Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk menggenjot kegiatan yang sudah diprogramkan masing-masing, untuk mendongkrak serapan anggaran yang masih rendah.
bontangpost.id – Berdasarkan hasil pertemuan antara badan anggaran (banggar) maupun komisi di DPRD dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serapan anggaran belum maksimal. Jika dibiarkan, bisa berdampak pada membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Tetapi berdasarkan penuturan dari OPD, masih ada kontrak pekerjaan yang belum selesai terbayarkan. Alhasil yang terekam yang sudah klir sebelumnya. Di awal bulan ini diprediksi serapannya meningkat. Apalagi beberapa pekerjaan melalui skema APBD Perubahan sudah mulai jalan.
“Kami akan lihat di awal November ini seperti apa progresnya. Anggap aja dipercaya dulu yang tertuang tidak sampai 40 persen,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini beranggapan jika di awal November sudah mencapai 70 persen maka sudah bagus serapannya. Belum lagi serapan untuk di akhir tahun ini didominasi oleh pengadaan barang dan jasa.
Misalnya pengadaan sepeda motor untuk ketua RT, laptop untuk sekolah, hingga pembelian kendaraan berat untuk penanganan banjir. “Dipersilakan jika ketentuannya itu benar,” tutur dia.
Kaltim Post pun memperoleh data serapan ini dari laman e-arsip, per 6 Oktober. Persentase serapan anggaran terendah dipegang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni 13,95 persen. Dari total anggaran di OPD tersebut Rp66.966.753.570 baru terealisasi Rp9.343.190.678.
Namun jika secara angka dipegang oleh Dinas PUPRK yakni baru terserap Rp 108.849.796.429. Dari total anggaran yaitu Rp346.158.501.991. Jika dikalkulasi persentasenya ialah 31,45 atau sisa anggaran yang belum terserap Rp 237.308.705.562. (ak)
