Hal ini menyusul adanya temuan penjualan baju seragam olahraga di SDN 008 dan SMP Negeri 1 Bontang Utara.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nurhadi mengatakan hal ini berdasarkan dari PP Nomor 17/2010 pasal 181 dan 198 sekolah dan komite sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam. Ditambah hampir seluruh koperasi sekolah tidak memiliki badan hukum.

“Makannya kami beri teguran kepada seluruh sekolah yang masih memperjualbelikan, tapi kedepan kami akan beri ketegasan,” katanya.

Pihaknya pun telah menghimbau seluruh kepala sekolah dan komite sebelum penerimaan siswa baru. Mereka hanya boleh memberikan desain dan spesifikasi baju kepada orangtua.

Adapun arahan lainnya untuk membeli diluar tanpa boleh turut andil menunjuk toko tertentu sembari menunggu penyerahan baju gratis.

“Jadi orangtua yang diwajibkan menyediakan sendiri, mereka yang tergabung paguyuban kelas bisa memilih vendor sendiri dan membuat bersama-sama,” ungkapnya.

Diketahui pengerjaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP kini telah mencapai 60 persen. Penyerahan simbolis seragam akan dilakukan pada Minggu (17/8/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Selain seragam, siswa juga akan menerima tas dan sepatu.

Seragam yang diberikan yakni yakni putih-merah untuk SD dan putih-biru jenjang SMP. Namun tidak semua seragam diberikan salah satunya baju olahraga. (Dwi Kurniawan Nugroho)

Artikel Disdikbud Bontang Pertegas Aturan Larangan Jual Seragam, Sekolah Hanya Boleh Berikan Desain dan Spesifikasi Baju pertama kali tampil pada Bontang Post .

Petugas harian LPK Ayulia, Jainudin, mengungkapkan, mereka ditargetkan untuk memproduksi 2.000 seragam untuk SMP dan SD Yabis, SD 011 Bontang Utara di Pulau Gusung, SD 016 Tihi-Tihi, SD 015 Selangan, dan SD yang berada di Malahing.

Pihaknya memanfaatkan 109 penjahit lokal yang pernah belajar di tempat pelatihan LPK tersebut. Untuk pengerjaan seragam dan celana, masing masing pengerjaan dibayar Rp30 ribu. Sedangkan celana SMP Rp35 ribu.

“Ada yang langsung mengambil, ada juga yang merapel setelah selesai,” terangnya saat ditemui, Rabu (16/07/2025).

Adapun setiap penjahit mendapatkan 10 paket bahan, berisi kain yang telah dipotong, kancing, dan benang. Nantinya para penjahit mengerjakan di rumah masing-masing.

“Mereka tinggal kerjakan, setelah selesai akan dibawa ke kami dan dicek kualitasnya,” jelasnya.

Salah satu penjahit, Purwanti (56),  warga Berebas Tengah, mengatakan dengan adanya program seragam gratis sedikit membantu perekonomiannya. Dia bilang, untuk 10 seragam dibutuhkan waktu 3 hari. Saat ini ia sudah mengerjakan 30 seragam selama tiga kali pengambilan bahan.

“(Honor) sekitar Rp900 ribuan, lumayan buat tambahan,” ujarnya.

Diketahui, Pemkot Bontang mengucurkan anggaran untuk pembuatan seragam sekolah dengan nilai Rp7 miliar untuk SD dan Rp3,8 miliar untuk jenjang SMP.

Selain itu untuk murid baru juga mendapatkan seragam batik sekolah gratis. Anggarannya yakni Rp1.116.463.500 jenjang SD dan Rp1.106.972.000 untuk SMP. (Dwi Kurniawan Nugroho)

Artikel Ini Besaran Upah yang Didapat Penjahit Seragam Sekolah Gratis di Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Plt Kepala Disdikbud Saparuddin mengatakan ini merupakan kelanjutan dari penyaluran sebelumnya. Tahun lalu, Pemkot memberikan sepatu dan baju olahraga.

“Tahun ini nantinya baju batik dan tas sekolah gratis,” kata Saparuddin.

Ia pun menjelaskan untuk seluruh siswa TK dan PAUD mencapai 8.100 anak. Tersebar di satuan pendidikan jenjang tersebut dalam 15 kelurahan yang ada. Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), untuk pengadaan seragam batik tradisional memang masuk dalam pengajuan Disdikbud.

Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2 miliar. Satu paket seragam batik ini berupa baju dan celana atau rok. Sementara untuk tas sekolah terdapat dua nomenklatur di Sirup. Masing-masing dengan pagu anggaran Rp3,2 dan Rp1,5 miliar.

Khusus yang Rp3,2 miliar ini volumenya mencapai 19.865 unit. Adapun Rp1,5 miliar untuk 9.314 buah. Jenisnya nanti berupa tas punggung. Saparuddin belum bisa membeberkan terkait desain baik seragam batik maupun tasnya.

“Teknis ada di bidangnya. Termasuk waktu untuk pendistribusian,” ucapnya.

Saat ini, Disdikbud masih dalam proses pengadaan. Pengadaan memakai skema e-katalog. Khusus seragam batik batas akhir pelaksanaan kontraknya yakni Desember, sedangkan untuk tas sekolah Agustus mendatang.

“Diharapkan dengan bantuan perlengkapan sekolah gratis ini dapat meringankan beban orangtua,” tutur dia.

Sebelumnya, Disdikbud menganggarkan untuk sepatu olahraga TK dan PAUD yakni Rp 6,3 miliar. Sepatu untuk pelajar putri berwarna pink, sedangkan putra biru.

Seragam olahraga berupa kaos lengan panjang dan celana. Warnanya perpaduan antara peach dan hijau. (kp )

Artikel Pemkot Bontang Akan Bagikan Seragam Batik dan Tas Sekolah Gratis untuk Anak PAUD dan TK pertama kali tampil pada Bontang Post .

Namun setelah perubahan kebijakan kepala daerah maka nantinya untuk tahun ini akan menyasar seluruh siswa. Baik untuk seragam sekolah, tas, maupun sepatu. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Nurhadi mengatakan nantinya skema pengadaan akan menggunakan e-katalog. “Khusus seragam sekolah penyedia nantinya akan bekerja sama dengan penjahit lokal,” kata Nurhadi.

Anggaran seragam sekolah untuk sekolah dasar mencapai Rp7 miliar, sedangkan jenjang SMP yakni Rp3,8 miliar. Seragam sekolah yang nantinya disalurkan ialah putih-merah untuk SD dan putih-biru bagi SMP.

Sementara pagu anggaran tas sekolah untuk SD dikucurkan Rp 3,4 miliar dan SMP Rp 1,6 miliar. Hingga kini Disdikbud belum menentukan desain untuk tas. Termasuk warna dan tulisan yang tertera di bantuan tersebut. “Desain masih menunggu arahan dari kepala daerah,” ucapnya.

Khusus anggaran sepatu untuk SD diplot Rp 4,6 miliar dan SMP Rp 2,2 miliar. Diberitakan sebelumnya, salah satu program dari Wali Kota Bontang di bidang pendidikan ialah pemberian perlengkapan sekolah gratis. Perbedaan program ini dengan tahun sebelumnya terkait dengan sasaran.

Jika sebelumnya hanya menyasar pelajar di kelas awal baik jenjang SD maupun SMP. Kali ini bersifat menyeluruh. “Sesuai dengan program saya ketika kampanye untuk perlengkapan sekolah gratis ini kepada seluruh siswa dari kelas I sampai IX,” kata Neni.

Baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Ia pun telah memperingatkan kepada Disdikbud untuk tidak melakukan tahapan pengadaan secara mendadak. Pasalnya terkait anggaran untuk perubahan sasaran ini akan dilakukan di pergeseran mendahului perubahan.

“Saya ingatkan untuk e-katalog jangan dibuka terlebih dahulu sebelum pergeseran anggaran,” terangnya.

Selain itu, untuk seragam sekolah nantinya tetap akan memberdayakan penjahit lokal. Khusus bahan baku bakal dibeli di luar Bontang. Sehubungan untuk menekan biaya bahan baku dari seragam sekolah tersebut.

“Kainnya nanti beli di luar. Tetapi pengerjaannya oleh penjahit Bontang. Banyak penjahit di Bontang yang mampu,” pungkasnya. (*)

Artikel Anggaran Perlengakapan Sekolah Gratis Tembus Rp22,6 Miliar, Sasar Seluruh Siswa pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Baju anak saya enggak muat. Ukurannya XXL. Sudah saya laporkan ke pihak sekolah,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, tidak ada masalah terkait dengan bahan seragam. Namun ia menyayangkan karena seragam tidak dapat digunakan. Lantaran terkendala ukuran. Belum lagi, anaknya masih berada di kelas 4. Sementara masih tersisa dua tahun hingga waktu kelulusan nantinya.

Dikonfirmasi Tata Usaha SDIT Yabis Arif Sabaruddin, ia membenarkan bila banyak seragam batik dari peserta didik yang tidak cukup. Ia menjelaskan, ukuran yang diberikan kala itu tidak disertai dengan lingkar dada dan panjang baju.

“Kami sudah terima laporan itu. Banyak wali murid bilang kalau tidak muat. Sementara ukuran mulai dari S-XXL enggak sesuai,” ujar Arif.

Hal tersebut telah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang. Namun diakuinya belum mendapat respons. “Jadi pemakaian seragam batik itu belum kami berlakukan. Nanti kami coba lapor lagi ke dinas,” ucapnya.

Sebagai informasi, murid di SDIT Yabis sebanyak 886 orang, mencakup kelas 1-6. Sebelumnya, ada perbaikan ukuran yang dilakukan. Tetapi ukuran yang telah direvisi itu pun tidak muat dipakai para siswa.

Sementara itu, Guru SDN 009 Bontang Utara Rovelina mengatakan, pembagian seragam telah rampung. Terakhir dibagikan pada Rabu (23/10/2024). Namun, banyak seragam yang cenderung sempit.

“Saya kurang paham apakah memang ukurannya saat ini yang lebih kecil atau postur tubuh anak yang cenderung lebih besar. Tadi di kelas 6 ada yang tidak muat,” katanya.

Lebih lanjut, sejatinya ada sekitar delapan anak di kelas yang ukurannya 2XL. Tetapi jumlah yang datang hanya dua lembar. Dua lembar lainnya sudah didapat dari bertukar dengan kelas lain. Sementara empat lainnya masih belum.

Hal yang sama diungkapkan Kepala SDN 004 Bontang Barat Titik Purwatiningsih. Ia menjelaskan, untuk siswa yang seragamnya tidak muat, pihaknya mengupayakan penukaran dari satu anak ke anak lain. Dengan tetap menginventarisasi sesuai dengan kebutuhan.

Sementara sisa seragam lain yang tidak muat akan diusulkan pengembalian ke dinas terkait untuk ditukarkan dengan ukuran yang lebih besar.

“Alhamdulillah dinas memfasilitasi. Ada sekitar 89 lembar seragam yang tidak muat itu dikembalikan,” ujarnya.

Adapun pihaknya masih menunggu kekurangan seragam batik ukuran besar yakni 5XL. Jumlahnya sekitar 139 lembar. Mayoritas untuk murid kelas 5 dan 6.

“Tinggal itu (ukuran 5XL) saja. Mungkin masih dalam pengiriman atau apa. Kami masih menunggu. Kalau siswa lain sudah pakai (seragam batik) sekitar dua pekan ini,” katanya.

Selanjutnya, pembagian seragam di SDN 005 Bontang Selatan telah rampung. Namun diketahui ada beberapa murid yang seragamnya tidak muat.

“Ada beberapa saja (tidak muat), enggak banyak,” sebut Kepala SDN 005 Bontang Selatan Umi Syafarotun.

Ia menyebut, hal itu disinyalir terjadi karena pertumbuhan anak yang cenderung lebih cepat. Lantaran pengukuran dilakukan pada jenjang kelas sebelumnya. “Karena sudah kelas 6, jadi enggak muat,” sebut dia.

Kendati demikian, pihaknya telah menyarankan untuk melakukan penambahan kain di bagian samping pada seragam batik yang tidak muat, untuk memperbesar ukuran.

“Jadi dibawa ke penjahit. Tetapi orangtua murid pun memahami dan enggak keberatan,” tandasnya. (*)

Artikel Seragam Batik Gratis di Bontang Dibagikan, Banyak Seragam yang Tak Muat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan komponen secara lengkap. Namun ada juga sekolah yang baru menerima satu jenis bantuan.

Terbatasnya jumlah komponen paket perlengkapan sekolah gratis ini sebagian besar menyasar sekolah swasta.

Justin yang merupakan orangtua siswa baru di salah satu satuan pendidikan Bontang Selatan mengaku anaknya baru menerima buku tulis.

“Kalau tas, seragam, dan sepatu belum,” kata Justin.

Bahkan ukuran untuk seragam dan sepatu baru diminta beberapa pekan lalu. Ia pun berharap agar bantuan itu segera terealisasi.

Meskipun dirinya telah membelikan seragam dan tas untuk anaknya. Demi menunjang proses kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Tentu ketika naik jenjang dari SD ke SMP volume yang dibawa siswa itu beda. Makanya sudah beli duluamn. Karena KBM sudah berjalan sejak dua bulan,” ucapnya.

Sementara orangtua murid baru dari sekolah swasta di Bontang Utara mengaku baru mendapatkan tas sekolah dan buku tulis.

Adapun seragam nasional, seragam batik, dan sepatu belum diterimanya. “Belum tahu kapan dapatnya itu,” tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bontang Najirah naik pitam dengan kondisi ini. Ia pun mengatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus bertanggung jawab.

Pasalnya ini sudah memasuki bulan kedua sejak tahun ajaran baru dimulai. “Harus segera itu disalurkan. Mau menunggu sampai kapan?” kata Najirah.

Menurutnya komunikasi dengan Kepala Disdikbud tidak pernah ada. Bahkan pengadaan seragam batik pun Najirah ketahui dari berita di beberapa media.

“Selama ini tidak ada laporan ke saya. Dari dulu kan memang pernyataan Kepala Disdikbud tidak perlu laporan ke wakil wali kota. Cukup ke wali kota,” sindirnya.

Sebagai informasi, Pemkot Bontang mengucurkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pengadaan seragam gratis. Terbagi menjadi dua paket.

Sebanyak 4.427 pasang dengan alokasi Rp1,7 miliar. Kemudian 4.707 pasang dengan alokasi Rp1,8 miliar. Sementara untuk pengadaan tas sekolah gratis dikucur Rp1,4 miliar.

Berdasarkan data Disdikbud nantinya ada 7.747 jumlah tas yang dibuat pemenang e-katalog. (*)

Artikel Paket Perlengkapan Sekolah Gratis di Bontang Belum Merata, Orangtua Keluhkan Penyaluran pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Juda Nusa melalui Kasubdit III Tipidkor Kompol Rido Doly Kristian mengatakan, pada kasus ini penyidik sudah menetapkan tiga tersangka.

“Tiga orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berinisial J, ES dan AS,” kata Rido.

Rido meneruskan, J merupakan Kabid Sarpas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU tahun 2020. Sementara ES merupakan direktur di CV ECP, selaku pemenang pengadaan. Terakhir AS selaku pelaksana pengadaan yang meminjam bendera CV ECP.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kaltim, perbuatan tiga tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.948.167.924,” ungkap Rido.

Adapun modus ketiga tersangka ini adalah dengan melakukan mark up pada penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

“Pemenang tender, CV EPP juga memalsukan persyaratan dokumen lelang, yaitu pengalaman kerja dan Laporan keuangan perusahaan,” imbuh Rido.

Ketiga tersangka tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) dan atau Pasal 56 KUHP. (hul)

Artikel Polda Kaltim Bongkar Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah di Penajam Paser Utara pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebab itu, ia meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jeli dalam data yang didapatkan sekolah. Menurutnya, kejadian tahun lalu dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menyambut program di tahun ini.

“Seragam tidak dirasa manfaat bagi siswa karena ukurannya tidak cukup. Banyak yang tidak memakai,” kata Agus Haris.

Salah satu penyebab ialah lamanya proses pelelangan. Sementara terdapat pertumbuhan badan pelajar pun tiap bulannya. Hal itulah dipandang perlu langkah antisipasi.

“Kalau lelangnya lama seharusnya ukurannya ditambah. Supaya tidak kekecilan saat didistribusikan,” ujar dia.

Namun, Politikus Partai Gerindra ini meminta proses lelang tahun ini tidak panjang. Agar tidak berimbas pada pelaksanaan pembagian bantuan tersebut.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membenarkan ada permasalahan pada bantuan seragam sekolah, dua tahun lalu. Lantas, ia meminta kepada tiap kepala sekolah untuk melaksanakan proses pengukuran secara cermat.

“Usahakan jahitnya di bontang supaya langsung diukur,” kata Neni.

Program bantuan perlengkapan sekolah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang. Selain itu, tertuang dalam misi pemerintah yakni Smart City.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Akhmad Suharto mengatakan saat ini tiga dokumen sudah masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Meliputi bantuan seragam sekolah, tas, dan buku.

“Untuk sepatu masih ada yang harus kami perbaiki dulu dokumennya,” kata Suharto.

Berkenaan pengukuran, masih menggunakan mekanisme lama. Nantinya, perusahaan pemenang lelang menggunakan contoh ukuran yang terdiri dari small, medium, large, extra large. Disdikbud mengingatkan pihak sekolah untuk mengukur dengan jeli. Agar dapat meminimalisir kesalahan ukuran.

“Tidak mungkin kami datang satu-persatu. Habis nanti waktunya untuk pengukuran kalau seperti itu,” ujar dia.

Ditaksir pendistribusian bantuan perlengkapan sekolah ini terjadi sebelum tahun ajaran pendidikan baru. Suharto menyebut bila pemenang tender ialah perusahaan besar maka durasi penjahitan tidak membutuhkan waktu lama. Dalam kontrak nantinya Disdikbud juga menyertakan batas waktu maksimal pengerjaan. (ak/prokal)

Artikel Dewan Evaluasi Bantuan Seragam Sekolah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Akhmad Suharto mengatakan peringatan tersebut keluar ketika jajaran BPK turun melakukan pemantauan. Padahal saat itu, program tersebut sudah siap masuk proses pelelangan.

“Saat itu mau lelang ternyata BPK tidak memperbolehkan bantuan itu diadakan tahun ini,” kata Suharto kepada Bontang Post, ditemui usai mengikuti sidang paripurna HUT Kota Bontang ke-19, beberapa waktu lalu.

Dalam penjelasan BPK, bantuan ini termasuk dalam hibah. Sementara, Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 6 Tahun 2018 mengatur jika hibah tidak dapat diberikan secara beruntun. “Karena yang dilihat itu lembaganya (sekolah, Red.) bukan penerima secara personal,” ucapnya.

Suharto pun meminta maaf kepada para orang tua murid dengan kejadian ini. Dituturkannya, jangan sampai warga salah persepsi bahwa ini karena kesengajaan. Melainkan tidak bisanya menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah ini lantaran ada regulasi yang mengaturnya. “Mohon maaf saja, karena aturannya seperti itu. Kalau tetap melakukan kami juga kena,” tuturnya.

Akan tetapi, tahun depan dipastikan program ini akan berjalan lagi. Hanya saja, bantuan tidak akan menyasar kepada siswa-siswi di tahun terakhirnya menempuh studi di tiap jenjang pendidikan. Saat ini anggaran untuk pengadaan tersebut pun telah masuk kembali ke kas daerah.

Adapun Disdik menyodorkan lima paket dalam pengadaan ini. Meliputi seragam olahraga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seragam sekolah, seragam batik, tas, dan sepatu. Total Anggaran yang dikucurkan berkaitan program ini sekira Rp 10 miliar. Sementara itu untuk seragam olahraga PAUD dan TK itu tidak terbentur masalah.

Terpisah, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Bontang Amiruddin membenarkan jika sebelumnya kajian dokumen lelang telah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tepatnya sejak 25 Juni lalu. Namun, ULP memerintahkan untuk segera merevisi dokumen karena terdapat kesalahan.

“Karena ada pergeseran pejabat sehingga diulang kembali. Ini ranahnya Disdik. Kalau dari ULP tidak masalah,” kata Amiruddin, beberapa waktu lalu. (ak)

Artikel WADUH!! Bantuan Seragam “Disemprit” BPK pertama kali tampil pada Bontang Post .

PPTK paket seragam gratis yang juga Kasi Kurikulum SMP Disdik Bontang Saparuddin mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) selesai. Setelah itu barulah paket seragam gratis bisa masuk lelang. “Target kami seharusnya pekan lalu sudah masuk lelang, tetapi karena tidak ada pejabat berwenang yang menandatangani, maka masih belum bisa,” jelas Saparuddin, Rabu (30/5) kemarin.

Oleh karenanya, Saparuddin menargetkan jika hari ini Kamis (31/5) bisa ditandatangani maka bisa langsung masuk lelang. Namun demikian, waktu masuk kerja hingga cuti bersama hanya tersisa satu pekan lagi saja. Makanya Saparuddin merasa pelelangan akan selesai usai Lebaran. “Ini sisa satu minggu saja, kemungkinan selesai lelang usai lebaran,” ungkapnya.

Terkait perubahan skemanya, Saparuddin menyatakan berjalan beriringan dengan proses lelang. Pasalnya, jika menunggu satu selesai maka lelang paket seragam gratis tidak akan dimulai. Untuk proposal dari para sekolah masih proses juga. “Jadi sambil mengumpulkan proposal sambil jalan juga lelang supaya program ini bisa cepat terealisasi,” ujarnya.

Saparuddin berharap, proses lelang dapat berjalan lancar sehingga tidak tertunda lagi. Ketika sudah ada pemenangnya maka proyek tersebut bisa langsung dijalankan. “Nanti pemenangnya sendiri-sendiri, untuk seragam, tas, sepatu, dan seragam batik,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, skema pemberian paket seragam gratis mengalami perubahan. Mengingat pemberian paket seragam gratis masuk hibah maka setiap sekolah perlu mengajukan proposal. (mga)

Artikel Paket Seragam Gratis Siap Dilelang, Target Selesai Usai Lebaran  pertama kali tampil pada Bontang Post .