota tiap tahun. Namun mulai tahun ini dirinya tak lagi mengurusi program CSR,” pungkasnya.

Rombongan Besar ke Bali

Dari salinan dokumen telaah staf yang diterima wartawan, ada 27 daftar pejabat yang bertandang ke Bali. Rombongan berisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga 25 pejabat dari legislatif dan yudikatif.