Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkap dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Nilai tersebut disebut berasal dari hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 dan 2024.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Gus Yaqut tidak sendiri. Ia didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama; Ismail Adham, Direktur Operasional Maktour; serta Asrul Azis Taba, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

Keempat terdakwa disebut memiliki keterkaitan dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan tersebut.

Sidang perdana tersebut menjadi tahapan awal bagi majelis hakim untuk memeriksa dakwaan serta rangkaian peristiwa yang dituduhkan kepada para terdakwa.

Sebelumnya, Gus Yaqut menyatakan keyakinannya bahwa proses hukum yang berjalan akan mengungkap fakta sebenarnya. (*)

Artikel Sidang Perdana Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Yaqut menyatakan rasa syukur karena masih bisa merayakan Idulfitri bersama keluarga, termasuk memanfaatkan momen untuk bersilaturahmi dan sungkem kepada ibunya.

Pengalihan status penahanan sebelumnya merupakan permohonan keluarga yang dikabulkan sesuai prosedur hukum. Namun, setelah serangkaian proses, KPK kembali menetapkannya sebagai tahanan rutan.

Sebelum kembali ditahan, Yaqut menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati sebagai bagian dari prosedur. Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjeratnya masih dalam proses penyidikan oleh KPK. (KP)

Artikel Mantan Menag Yaqut Cholil Kembali Ditahan di Rutan KPK Setelah Libur Lebaran pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Alasan Komisi Pemberantasan Korupsi Alihkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat digiring petugas mengenakan rompi tahanan KPK, Yaqut menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari perkara yang menjeratnya.

Ia menyatakan seluruh kebijakan yang diambil selama menjabat sebagai Menteri Agama dilakukan demi kepentingan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya kepada awak media, Kamis (12/3/2026).

Penetapan tersangka terhadap Yaqut sebenarnya telah dilakukan sejak awal Januari 2026. Mantan Menag itu sempat menggugat status tersangkanya melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun majelis hakim menolak seluruh permohonan tersebut. Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menyatakan penetapan tersangka oleh KPK telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam putusannya, hakim juga menegaskan bahwa praperadilan hanya menilai aspek formal dari proses hukum. Dengan demikian, status tersangka terhadap Yaqut tetap sah dan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji terus berlanjut. (KP)

Artikel KPK Resmi Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Sepekan Jelang Lebaran pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pada musim haji 2024 Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari Kerajaan Arab Saudi. Kuota tersebut diberikan kepada negara Republik Indonesia, bukan kepada individu maupun kelompok tertentu.

Namun dalam implementasinya, kuota tambahan tersebut dibagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Skema pembagian 50:50 ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Keputusan pembagian kuota tambahan itu diambil oleh Menteri Agama saat itu. Inilah yang menjadi pangkal persoalan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK juga mengungkap latar belakang pemberian kuota tambahan tersebut. Pada akhir 2023, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan persoalan antrean haji Indonesia yang telah mencapai puluhan tahun.

Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan tambahan kuota haji kepada Indonesia dengan tujuan utama mengurangi daftar tunggu jemaah haji reguler. Karena itu, perubahan proporsi pembagian kuota dinilai menyimpang dari tujuan awal kebijakan.

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan selama sekitar tujuh bulan, KPK resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Selain Yaqut, mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menghitung potensi kerugian negara.

Dalam kasus ini, KPK menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. (KP)

Artikel Bukan Sekadar Kuota Haji Tambahan, Ini yang Dipersoalkan KPK dari Gus Yaqut pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini terjerat dalam kasus dugaan korupsi terkait penetapan kuota dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji periode 2023–2024.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat (9/1). Senada dengan itu, Juru Bicara KPK. Budi Prasetyo juga memvalidasi bahwa proses hukum terhadap Yaqut telah naik ke tahap penyidikan dengan penetapan status tersangka.

Berdasarkan regulasi undang-undang, kuota haji seharusnya dialokasikan sebesar 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Kemenag di bawah kepemimpinan Yaqut diduga melakukan diskresi sepihak atas 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata (50:50).

Ketidaksesuaian prosedur ini memicu kecurigaan adanya praktik transaksi ilegal atau “jual-beli” kuota haji khusus kepada biro travel tertentu.

Modus ini diduga memungkinkan jamaah berangkat tanpa antre panjang melalui pemberian uang pelicin kepada oknum di lingkungan kementerian.

Sejauh ini, lembaga antirasuah telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya pencegahan ke luar negeri. Selain Yaqut, KPK juga mencegah mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) dan pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, untuk bepergian ke luar negeri.

Pemeriksaan saksi sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta telah dipanggil untuk memberikan keterangan, dan penyitaan dokumen berbagai bukti administrasi terkait pengambilan keputusan kuota telah diamankan sebagai barang bukti.

Atas dugaan pelanggaran ini, para pihak terkait terancam jeratan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain.(KP)

Artikel KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji pertama kali tampil pada Bontang Post .