SANGATTA- Pemerintah Kutim berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Hal itu disampaikan Bupati saat menanggapi nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim tahun 2016 di rapat paripurna ke XIX, Selasa (11/7) lalu.
Sebelum menyampaikan tanggapan pemerintah, Bupati Ismunandar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap DPRD yang merespon secara cepat nota pengantar pertanggungjawaban ABPD Kutim tahun anggaran 2016.
Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi PPP menyatakan Raperda pertanggungjawaban APBD 2016 secara umum dapat diterima. Pemerintah mengucapkan apresiasi karena mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Oleh karena itu pemerintah bertekad meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan capaian kinerja serta melakukan pengawasan dan pengendalian hingga tujuan pembangunan bisa tercapai secara focus dan tuntas,” kata Bupati.
Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan, pemerintah telah berupaya menyampaikan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rincian realisasi dan target setiap OPD tercantum dalam buku Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016.
Pemerintah daerah tetap konsisten, fokus, dan tuntas dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kutim dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Terima kasih atas masukan Fraksi PDI-Perjuangan demi terselenggaranya administrasi pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” ucap Bupati.
Selanjutnya tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi partai Gerindra. Pemerintah tetap berupaya keras mempertahankan penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai dan terus memperkuat pengawasan internal untuk menghindari penyimpangan lebih dini.
“Terkait dengan utang kepada pihak ketiga, pemerintah sudah berupaya membayar sesuai dengan kemampuan daerah,” sebut orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.
Sementara itu tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (NKB). Dalam buku Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, pemerintah telah menyajikan semua dokumen dan laporan terkait keuangan.
Rapat paripurna XIX tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran didampingi Wakil Ketua II Hj Ence UR Firgasih serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan 26 anggota DPRD Kutim, Sekertaris Daerah Irawansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Rupiansyah dan piimpinan OPD se- Kutai Timur. (hms4/drh)
