Tahun ini gelombang mudik sudah diperbolehkan pemerintah setelah dua tahun dilarang. Bakal makin banyak warga yang melintas, jalan di Kaltim mesti dirawat.
bontangpost.id – Titik perbaikan jalan Pemprov Kaltim saat ini banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir. Seperti jalan Tanjung Redeb-Talisayan, Berau, lalu Talisayan-Kaliorang, Kutai Timur, yang panjangnya sekitar 480 kilometer. Kemudian, dari Samarinda Seberang melalui pesisir hingga Samboja, Kutai Kartanegara, lalu diteruskan hingga Jalan Mulawarman, Balikpapan Timur. Namun, meskipun dipastikan arus lalu lintas bakal meningkat pada Lebaran nanti, rupanya belum ada perbaikan berarti. Sebab, semua proyek yang bakal dilakukan masih dalam proses persiapan lelang.
“Kami maunya cepat. Semoga Mei bisa tanda tangan kontrak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah. Meski terkesan lambat, dia menyebut bukan berarti tak ada pergerakan yang dilakukan. Perbaikan jalan yang bersifat sementara dan darurat akan ditangani oleh UPTD sesuai wilayah kerjanya.
Dalam lima tahun, sambung dia, Pemprov Kaltim mengupayakan penuntasan perbaikan jalan dengan rigid pavement atau perkerasan beton hingga 140,33 kilometer. Perinciannya, pada 2019 sepanjang 53,243 kilometer, lalu 2020 (16,13 kilometer), kemudian 2021 (26,9 kilometer), dan tahun ini 20,53 kilometer, sementara tahun depan sepanjang 23,5 kilometer. Sementara untuk pembangunan jalan aspal, selama lima tahun pelaksanaan visi Kaltim Berdaulat, secara keseluruhan akan dibangun 101,114 kilometer. Dimulai dari 2020 dengan panjang 8,12 kilometer, 2021 (74,489 kilometer), kemudian 7,5 kilometer pada 2022, dan 11 kilometer pada 2023.
Secara keseluruhan, kata pria yang akrab disapa Iing itu, tahun ini disiapkan sekitar Rp 540 miliar untuk perbaikan jalan. Perbaikan jalan ini merata. Mulai wilayah utara hingga selatan Kaltim. Salah satu yang menjadi titik perbaikan adalah akses dari Tanjung Redeb menuju Talisayan. Sekitar Rp 96 miliar disiapkan untuk perbaikan jalan di kawasan ini. Namun, karena keterbatasan biaya, tidak semua diperbaiki. Jadi pemerintah memprioritaskan perbaikan di jalan-jalan yang dirasa perlu segera diperbaiki.
Sementara itu, jalan yang jadi kewenangan pemerintah pusat yang selama ini banyak dikeluhkan, yaitu jalan rusak dan berlubang di depan Bandara APT Pranoto Samarinda ke arah Bontang, disebut sebentar lagi akan mulus. Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Purnyoto. Dia menyebut, tahun ini Kementerian PUPR telah menyiapkan APBN untuk preservasi (perbaikan dan perawatan) jalan Simpang 3 Lempake-Simpang 3 Sambera-Santan.
“Untuk Simpang 3 Lempake-Simpang 3 Sambera-Santan, alokasi pagu indikatif yang kita siapkan sebesar Rp 136,15 miliar,” kata Purnyoto di Kantor BBPJN Kaltim Balikpapan, pekan lalu. Angka ini menjadi yang terbesar di antara peta rencana penanganan 2022 untuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan. Bukan hanya mulus hingga Santan, APBN pun telah juga disiapkan untuk preservasi jalan Santan-Bontang-dalam Kota Bontang. “Untuk jalur Santan sampai dalam Kota Bontang, APBN kita alokasikan Rp 35,43 miliar,” ungkap Purnyoto.
Setelah selesainya seluruh perbaikan jalan tahun ini, diharapkan kondisi jalan dari Samarinda menuju Bontang akan lebih baik, sehingga waktu tempuh bisa lebih singkat. Tahun ini secara keseluruhan untuk kegiatan perbaikan jalan dan jembatan, APBN menyiapkan Rp 1,1 triliun tersebar untuk seluruh ruas jalan nasional di Kaltim. Antara lain jalur menuju Kutai Barat hingga batas Kalimantan Tengah. Termasuk juga jalur menuju Berau hingga batas Kalimantan Utara. Juga preservasi jalan di Paser sampai batas Kalimantan Selatan. Penanganan preservasi jalan ini menggunakan dana kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak.
Sementara itu, untuk ke Mahakam Ulu yang masuk peta rencana penanganan tahun 2022, adalah jalan Long Bagun-Tering 1, Tiong Ohang-Long Pahangai 3, Long Bagun-Tering 3 dan Long Pahangai-Long Boh, dengan total Rp 145 miliar. (riz/k16)
