Raperda Bakal Loloskan Rumah Ibadah

SAMARINDA – Carut marut penataan bangunan di bantaran sungai karang mumus (SKM) kerap membuat Pemkot Samarinda mendapat sorotan. Sebab, meski ada peraturan yang menyebut penataan bangunan harus berjarak 10 meter dengan bibir sungai, nyatanya hal tersebut tidak benar-benar terealisasi.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 38/2011 tentang Sungai atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 28/2015 Tentang Sempadan Sungai. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengakui, sampai saat ini peraturan itu memang lunak terhadap pembangunan masjid yang berada tepat di bibir sungai.

“Kami memang mengusulkan pengecualian untuk pembangunan rumah ibadah,” tutur Sugeng, belum lama ini.

Untuk sementara, kata dia, baru empat rumah ibadah yang diloloskan dari peraturan tersebut. Yakni yang berada di Jalan Muso Salim, Jalan Abdul Muthalib, dan Jalan Jelawat. Sedangkan dalam raperda baru nanti, hal tersebut dipertimbangkan lagi.

“Ini kan kebutuhan masyarakat. Toh tidak menjamur juga. Tidak apa-apa mendapat pengecualian. Kan jumlahnya juga dibatasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Sugeng menegaskan, pengecualian tersebut tidak berlaku untuk permukiman yang berada di bantaran SKM. Hanya saja, untuk mengeksekusi permasalahan tersebut, dia mengaku pemkot masih mencari solusi yang tepat. “Tidak bisa asal gusurlah. Harus ada solusinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, M Tahrir mengatakan, pihaknya tengah menggodok raperda mengenai penataan bantaran SKM. “Kami saat ini tengah menyusun raperda pengelolaan bantaran SKM agar tidak semrawut,” kata dia.

Raperda ini merupakan hasil studi dewan saat berkunjung ke Surabaya, tepatnya ke Kali Mas dan Sungai Berantas. Pihaknya dibuat memahami mengenai penataan untuk merawat RTH di sempadan sungai. Terlebih, mengenai pemanfaatan beberapa sisi RTH yang digunakan untuk pusat ekonomi menengah.

“Untuk selanjutnya kami akan koordinasi lagi dengan pemkot mengenai pematangan raperda ini. Soalnya di sana penggunaan pusat ekonomi dikawal baik oleh pemerintahnya,” sebut Tahrir. (*/dev)