BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, memastikan bakal memberikan rekomendasi terkait penyambungan aliran listrik ke Kampung Rama dan Timur, di RT 1 Kelurahan Kanaan. Namun, pemberian rekomendasi ini harus menunggu selesainya Peraturan Daerah (Perda) Areal Penggunaan Lain (APL).
“Kalau perdanya nanti sudah ada putusan. Kalau sudah disahkan apapun bisa dilakukan. Termasuk penyambungan listrik,” ucap Sekretaris DPKPP Bontang, Maksi Dwiyanto kepada bontangpost.id, Selasa (25/6/2019).
Saat ini pihaknya sedang melakukan penyusunan naskah akademik. Sekaligus inventarisasi lahan yang ada di dua kampung tersebut. Setelah naskah itu rampung, selanjutnya akan dijadikan perda. “Perda ini lah yang menjadi dasar membantu masyarakat di kampung itu. Saya lupa luasannya berapa, tapi sedang proses inventarisasi,” jelasnya.
Menurutnya, meski bekas lahan hutan lindung tersebut tidak termasuk wilayah konflik, tak serta merta bisa dapat langsung dilakukan pembangunan. Akan tetapi, terlebih dulu segala proses APL dilakukan. “Masih dijaga fungsinya oleh pemerintah. Dari inventaris nanti ketahuan itu apa-apa saja domain pemerintah. Sejauh mana bisa memfasilitasi masyarakat,” tuturnya.
Dia menjelaskan, misalnya dari inventarisasi yang dilakukan tersebut jika tidak terdapat sengketa di dalamnya, akan dilaporkan dan didaftarkan menjadi APL. Yang sebelumnya hanya pengakuan masyarakat, bisa menjadi sertifikat. “Saat ini Perkim (DPKPP, Red.) bersama pihak kelurahan memverifikasi pengakuan-pengakuan masyarakat,” imbuh Maksi.
Menanggapi hasil rapat bersama Komisi I DPRD Bontang beberapa bulan lalu, yang menuai kesepakatan agar DPKPP menyelesaikan rekomendasi dalam sepekan, Maksi menyebut hal itu tidak akan dilakukan. PLN kala itu berpatokan dengan surat edaran sekretaris daerah yang menyatakan tidak boleh membangun di wilayah tersebut. “Supaya bisa dilakukan pembangunan, ya harus selesaikan dulu aturannya,” tambahnya. (Arsyad Mustar)
