SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyayangkan ketidaksiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyelenggarkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara penuh pada jenjang SMA/SLTA Sederajat 2018.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito menyebut, dari 16 provinsi yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kaltim tidak tercatat sebagai provinsi yang mengikuti UNBK 100 persen pada Senin (9/4) besok. Parahnya lagi, di regional Kalimantan, hanya Kaltim yang tercatat tak ikut UNBK secara penuh.
Menurutnya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim terkesan abai atas pelaksanaan program nasional tersebut. Kata dia, Disdikbud Kaltim tidak maksimal untuk menyukseskan 100 persen UNBK berjalan di Kaltim tahun ini.
“Memang tidak semudah membalik telapak tangan dalam menangani hal seperti ini. Dan saya menilai, dinas kurang gereget dan kurang tanggap dalam persoalan ini. Terkesan menyepelekan UNBK,” kata Rita Sabtu, Sabtu (7/4) kemarin.
Kata dia, Kaltim kalah dengan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi baru, namun ikut menyelenggarakan UNBK tahun ini. Padahal secara infrastruktur, Benua Etam jauh lebih siap dibandingkan Kaltara.
Politikus Partai Golkar itu menilai, tak siapnya UNBK di Kaltim karena masalah infrastruktur yang belum merata di kabupaten/kota. Misalnya masih banyak sekolah di Kaltim yang belum tersedia fasilitas laptop.
“Mungkin karena banyak sekolah di Kaltim yang belum bisa menggunakan laptop. Banyak murid yang belum bisa menggunakan laptop karena mereka tinggal di daerah pinggiran atau desa yang sulit dijangkau sinyal yang bagus,” bebernya.
Dengan tidak menggunakan sistem UNBK, pelajar SMA/sederajat di Kaltim menggunakan sistem berbasis Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Meski dengan soal dan uji kompetensi yang sama, namun Rita menilai secara gengsi beda kelas antara fasilitas UNBK dengan UNKP.
“Kami berharap ini tahun terakhir pelajar Kaltim menggunakan UNKP. Tahun depan harus menggunakan sistem UNBK agar mengikuti perkembangan zaman. Dan pemprov harus siap menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan,” harapnya.
Diketahui, Ujian nasional (UN) kali ini akan dilakukan dengan dua sistem yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Pada Senin (9/4) besok, para pelajar SMA di beberapa provinsi akan menjalankan UNBK.
Dari data yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebanyak 16 provinsi nantinya akan melaksanakan UNBK secara penuh. Ke-16 provinsi tersebut adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jogjakarta, dan Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, ada pula Kalimantan Barat, Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Sayangnya, beberapa daerah belum bisa melaksanakan UNBK. Sehingga dipastikan ujian masih menggunakan sistem UNKP. Sekolah di Maluku diketahui paling banyak menggelar UN dengan sistem kertas pensil yaitu sebanyak 69 persen. Kemudian disusul daerah Kepulauan Riau sebanyak 55 persen, NTT sebanyak 51 persen, dan Papua Barat sebanyak 50 persen. (*/um)
