bontangpost.id – Tenggat waktu penyelesaian permasalahan lahan pada Seksi 5 Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) resmi berakhir, Rabu (8/9). Dua belas hari yang ditargetkan untuk menuntaskan masalah lahan itu, ternyata tak kunjung membuahkan hasil. Para pemilik lahan belum menerima ganti rugi pembayaran yang saat ini masih dititipkan di pengadilan.
Sebelumnya, rencana kerja penyelesaian permasalahan lahan Seksi 5 Tol Balsam telah disepakati dan ditandatangani pada 23 Agustus 2021. Atau sehari sebelum Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balsam diresmikan Presiden Joko Widodo, Selasa (24/8) lalu. Kesepakatan ketika itu melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam di Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Rabiyatul Adawiyah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan Herman Hidayat, Kuasa Hukum Warga RT 37 Kelurahan Manggar Yesaya Petrus Rohy, dan Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Hukum Simon Sulean.
Namun hingga berakhirnya rencana kerja tersebut, belum ada keputusan mengenai penyelesaian lahan. Hal ini membuat kuasa hukum warga RT 37 Kelurahan Manggar Yesaya Petrus Rohy kecewa. “Tetap seperti itu, masih jalan di tempat. BPN juga belum bisa memutuskan itu (lahan di Seksi 5 Tol Balsam) masuk di (Balikpapan) timur atau (Balikpapan) utara. Sementara ini, sudah berlarut-larut. Sudah empat tahun, kok enggak bisa menentukan sih,” katanya seusai rapat di Kantor Pemkot Balikpapan.
Sebelumnya, dokumen rencana kerja penyelesaian permasalahan lahan itu memuat beberapa kegiatan. Mulai rapat awal penyatuan visi penyelesaian (satu hari kerja), dilanjutkan pemetaan para pihak berdasarkan dokumen bidang per bidang.
Kemudian, peninjauan awal identifikasi lapangan oleh BPN Balikpapan terhadap tanah yang bersengketa (satu hari kerja), setelahnya penjadwalan identifikasi lahan bidang per bidang (satu hari), pemanggilan para pihak yang bersengketa (lima hari), dan pelaksanaan identifikasi lahan dan penandatanganan berita acara lapangan (satu hari). “Dari pihak BPN dan kecamatan masih belum bisa menentukan batas wilayah antara timur dan utara. Hanya sebatas pembacaan berita acara dan identifikasi lahan yang dilakukan Kamis (2/9) lalu,” jelasnya.
Ditemui terpisah, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Rabiyatul Adawiyah menjelaskan, permasalahan yang terjadi pada Seksi 5 Tol Balsam adalah sengketa lahan. Di mana ada tumpang tindih antara sertifikat dengan segel. Pihaknya sudah melakukan konsinyasi terhadap permasalahan lahan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan sejak 2018. Dan uang pembayaran lahan tersebut sudah dititipkan ke pengadilan. “Sebenarnya untuk mereka (pemilik lahan yang bersengketa) ada dua jalan. Melalui gugatan atau kesepakatan damai. Itu aja sih, masalah lahan yang ada di Kaltim. Utamanya di Balikpapan,” ungkapnya.
Perempuan yang akrab disapa Adaw ini juga mengamini bahwa tahapan penyelesaian tersebut, selanjutnya akan dilakukan penunjukan batas wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Kegiatan tersebut akan difasilitasi Pemkot Balikpapan. Sementara pihaknya akan menyiapkan data penunjang kegiatan. “Kami akan menyiapkan datanya. Nanti untuk masalah penunjukan wilayah (Balikpapan) timur, misalnya ada pemekaran dan sebagainya dari mereka (Pemkot Balikpapan) juga ‘kan,” katanya.
Data penunjang yang akan disiapkan berupa fotokopi peta bidang yang telah diterbitkan BPN Balikpapan. Hal itu dilakukan agar permasalahan sengketa lahan yang membuat penyelesaian pembayaran lahan pada Seksi 5 Tol Balsam segera dilaksanakan. “Insyaallah, Rabu (pekan depan) kami siapkan dokumennya,” terang dia.
Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Syaiful Bahri mengungkapkan, Pemkot Balikpapan terus memfasilitasi permasalahan pembayaran lahan yang belum tuntas di Seksi 5 Tol Balsam. “Kami hanya memfasilitasi saja sebagai wilayah administrasi. Karena lahan yang bermasalah itu berada di Balikpapan. Dan ini sudah masuk tim pelaksanaan pembebasan lahan. Yang diketuai BPN,” ucapnya. (*)
