BONTANGPOST.ID, Bontang – Komisi C DPRD Kota Bontang menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) yang hanya mencapai 42 persen hingga Oktober 2024. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPRK tahun ini sebesar Rp500 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar pembangunan infrastruktur di Kota Bontang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal. Harus ada percepatan agar proyek-proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu,” ungkap Alfin dalam rapat kerja perdana Komisi C DPRD, Senin (21/10).
Salah satu kendala utama yang menjadi sorotan adalah masalah pembebasan lahan, khususnya untuk proyek di kawasan Polder Tanjung Laut. Alfin mendesak agar masalah ini segera diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa penyediaan material tidak mengalami hambatan besar. Sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk penundaan pelaksanaan proyek.
Dalam rapat tersebut, Komisi C DPRD Bontang juga meminta Dinas PUPR untuk secara aktif mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi anggaran. Mereka diharapkan menyusun langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan proyek di sisa waktu tahun anggaran 2024.
Dengan waktu yang semakin mendesak, Alfin menegaskan, “Harapan kami seluruh proyek dapat rampung tepat waktu demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bontang,” tutur dia.
Pentingnya penyerapan anggaran yang efektif di Dinas PUPRK menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Dengan perhatian yang lebih pada masalah ini, diharapkan proses pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terjamin, memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
Komisi C DPRD Bontang berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyerapan anggaran ini dan mendorong tindakan cepat dari instansi terkait agar pembangunan di Bontang tidak terhambat.
Wakil Ketua Komisi C, Muhammad Sahib, menambahkan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran sangat penting dan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Bontang.
“Kami berharap agar Dinas PUPRK dapat segera merespons dan menindaklanjuti permasalahan ini agar semua proyek dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi warga,” tandasnya. (*)
