Rencana Pipanisasi Kampung Sidrap Terbentur Status Hukum

bontangpost.id – Warga Kampung Sidrap harus kembali menggantung asa. Untuk bisa menikmati air bersih langsung di kediaman mereka. Pasalnya, rencana pemasangan jaringan air bersih di kawasan yang dihuni lebih dari 1.000 jiwa itu terbentur status hukum.

Secara de jure, Kampung Sidrap masuk wilayah Kutai Timur (Timur). Tapi secara de facto, sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut merupakan warga Bontang. Ini dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Persoalan inilah yang membuat pipanisasi tak bisa dilakukan di Kampung Sidrap. Sebab masih masuk wilayah sengketa Bontang-Kutim.

Fakta ini terungkap dalam rapat gabungan yang digelar di sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/3/2021) siang. Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi Pembangunan Pemkot Bontang Zulkifli mengatakan, jalan terbaik untuk mengalirkan air ke Kampung Sidrap melalui bantuan CSR perusahaan. Lantaran kawasan tersebut masuk bufferzone sejumlah perusahaan yang bermarkas di Bontang.

”Sebenarnya bisa lewat dari CSR perusahaan,” sebut dia.

Tapi ini tanpa hambatan. Kata Zulkifli, Pemkot tak bisa paksa perusahaan untuk beri CSR sesuai permintaan warga Sidrap itu. Segala hal soal CSR jadi otoritas mutlak perusahaan. Terlebih CSR ini mau ditujukan untuk wilayah yang masih sengketa. Sebabnya dia sarankan warga sendiri yang ajukan permohonan pemasangan jaringan air ke lingkungan mereka.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa saat ini,” kata Zulkifli.

Sementara, Wakil II DPRD Bontang, Agus Haris menyebut hasil rapat ini akan dibeberkan ke warga Sidrap. Agar mereka mafhum benar kendala yang dihadapi dalam upaya memasang jaringan air bersih ke kawasan itu.

Pun dia bakal mendorong warga setempat untuk segera mengajukan proposal ke sejumlah perusahaan di Bontang. Meski tak bisa diharapkan sepenuhnya, tapi masih ada asa bagi warga Kampung Sidrap untuk punya jaringan air bersih.

”Nanti akan kami informasikan langsung ke warga. Biar proposal bisa diberikan ke perusahaan di Bontang,” tandasnya. (*)