SANGATTA – Jelang Pemilu 2019 mendatang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 kecamatan se-Kutim siap mengajukan pengunduran diri. Hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang dikucurkan pada mereka.
Koordinator PPK Kutim, Mursalim mengatakan, pihaknya sudah dua kali menombok dalam kegiatan rapat pleno. Baginya kejadian seperti itu sangat merugikan PPK, terutama yang berasal dari kecamatan terjauh.
“Kami sudah dua kali rapat pleno, selama itu pula kami talangi kebutuhan. Padahal ini kan ada dana dari APBN, tapi malah harus mengeluarkan uang pribadi,” ujarnya saat di wawancara, Senin (23/7).
Tidak hanya honor tersebut, bahkan uang TPS pun dipangkas sangat besar. Sangat tidak rasional, bahkan hingga saat ini dirinya mengaku tidak tahu alasan pasti mengapa itu terjadi.
“TPS sebelumnya Rp 600 ribu, sekarang hanya Rp 200 ribu, kan tidak sesuai. Uang transport juga berkurang. Sampai kemarin malam itu, PPK Sandaran sempat menangis, karena tidak ada dana untuk pulang-pergi. Bayangkan saja, perjalanan mereka ke Sangatta saja bisa mencapai Rp 4,5 Juta,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tujuan pihaknya menyampaikan hal ini, guna mencegah terjadinya kecurangan. Pasalnya, peranan PPK sangat terbilang rentan.
“Kami ini jujur-jujuran saja sekarang. Sebenarnya kami menuntut agar bisa mencegah hal buruk supaya tidak terjadi. Jangan kami merasa tidak difasilitasi dan disogok sama oknum dari caleg. Atau gimana kalau KPU jadi kami dan kami jadi KPU. Kan enak terima beres,” katanya.
Dia memaparkan perihal gaji dan honor yang diterimanya tidak sesuai. Bahkan adanya aturan yang mengurangi jumlah anggota PPK terbilang memberatkan pihaknya.
“Sekarang gini, PPK yang tadinya lima orang, dikurangi menjadi tiga saja. Terus beban kerja bertambah, tapi honor tidak ada. Gimana kami tidak geram,” keluhnya.
Menurutnya KPU tidak bisa mengambil keputusan. Dia mengeluhkan KPU hanya mencari alasan untuk menunggu dana itu dari pusat. Dia mengatakan, jika mengetahui kondisinya seperti ini tidak akan menerima pekerjaan menjadi PPK.
“Kalau ada anggaran kami jalankan tugas. Masa kami mau kerja tanpa anggaran. Kalau gaji kami tidak meminta tambahan. Cukuplah sudah segitu. Tapi kan honor perjalanan, apalagi daerah terjauh.
Pilgub kemarin itu saja kami dapat Rp 900 ribu, masih kekurangan untuk perjalanan. Sekarang hanya dikasih 1/4, bagaimana kami tidak pusing,” katanya.
Mursalim menjelaskan, bahwa saat ini dia dan seluruh PPK tidak mundur. Hanya saja ia mempersilahkan jika KPU mau mencari orang yang siap menggantikan posisinya.
“Kami siap mundur walaupun sekarang belum mundur, hanya mogok saja. Saya juga perlu makan untuk keluarga. KPU Pusat kalau mau tahu silahkan datang ke sini,” Ucapnya.
Bahkan ada enam PPK yang akan mengundurkan diri. Hanya saja masih dipertahankan oleh timnya untuk tetap bekerja sesuai ranahnya. “Kami ini berat, taruhannya nyawa. Kalau caleg tidak suka, rumah kami bisa dikepung. Tolong pertimbangkan pekerjaan kami yang sangat beresiko,” tutupnya. (*/la)
