Sambut Kunjungan Komisi I DPRD Pacitan

SANGATTA –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Pacitan, Kamis (23/11) kemarin. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pacitan Gagarin, disambut hangat Ketua DPRD Kutim Mahyunadi beserta Sekwan Kutim Suroto dan anggota DPRD, di Ruang Panel, kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi.

Mahyunadi mengucapkan selamat datang kepada rombongan di Kabupaten Kutim yang jumlah penduduknya tidak sampai setengah di Pacitan. Pun demikian, DPRD di sini harus bekerja ekstra karena memiliki wilayah lebih luas dibandingkan Jawa Barat (Jabar).

“Bila ke Kutim ini bisa ditempuh waktu 7 jam dari Balikpapan, kalau di Kutim ada daerah yang sampai 12 jam lamanya bisa sampai ke sini (Kutim), jelasnya.

Pria yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim ini mengungkapkan, awal kunjungan tersebut diakatakan Mahyunadi berkat Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin yang tidak lain adalah sang kakak, saat menggelar sosialisasi 4 pilar di Pacitan. Kemudian mereka tertarik, hingga datang berkunjung ke Kutim karena melihat sosok beliau yang datang dari pusat, namun berasal dari Kutim.

“Bersyukur kita punya tokoh nasional yang bisa membawa Kutim menjadi terkenal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain itu, mereka juga datang ke sini karena memiliki misi untuk mempelajari Perda tentang Desa, yang sejatinya belum mereka miliki dan tertarik untuk mengadopsi sebagian dari perda tersebut.

“Mereka tertarik tentang 5 Perda tentang Desa yang berhasil kami jadikan satu, yang tentunya lebih efektif dan efisien, di mana mereka di sana tidak menerapkannya,” tuturnya.

Sementara itu, Gagarin mengaku kedatangan pihaknya ke Kutim karena mendengar tentang Kabupaten Kutim. Meski usianya masih terbilang muda, namun, semangat mereka membangun yang begitu besar dan tertata sudah terdengar hingga di jawa, bahkan se-Indonesia.

“Ini lah yang memicu kami datang berkunjung ke Kutim,” kata Gagarin.

Lebih dari itu, pihaknya juga datang membawa misi melihat banyak warga Pacitan yang mengikuti program transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) yang dulunya mungkin bagian dari Kaltim. Dengan harapan, dapat memberikan peluang kepada mereka bila tersedia. Selain itu, membandingkan pula tata kelola pemerintahan desa secara khusus.

“Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, namun akan terus terjalin dalam rangka menjaga semangat kebersamaan sebagai putra bangsa,” tutupnya. (ver/adv)