KEBERADAAN menara telekomunikasi di RT 20 Loktuan yang tidak mengantongi izin mendapat sorotan dari legislator. Anggota Komisi III DPRD Rusli menilai regulasi sudah dilanggar oleh pemilik BTS.
Hal ini diperparah dengan sikap perwakilan perusahaan yang melimpahkan kesalahan ini kepada subkontraktor yang mengerjakan. “Ini tanggung jawab PT Dayamitra Telekomunikasi. Jangan main lempar tangan dengan menyalahkan subkontraktor, buktinya izin juga tidak dikantongi,” kata Rusli dengan nada tinggi.
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tahun 2008, perusahaan bisa terkena sanksi administratif. Bentuknya, mulai dari teguran, peringatan, pengenaan denda, hingga pencabutan izin.
“Memang menara ini untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak bisa juga tanpa mengurus perizinan,” kata Rusli geram.
Sementara, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Muhammad Dahnial menyarankan agar permasalahan ini diserahkan terlebih dahulu kepada instansi terkait. Terutama terkait pemberian sanksi kepada perusahaan yang telah melanggar peraturan.
“Kalau memang aturan sudah dilanggar, yang seharusnya 6 bulan masa uji coba, tanpa melakukan upaya menjadi definitif. Minta instansi terkait apa sanksinya imbas dari izin yang tidak terpenuhi,” kata Dahnial.
Wakil Ketua Komisi III Suhut Harianto mengimbau kepada perusahaan untuk segera melakukan perawatan konstruksi menara. Bukan itu saja, politisi Demokrat ini juga meminta agar PT Dayamitra Telekomunikasi mengurus perizinan yang berlaku.
Lantas, ia memberikan waktu kepada perwakilan perusahaan untuk menyampaikan hasil keputusan rapat ini kepada pimpinan mereka. Kepada Satpol PP, Suhut juga meminta adanya pengawasan bangunan menara secara berkala. “Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Suhut.
Sementara itu Legal Officer PT Dayamitra Telekomunikasi Dony akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Telkomsel, seiring rencana pemindahan titik BTS. Pasalnya, secara teknis akan berdampak terhadap jaringan telekomunikasi di cakupan radius dari menara tersebut.
“Paling lambat sore besok (hari ini, Red.) akan kami informasikan kepada DPRD,” tukasnya. (ak)
