Berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Agustus 2016, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan penyumbang devisi terbesar ketiga di Indonesia. Sedangkan Kalimantan Utara (Kaltara) penyumbang terbesar ke-23.
Jika digabung, total sumbangan Kaltim-Kaltara untuk devisa negara mencapai USD 9,254. Unggul jauh atas ibu kota Jakarta dan provinsi lainnya di Indonesia.
Meski Kaltim-Kaltara banyak “menyumbang”, namun siapa sangka pembangunannya tak maksimal. Jalan trans tidak layak pakai, perbatasan tertinggal, pembangunan tidak merata. Ironis memang.
Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, jumlah wakil rakyat di DPR RI sangat minim. Ada delapan wakil Kaltim di Senayan, sebutan untuk kantor DPR RI. Ditambah empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Itupun mengurusi dua provinsi.
Delapan anggota dewan itu pun tidak cukup untuk mengisi semua komisi. Pasalnya, jumlah komisi di DPR RI sebanyak 11. Celakanya lagi, tak satupun yang duduk di komisi V yang membidangi masalah infrastruktur.
Padahal, komisi itu sangat strategis dalam menampung aspirasi masyarakat Kaltim-Kaltara, yang mengeluhkan kerusakan jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Di mana, itu semua menjadi kewenangan pusat.
Mulai dari jalan Batu Aji-Kuaro yang berada di perbatasan Kaltim-Kalimantan Selatan (Kalsel), poros Samarinda-Bontang, poros Bontang-Sangatta, hingga ke utara kondisinya mengenaskan. Banyak kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di sana.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara, Hadi Mulyadi membenarkan tak ada satu pun di antara mereka yang menduduki komisi V. Sehingga, banyak aspirasi masyarakat Kaltim terkait infrastruktur yang tidak terpenuhi.
“Penempatan komisi itu kebijakan internal fraksi. Sedikit mengkhawatirkan, karena kami pun sulit bicara infrastruktur. Karena bukan bidang kami. Tapi di sisi lain, aspirasi masyarakat begitu banyaknya akan keluhan kerusakan jalan dan jembatan itu,” kata Hadi.
Senada dikatakan Hetifah Sjaifudian. Dia yang kini menempati komisi II DPR RI sedikit kesulitan melakukan lobi-lobi memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim. Sekadar informasi, di periode lalu politisi Golkar itu berada di komisi V.
“Kalau dulu waktu saya di komisi V, ada aspirasi, baik dari saya langsung ataupun dari teman-teman anggota dewan asal Kaltim, saya langsung sampaikan. Kalau sekarang, main titip saja,” ujarnya.
Kendati demikian, Hetifah meminta masyarakat Kaltim-Kaltara tidak berkecil hati. Dia bersama tujuh anggota DPR RI lainnya terus berjuang agar Kaltim mendapatkan porsi pembangunan infrastruktur memadai di APBN. Salah satunya dengan memperjuangkan kuota penambahan kursi. (gun)
Komisi V DPR RI
Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:
Ruang Lingkup
Infrastruktur
Perhubungan
Pasangan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Perhubungan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
Penyumbang Devisa Terbesar
Provinsi Nilai
Jawa Barat USD 16,6 Miliar
Jawa Timur USD 12,5 Miliar
Kalimantan Timur USD 8,8 Miliar
Riau USD 8,4 Miliar
Jakarta USD 7,4 Miliar
Kepulauan Riau USD 6,1 Miliar
Banten USD 5,9 Miliar
Sumatera Utara USD 4,8 Miliar
Jawa Tengah USD 4,2 Miliar
Kalimantan Selatan USD 3,1 Miliar
Lampung USD 1,8 Miliar
Sumatera Selatan USD 1,2 Miliar
Jambi USD 1,2 Miliar
Papua Barat USD 1,2 Miliar
Nusa Tenggara Barat USD 1,1 Miliar
Papua USD 1 Miliar
Sumatera Barat USD 903,5 Juta
Sulawesi Tenggara USD 876,3 Juta
Kepulauan Bangka Belitung USD 734,4 Juta
Sulawesi Selatan USD 719,1 Juta
Sulawesi Utara USD 675,7 Juta
Sulawesi Tengah USD 595,3 Juta
Kalimantan Utara USD 454,3 Juta
Bali USD 325,2 Juta
Kalimantan Barat USD 322,1 Juta
Yogyakarta USD 211,6 Juta
Sulawesi Barat USD 203,5 Juta
Sulawesi Utara USD 106,9 Juta
Bengkulu USD 89,6 Juta
Maluku USD 43,2 Juta
Aceh USD 34,9 Juta
Maluku Utara USD 20,3 Juta
Nusa Tenggara Timur USD 18,7 Juta
Gorontalo USD 0
Keterangan: Nilai Ekspor Berdasarkan Asal dan Muat Barang Januari-Agustus 2016
Sumber: BPS Pusat
