Lahan masih menjadi momok proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Entah sampai kapan harus berakhir.
DIRHAN, Samarinda
DARI bentang jalan tol sepanjang 99,35 kilometer mulai Seksi 1 sampai Seksi 5 nyaris tidak ada satupun yang luput dari silang sengkarut tumpang-tindih lahan. Bahkan sejak proyek itu mulai digarap 2011 lalu hingga kini, masih ada beberapa segmen tol yang molor hanya karena persoalan lahan.
Misalnya di Seksi 5 yang meliputi Kilometer 13 hingga Sepinggan, Balikpapan, setidaknya ada sekitar 105 bidang tanah yang masih berperkara. Meski sebagian besar di jalan yang memiliki panjang 11,5 kilometer itu sudah ada yang masuk tahap konsinyasi dan pembayaran.
Tidak ingin persoalan itu berlarut-larut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi pun turun tangan mengevaluasi pembangunan Jalan Tol Balsam, Rabu (24/4). Bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baik Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, maupun Pemkot Balikpapan mengecek satu per satu pembangunan jalan tol. Dimulai dari Seksi 1 hingga Seksi 5.
Kepada awak media, Hadi Mulyadi menyebut, seperti di Seksi 4 ada pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan rest area jalan tol. Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, lahan-lahan itu sedang tahap konsinyasi. “Tahun ini pembebasan lahan dipastikan selesai semua,” ucapnya.
Sebagaimana laporan yang dia terima, politikus PKS itu menyebut, ada beberapa alasan. Sehingga masih adanya lahan yang belum selesai dibebaskan. Salah satunya, karena ada tambahan lahan baru terjadi perubahan kontur tanah.
Misalnya di Seksi 1, ada pembukaan lahan baru karena kontur tanahnya berpasir. Dari sisi kelayakan jalan tol, kontur tanah yang demikian tidak layak untuk kondisi jalan ke depannya. Saat ini, pembebasan lahan tersebut sedang dilakukan Dinas PUTRPR Kaltim.
“Saya harapkan, akhir tahun ini sudah bisa selesai semuanya. Lahan yang dikonsinyasi di beberapa seksi atau segmen hanya tersisa beberapa bidang saja lagi. Luasnya tidak terlalu banyak. Tapi besar atau kecil, memang berpengaruh, karena ini jalan tol,” tutur dia.
Dari sisi anggaran untuk pembebasan lahan itu, sebagaimana laporan dari pihak kontraktor maupun Dinas PUTRPR Kaltim sudah tersedia. Karena pada 2018 lalu, lahan yang akan dibebaskan telah diinventarisasi.
“Tahun ini anggarannya sudah disediakan. Ganti rugi tanam tumbuh ada di semua seksi. Hitungannya dimusyawarahkan. Kadang-kadang hitungannya BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan masyarakat selalu berbeda. Ini perlu dicarikan solusinya,” sebut Hadi.
Untuk beberapa masalah lahan di Seksi 5, orang nomor dua di Pemprov Kaltim itu, meminta agar setiap instansi terkait, terutama Pemkot Balikpapan ikut berpartisipasi aktif menyelesaikan persoalan tersebut. Supaya pelaksanaan pembangunan tol dapat sesuai target.
“Yang paling banyak proses pembebasan lahan ada di Seksi 5. Tetapi sekarang sudah ada yang konsinyasi, proses musyawarah, dan pembebasan. Luasnya tidak terlalu banyak. Cuma di sana ada banyak bidang atau kavelingan tanah warga,” jelasnya.
Namun demikian, baik dari pantauan yang dilakukan Hadi maupun laporan yang dia terima, diakuinya, ada beberapa lahan yang harus dibuka untuk kepentingan drainase, underpass, overpass maupun jembatan penyeberangan orang (JPO). “Akan ada underpass di beberapa titik dan itu untuk masyarakat. Tahun ini harus selesai, supaya tahun depan kita sudah urus yang lain,” ujarnya.
Sementara dari sisi pembangunan fisik jalan tol, Hadi menyoroti masih adanya sejumlah spot jalan yang terputus. Namun sesuai laporan yang disampaikan kontraktor pelaksana, sebelum akhir tahun ini semua persoalan itu sudah bisa diselesaikan. “Saya akan tunggu progresnya seperti apa. Karena saat ini laporannya sudah sekitar 86 persen untuk pembangunan fisik Tol Balsam. Dan akhir tahun ini sudah bisa diresmikan,” katanya.
Adapun untuk pembebasan lahan rest area yang diketahui masih bersengketa dengan salah satu perusahaan pertambangan, disebut-sebut sudah tidak ada masalah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata diketahui sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang dimaksud.
“Tadi (kemarin) sudah dikontak Pak Widhi. Mereka (perusahaan terkait) prinsipnya siap. Mereka hanya minta ganti rugi lahan. Karena katanya sebagian dari lahan itu sudah dibayar mereka ke masyarakat, tapi tidak jadi dieksplorasi,” tutur mantan anggota DPR itu.
Kepada awak media, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang meyakinkan, semua persoalan sengketa pembebasan lahan yang masuk di area Kota Tepian akan segera diselesaikan pihaknya. Dia juga meyakinkan, jika persoalan itu tidak akan sampai mengganggu jalannya pembangunan jalan tol.
“Untuk Samarinda enggak ada masalah. Yang konsinyasi, kami anggap sudah selesai. Karena sudah diserahkan ke pengadilan. Itu tidak menghambat pekerjaan. Walaupun ke depan ada pengembangan dan pelebaran, nanti kami lihat lagi. Dan itu enggak jadi masalah,” tegasnya.
DIRESMIKAN AKHIR TAHUN
Saat ini, progres pembangunan fisik Jalan Tol Balsam mulai Seksi 1 sampai Seksi 5 diketahui sudah sekitar 86,6 persen. Adapun yang tertinggal 13 persen, sedang dalam proses pengecoran, pembangunan jembatan, dan pembebasan sisa lahan, terutama di pembukaan lahan baru.
Kepala Dinas PUTRPR Kaltim Muhammad Taufik Fauzi mengakui, seperti di Seksi 4 masih ada masalah tanah. Itu karena ada penambahan tanah sebagai akibat perubahan teknis pembangunan. Misalnya yang semula hanya 50 meter, tapi karena ada bukaan untuk drainase, maka ada perluasan hingga 120 meter.
“Untuk investasi pembangunan fisik jalan tol nilainya sekitar Rp 11 triliun dari semula Rp 9,5 triliun. Karena struktur tanah yang tidak kami prediksi dengan kedalaman yang sampai 50 meter, rawa, dan berair. Sehingga perlu ada penanganan khusus dan menambah biaya konstruksi,” jelasnya.
Kepada Hadi dan awak media, Taufik meyakinkan, pembangunan jalan tol dapat dirampungkan sebelum akhir tahun ini. Itu sebagaimana yang ditargetkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada Juli mendatang, jalan tol sudah dapat difungsionalkan.
“Untuk masalah lahan, kami target sudah bisa diselesaikan semua pada Juli mendatang. Untuk pembangunan jalan tol yang menjadi kewenangan loan Tiongkok, akan tetap dilanjutkan. Namun untuk kekurangan dananya ditanggung APBN sebesar Rp 400 miliar. Pinjaman Tiongkok tetap mengerjakan investasi senilai Rp 800 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, untuk persoalan pembebasan lahan di Seksi 5 sekarang sedang proses pembebasan di pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihaknya akan turun serta mempermudah pembebasan lahan itu. “Timnya dipimpin langsung oleh BPN. Di sektor musyawarah dengan masyarakat, kami ikut terlibat. Supaya bisa selesai,” katanya.
Pria yang dulunya wartawan itu menyebut, masih ada banyak lahan warga yang mesti dibebaskan pihaknya. Setidaknya ada sekitar 105 bidang tanah. Sebab ada tambahan perluasan lahan untuk pembangunan drainase di kawasan itu. “Ada yang sudah konsinyasi, sedang proses musyawarah, pengukuran, dan penetapan batas. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Lambannya proses pembebasan lahan itu tak lepas dari persoalan tumpang-tindih kepemilikan lahan. Persoalan itu tidak hanya terjadi di satu bidang tanah, tetapi terjadi di hampir sebagian besar lahan yang akan dibebaskan pemerintah.
“Saling klaim di antara masyarakat ini menjadi kendala kami. Kalau hanya satu atau dua orang saja, mungkin bisa cepat. Tapi ada banyak kelompok yang saling klaim. Sehingga semua pihak harus dikomunikasikan dulu,” pungkasnya. (rom/k15/kpg)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post