BALIKPAPAN – Dinamika perolehan suara sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPR RI memantik sikap para partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak. Sebagai parpol yang bersaing ketat di puncak suara terbanyak, Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan punya wakil untuk ke Senayan. Sementara parpol lain masih berebut kursi.
Ketua PPP Kaltim Rusman Yaqub menyebut dengan hasil hitung suara internal sementara, dia yakin parpol-nya punya peluang sedikitnya satu calon legislatif (caleg) yang lolos menjadi anggota DPR. Karena itu, dia ingin dengan waktu yang ada, penghitungan suara yang masih berjalan berlangsung normal dan sesuai. “Jangan sampai ada pergerakan yang aneh-aneh. Hasilnya juga harus fair,” kata Rusman, kemarin (24/4).
Untuk mengawalnya, ketua Komisi IV DPRD Kaltim itu menyebut jika pihaknya mengandalkan kader PPP yang bertugas sebagai saksi-saksi di tingkat Panitia pemilihan kecamatan (PPK). Meski dia mengakui tak bisa mengandalkan 100 persen hasil yang diterima dari saksi. “Karena itu secara internal kami juga ikut mengawal ini dengan ketat,” sebutnya.
Dengan situasi saat ini, pihaknya juga menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai dua lembaga itu secara sistem dilegitimasi oleh pihak tertentu. Transparan terkait hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat. “Bahwa semua orang ingin menang, benar. Namun jangan ada kecurigaan soal kecurangan-kecurangan,” imbuhnya.
Untuk perwakilan PPP yang berpeluang menduduki kursi di Senayan, nama Kasriyah disebutnya menonjol dibandingkan caleg lainnya. Ini masih berdasarkan data perolehan suara yang dikumpulkan pihaknya secara internal. Namun bagi PPP, ada komitmen untuk tidak mempersoalkan nama caleg.
“Terpenting kursinya. Bahwa jika Allah yang menakdirkan suara pribadi Bu Kasriyah yang lebih besar, maka PPP menegaskan komitmen untuk tak memunculkan konflik internal,” sebutnya.
Terkait hasil Pileg 2019 dibandingkan Pileg 2014 lalu, Rusman mengakui ada penurunan perolehan suara untuk Kaltim. Berdasarkan evaluasi internal, ini lantaran efek pelaksanaan Pemilu 2019 yang menggabungkan antara pemilihan presiden (pilpres) dan pileg.
Konsentrasi pemilih terpecah. Ditambah tingkat akurasi perhitungan suara juga berkurang akibat kelelahan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bahkan berimbas kepada kematian petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. Hingga petugas kepolisian yang berjaga. “Ini sistem yang ngawur. Jadi kami usulkan untuk selanjutnya tak ada penggabungan antara pilpres dan pileg,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Gerindra Kaltim Seno Aji juga yakin jika parpol-nya juga berpeluang mengirimkan perwakilan ke Senayan. Ini berdasarkan hasil perhitungan suara di internal partai. Namun pihaknya tak ingin buru-buru untuk mengumumkannya secara resmi. “Kami tetap menunggu perhitungan dari PPK dan KPU,” ujarnya.
Bagi Seno, saat ini banyak caleg dan partai yang mengklaim telah berhasil memperoleh suara yang diperlukan untuk masuk Senayan. Dengan dasar konversi perolehan suara sementara. Pun bagi Gerindra kondisi ini juga menjadi dasar bagi mereka untuk optimistis meraih lebih dari hasil Pileg 2014 lalu. “Kami kalkulasi sudah satu kursi. Kami optimistis bisa dua kursi. Tapi sekali lagi kami menunggu hasil dari KPU,” tegasnya.
Untuk memastikan perolehan suara ini bisa dipertanggungjawabkan, Gerindra melalui dua saksi partai telah memegang data C1 yang disebar ke seluruh PPK di Kaltim. Dan sementara ini Seno menyatakan perolehan suara Gerindra meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.
“Cukup signifikan. Meski di dapil (daerah pemilihan) tertentu ada target yang meleset. Tapi kami yakin kalkulasi data C1, suara partai kami bisa memperoleh kursi lebih dibandingkan sebelumnya,” bebernya.
Hasil pantauan media ini terhadap hasil perolehan suara pileg untuk DPR RI dari KPU, kemarin (24/4) hingga pukul 19.00 Wita, progres 1.068 dari 10.909 tempat pemungutan suara (9,79 persen) memperlihatkan Golkar masih memimpin dengan 37.558 suara atau 21,99 persen. Menempel ketat di bawahnya ada PDIP dengan 37.422 atau 21,91 persen. Untuk di tempat ketiga, diduduki Gerindra dengan 17.329 suara atau 10,14 persen.
Berdasarkan utak-atik suara ini, Kaltim Post dengan metode sainte lague sebagai basis konversi suara ke kursi parlemen menunjukkan Golkar dan PDIP berpeluang memiliki dua wakilnya ke Senayan. Sementara untuk Gerindra berpeluang dengan satu kursi. Untuk tempat keempat ada PKS dengan 14.680 suara atau 8,59 persen.
Disusul Demokrat dengan 13.007 suara atau 7,61 persen dan PPP dengan 10.901 suara atau 6,39 persen. Terakhir peluang satu kursi bisa jatuh ke NasDem dengan 9.706 suara atau 5,68 persen.
Namun skenario itu terjadi, bila PDI Perjuangan hanya mengirim satu wakil. Dengan jatah delapan kursi ada kemungkinan wajah-wajah petahana bakal kembali duduk di DPR RI. “Masih panjang waktu pengawalan. Golkar akan fokus ke sana. Semoga semua berjalan lancar dan tepat waktu,” ungkap politikus Golkar Hetifah Sjaifudian.
NAMA CALEG BEREDAR
Di tengah proses perhitungan suara, terdapat pesan berantai di grup WhatsApp dan beredar di media sosial soal nama-nama caleg yang bakal duduk di kursi parlemen. Terbaru, media ini menerima pesan dari sejumlah sumber dari pesan WhatsApp. Isinya mengklaim data input dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim berdasarkan C1 DPR RI Dapil Kaltim. Bahkan dengan besar data rekapitulasi yang masuk mencapai 92 persen per 23 April 2019.
Caleg yang dipastikan lolos dalam pesan WhatsApp tersebut adalah Rudy Mas’ud dan Hetifah Sjaifudian dari Golkar. Kemudian Safaruddin dan Ismael Thomas dari PDIP. Selebihnya ada Budisatrio Djiwandono dari Gerindra, Aus Hidayat Nur dari PKS, Awang Faroek Ishak dari NasDem, dan dua nama untuk memperebutkan kursi ke delapan yakni Irwan dari Demokrat dan Nor Baiti Isran Noor dari PAN.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bahtiar menyebut pihaknya belum pernah merilis atau mempublikasi data hasil perolehan suara. Memang Bawaslu melalui pengawasnya di TPS telah melakukan rekapitulasi berdasarkan C1 di seluruh Kaltim. “Data itu untuk keperluan internal kami. Bukan untuk publikasi. Sementara yang real count itu ranah KPU,” sebut Saipul.
Namun oleh Bawaslu, diperbolehkan bagi masyarakat atau saksi partai untuk mencatat data C1 yang dimiliki pihaknya. Dengan catatan prosesnya tidak mengganggu kinerja pengawasnya. Pun jika ada perbedaan bisa dikonfrontir sesuai mekanismenya. Misal melalui plano. “Jadi boleh dicatat atau difoto dengan hp atau kamera,” imbuhnya.
Bawaslu juga menegaskan dalam proses input data rekapitulasi tidak memunculkan nama-nama caleg. Melainkan hanya suara peserta pemilu. Untuk Pilpres memang menampilkan perolehan suara baik untuk pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 02. Begitu pula dengan DPD RI.
“Hingga hari ini (kemarin) rekapitulasi kami sudah 95 persen. Tapi untuk pileg DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota hanya menampilkan suara parpol-nya. Tidak dimunculkan per-caleg,” ungkapnya. (rdh/rom/k18/kpg)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post