SAMARINDA – Per 11 Desember 2017, realisasi penggunaan anggaran 2017 untuk wilayah Kaltim masih mencapai angka 76,8 persen. Dari total pagu sebesar Rp 10,8 triliun, anggaran yang terserap mencapai Rp 8,3 triliun. Penyerapan anggaran tertinggi ada pada belanja pegawai dengan realisasi mencapai 92,18 persen (selengkapnya lihat grafis).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Midden Sihombing mengatakan, pihaknya sudah berulang-ulang menyampaikan pada pemerintah daerah di Kaltim. Namun progresnya selalu berulang. Meski belum mencapai 90 persen, namun realisasi tersebut sudah lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.
“Itu ya penyakit dari dulu memang seperti itulah. Jadi kami sudah berulang-ulang menyampaikan kepada mereka. Tapi ini sudah lebih bagus dari tahun lalu. Tahun lalu lebih parah lagi,” beber Midden kepada awak media.
Dengan pembulatan menjadi 77 persen realisasinya, Midden mengakui memang ada beberapa belanja salah satunya belanja modal yang dari awal sudah disadari tidak dapat terealisasi. Seperti misalnya proyek Jembatan Pulau Balang yang memang mengalami permasalahan dalam pengadaannya.
“Yang tidak terealisasi dari proyek itu saya dengar sekira Rp 200 miliar. Itu bukan salahnya siapa-siapa. Memang dari si penyedia barang dan jasanya tidak siap karena konstruksinya sangat rumit. Sehingga dilanjutkan tahun 2018,” terangnya. Karena itu pihaknya nanti akan melihat berapa anggaran yang sudah disadari dari awal tidak tersalurkan.
Terkait realisasi yang masih mencapai 77 persen, Midden mengatakan jangan sekadar dilihat dari angka. Kata dia, dalam realisasi anggaran tidak boleh melihat harus 100 persen terserap. Menurutnya, anggaran itu merupakan batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Tetapi tidak harus habis.
“Bisa saja nanti 90 persen. Kalau dikurangi, sekarang berarti tinggal 13 persen. Jadi tidak bisa kita lihat 77 persen itu jelek atau bagus. Yang penting belanjanya efisien,” papar Midden.
Berkaca dari realisasi ini, Midden menyatakan setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi perhatian di 2018. Pertama yaitu belanja infrastruktur yang diakui masih mengalami perlambatan. Permasalahan paling mendasar kemungkinan yang memerlukan dukungan dari masyarakat. Misalnya pembebasan lahan yang banyak jadi masalah.
Kedua, yang perlu menjadi perhatian yaitu pada konstruksi-konstruksi rumit seperti Jembatan Pulau Balang. Sementara pada belanja lainnya, Midden melihatnya sejauh ini bagus. Realisasi di 2017 sendiri menurutnya sudah bagus karena banyak tercipta efisiensi.
“Jadi kalau kita bicara penyerapan anggaran, jangan dilihat habisnya berapa. Harusnya kita lihat outputnya tercapai tidak,” jelasnya.
Midden mengakui, ada dua sisi dalam pencapaian realisasi anggaran. Misalnya apabila realisasi tinggal menyisakan 10 persen, bisa diartikan ada yang salah dalam perencanaannya. Namun begitu, sisi positifnya harus juga dilihat. “Jangan kita fokus pada habisnya belanja berapa, tapi pada outputnya,” sambung Midden.
Dia mengharapkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 yang telah diserahkan Rabu (13/12) kemarin, dapat dilaksanakan patuh sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam artian digunakan sesuai nilainya dan tidak boleh diselewengkan. “Kemudian outputnya dapat tercapai dan juga efisien,” pungkasnya. (luk)
REALISASI ANGGARAN 2017
JENIS BELANJA PAGU REALISASI PENYERAPAN
Belanja pegawai Rp 3,276 triliun Rp 3,020 triliun 92,18 persen
Belanja barang Rp 3,398 triliun Rp 2,421 triliun 71,27 persen
Belanja modal Rp 4,155 triliun Rp 2,928 triliun 70,48 persen
Belanja bansos Rp 14,6 miliar Rp 11,244 miliar 77,01 persen
TOTAL Rp 10,8 triliun Rp 8,3 triliun 76,8 persen
Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim







