DENGAN lahan yang minim, keinginan untuk swasembada pangan dari sawah di Bontang dirasa sulit terwujud. Hal ini diungkapkan Rustam HS, Ketua Komisi III DPRD Bontang yang membidangi pertanian. Kata dia, lahan aktif seluas 42 hektare dianggap masih sangat kecil bila bicara swasembada.
“Ini berat (swasembada, Red.). Seluas itu kalau swasembada padi belum ada apa-apanya,” kata Rustam saat ditemui Bontang Post di kediamannya, Ahad (25/2).
Meski kecil, namun politisi Partai Golkar itu mengklaim, gelontoran APBD yang mengarah pembinaan petani cukup besar. Sayangnya, Rustam tidak mengungkap kisaran anggarannya.
Kata dia, guna menunjang kebutuhan para petani khususnya di Bontang Lestari, infrastuktur seperti gudang dan tempat penjemuran padi telah disediakan pemerintah. Walaupun dananya bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pembinaan dan bibit pertanian tidak ada masalah. Belum ada keluhan dari petani padi karena kebutuhan petani tercukupi,” ujarnya.
Namun begitu Rustam menyebut, permasalahan irigasi yang kerap menghantui petani belum sepenuhnya tuntas. Satu-satunya jalan yaitu dengan berharap pembangunan bendungan di Muara Badak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dapat segera diselesaikan. Sehingga dapat membantu pengairan dan suplai air baku ke Bontang yang selama ini mengandalkan tadah hujan.
Kelesuan APBD Bontang saat ini, beber Rustam, menyebabkan pembangunan infrastruktur terkait irigasi belum dapat dilakukan. Nantinya, DPRD akan melakukan lobi kepada Pemkab Kukar perihal permintaan pengairan melalui bendungan Muara Badak tersebut.
“Jangankan untuk bendungan, pembuatan polder air untuk menahan banjir saja sulit dilakukan,” sebut Rustam. Sementara untuk sektor pertanian jenis hortikultura, dia menyatakan pengembangannya baru sebatas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bontang.
Dengan kondisi seperti itu, menurutnya akan sulit mengandalkan sektor pertanian untuk Bontang pasca migas. Wakil rakyat dari Bontang Utara ini lebih menitikberatkan pengembangan sektor pariwisata. Pasalnya di sektor ini, proses investasi hanya berlangsung satu kali. Selebihnya tinggal melakukan perbaikan saja.
Di samping itu, Rustam turut menyebut bila sektor maritim bisa menjadi sektor yang menjanjikan bila dikemas dengan baik. Apalagi secara geografis Bontang terdiri dari 70 persen wilayah perairan. “Misalnya bisa dikemas dengan usaha pengalengan ikan dengan cara membangun gudangnya terlebih dulu,” terangnya.
Sementara itu upaya mendukung ketahanan pangan di Kota Taman turut mendapat sokongan dari Kodim 0908/BTG. Dalam hal ini, Kodim bersama Pemkot Bontang selalu melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang ada di Bontang.
Bentuk pembinaannya meliputi pendampingan, persiapan bibit dan lahan, pemberian penyuluhan kepada kelompok petani, pengawalan dalam pendistribusian pupuk, hingga membantu dengan tenaga secara langsung. Baik saat penanaman awal maupun ketika panen raya tiba. Nyerakat Kiri di Bontang Lestari dan Kelurahan Kanaan menjadi dua lokasi pembinaan upaya khusus (upsus) Kodim.
“Ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI. Yang diteruskan ke seluruh satuan jajaran di bawahnya. Tujuannya mendukung ketahanan swasembada pangan nasional,” ujar Dandim 0908/BTG Letkol Arh Gunawan Wibisono.
Gunawan berharap, dengan adanya dukungan dari Kodim 0908/BTG ini, kelompok-kelompok tani di Bontang bisa semakin mandiri. Imbasnya pada kesejahteraan hidup yang semakin meningkat.
Adanya bantuan dari Kodim rupanya dirasakan berdampak positif bagi kelompok tani. Tahir selaku ketua kelompok tani Sabar Menanti mengungkapkan, pembinaan dari Pemkot Bontang dan Kodim 0908/BTG membuat petani bisa lebih mengembangkan diri.
Dalam hal ini, pihaknya bisa lebih mengetahui cara bercocok tanam yang baik. “Harapan kami pembinaan dan pendampingan ini bisa terus berkelanjutan,” ungkap Tahir . (*/ak/bbg/luk)
