bontangpost.id – Kolam renang, guest house, sauna, hingga fasilitas kebugaran akan segera hadir dan dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda, di kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, yang beralamat di kawasan Jalan S Parman.
Pembangunan fasilitas penunjang wali kota tersebut masuk dalam anggaran item proyek “Pembangunan Bangunan Pendukung Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda” yang dilelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan pagu anggaran sebesar Rp10,6 miliar. Diketahui, proyek itu sudah selesai dilelang dan telah dimenangkan CV Putra Kaisar dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.
Tak hanya kolam renang, guest house, sauna, dan fasilitas kebugaran saja, ada pula pembangunan seperti tempat pompa air kolam renang, genset, pendopo, turap, renovasi rumah ajudan, hingga renovasi gedung PKK, dan Dharma Wanita yang direncanakan bisa menampung hingga 500 orang, turut masuk dalam catatan perencanaan proyek pengerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani kegiatan Detailed Engineering Design (DED) untuk bangunan kawasan Rumah Jabatan Wali Kota dan Taman Cerdas Agus Widodo saat dikonfirmasi Jumat (3/6/2022) menjelaskan, bahwa proyek pembangunan Rumah Jabatan dan Taman Cerdas telah dikerjakan dan berlangsung dari tahun 2021 dengan dua kali penganggaran dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
“Yang sudah dikerjakan di rumah jabatan wali kota di 2021 ada dua kali penganggaran, kemudian di 2022 ini sudah mulai berjalan juga, kebetulan PPK-nya berbeda yang menangani,” ujar Agus Widodo.
Agus juga mengungkapkan, latar belakang dilakukannya renovasi dan pembangunan penunjang fasilitas rumah jabatan merupakan bentuk privasi wali kota dalam melaksanakan aktivitasnya. Ia menilai, kurangnya privasi membuat dari sisi keamanan juga menjadi tidak baik. “Rujab wali kota kurang privasi dari sisi keamanan itu juga tidak baik, karena di sini orang ada kegiatan di belakangnya langsung tempat tinggal beliau (wali kota),” jelas Agus Widodo.
Selanjutnya, Agus menambahkan bahwa aula rumah jabatan wali kota nantinya tidak akan lagi digunakan untuk kegiatan umum. Melainkan hanya digunakan untuk kegiatan privasi dan tamu wali kota dalam konteks kerja. Sehingga, untuk kegiatan umum akan dilaksanakan di gedung PKK dan Dharma Wanita, yang nantinya akan direnovasi guna dapat menampung jumlah orang lebih banyak.
Selain itu, PPK Proyek Pembangunan dari Bidang Cipta Karya PUPR Samarinda, Hendra Irawan, mengatakan belum mengetahui pasti terkait berapa kapasitas guest house yang akan dibangun. “Untuk guest house berapa banyak kapasitasnya belum tahu, karena konsepnya masih dalam perencanaan. Kapasitasnya menyesuaikan dengan bangunan yang akan dibangun nanti. Kalau proyek sudah jalan 50% atau 70% mungkin baru bisa ketahuan,” kata Hendra.
“Untuk anggaran dari APBD murni. Pengerjaan diperkirakan akan selesai pertengahan Desember dan ini sudah mulai pengerjaan pembangunan,” lanjut Hendra.
URGENSI PENINGKATAN RUMJAB WALI KOTA DIPERTANYAKAN
Usai ramai diberitakan, rencana Pemkot Samarinda melakukan peningkatan fasilitas penunjang di rumah jabatan wali kota, menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah. Dirinya mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas seperti kolam renang di rumah jabatan.
“Saya tidak tahu dimana urgensi kolam renang ini,” katanya.
Dirinya pun membandingkan pembangunan peningkatan fasilitas penunjang di rumah jabatan wali kota ini, dengan pembangunan fasilitas publik dan perbaikan prasarana dasar lainnya untuk warga Samarinda.
“Rp10 miliar sama dengan biaya pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan yang tempo hari ambruk itu. Prioritas mana coba, kolam renang atau pembangunan gedung “surga pengetahuan” perpustakaan itu? Prioritas mana kolam renang atau jalan-jalan rusak dan berlubang yang mudah kita temui di sekeliling Samarinda itu? Prioritas mana kolam renang daripada penyelesaian banjir? Publik rasanya bisa menilai,” pungkasnya. (selasar)
