BONTANGPOST.ID, Bontang – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur telah menuntaskan tahapan pertama. Di balik proses tersebut, sejumlah wali murid di Kota Bontang menyampaikan berbagai catatan evaluasi terhadap sistem pendaftaran yang dinilai masih perlu dibenahi.
Salah seorang wali murid, Yosep, mengatakan persoalan paling dirasakan terjadi pada hari pertama pelaksanaan SPMB. Saat itu, sistem pendaftaran sulit diakses karena gangguan jaringan sehingga banyak calon pendaftar tidak dapat langsung mengunggah berkas.
“Masalah utamanya di hari pertama. Jaringan tidak bisa dibuka. Untungnya ada perpanjangan waktu pendaftaran,” katanya, Minggu (28/6/2026).
Menurut Yosep, perubahan pengelolaan sistem dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur juga membuat sebagian masyarakat masih perlu beradaptasi dengan tampilan dan mekanisme baru.
Meski demikian, ia mengapresiasi adanya informasi kuota yang tersisa setelah tahap pertama. Menurutnya, informasi tersebut membantu peserta menentukan strategi pada tahap berikutnya.
“Dari sisa jalur yang ada sudah terlihat apakah kuotanya akan dialihkan ke jalur domisili atau reguler,” ujarnya.
Namun, Yosep menilai masih ada sejumlah informasi yang seharusnya dapat ditampilkan secara lebih terbuka kepada publik. Salah satunya pada jalur prestasi.
Menurut dia, sistem saat ini hanya menampilkan kategori prestasi, seperti akademik, nonakademik, atau keagamaan, tanpa menjelaskan capaian prestasi yang dimiliki masing-masing peserta.
“Akses untuk publik tidak memperlihatkan prestasi yang dimiliki pendaftar. Misalnya juara satu tingkat provinsi cabang olahraga tertentu. Padahal informasi seperti itu penting untuk menjaga transparansi,” tuturnya.
Hal serupa, lanjut Yosep, juga terjadi pada jalur mutasi. Ia menilai informasi asal sekolah peserta seharusnya dapat ditampilkan agar masyarakat dapat mengetahui apakah peserta memang memenuhi persyaratan jalur tersebut.
“Kalau di jenjang SMP asal sekolah masih ditampilkan. Jadi masyarakat bisa melihat apakah memang berasal dari luar daerah sehingga layak mendaftar melalui jalur mutasi,” katanya.
Selain persoalan transparansi, Yosep juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data nilai rapor yang sempat ditemukan pada tahap pertama. Ia menyebut salah satu calon peserta didik mengalami perbedaan cukup banyak antara nilai rapor asli dengan data yang muncul di sistem.
“Ada tetangga saya yang menemukan sekitar 25 nilai berbeda. Untungnya akhirnya operator sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perbaikan data,” ungkapnya.
Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sehingga pelaksanaan SPMB tahap kedua berjalan lebih baik. Menurutnya, sistem yang stabil, data yang akurat, serta informasi yang lebih transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi.
“Semoga di tahap kedua nanti masalah-masalah seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (ak)
