Kondisi ini mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Distribusi dilakukan menggunakan armada truk tangki dengan menyasar kawasan permukiman yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan. Kondisi cuaca yang kering juga turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kaltim.

Pemerintah daerah pun terus melakukan langkah antisipasi terhadap dua persoalan tersebut, termasuk mewaspadai dampak asap karhutla terhadap kualitas udara.

Di tengah kondisi tersebut, operasi pemadaman dari udara melalui teknik water bombing masih dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak asap.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga meminta perusahaan, khususnya pemegang izin perkebunan dan kehutanan, meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah konsesi masing-masing.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla selama kondisi kemarau.

“Sebab, semakin cepat firespot ditemukan dan dilaporkan, semakin besar peluang api dipukul sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Buyung.

Menurutnya, koordinasi antara perusahaan, petugas pemadam di lapangan, dan otoritas kebencanaan perlu diperkuat agar setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani.

Sementara terkait dugaan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan manusia dalam kejadian karhutla, BPBD menyerahkan proses penyelidikan kepada aparat kepolisian.

Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Di sisi lain, bantuan air bersih menjadi langkah penanganan bagi masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Distribusi air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga selama sumber air mengalami penurunan akibat kemarau.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya potensi karhutla, tetapi juga dapat langsung dirasakan masyarakat melalui berkurangnya ketersediaan air bersih. (KP)

Artikel Bukan Cuma Karhutla, Warga Mulai Menjerit Krisis Air Bersih Akibat Kemarau pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Lokasinya di Guntung, Jalan Bhayangkara, Gunung Elai, dan KS Tubun,” kata Suramin.

Diprediksi masing-masing berkapasitas di angka 20 sampai 25 liter per detik. Saat ini manajemen sedang menyiapkan dokumen untuk kelengkapan persyaratan penunjang. Mulai dari UKL-UPL hingga penetapan lokasi. “Semoga ini kelengkapan data tidak meleset. Sehingga terealisasi tahun depan,” ucapnya.

Terkait besaran anggaran yang dibutuhkan, ia belum bersedia memberikan keterangannya. Selain itu ada satu lokasi penambahan sumur yakni di Tanjung Laut. Tepatnya lapangan belakang gedung Ainy Rasyifa. Pasalnya terkait lahan itu milik Pemkot Bontang. Tetapi pembangunannya saat itu dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

“Ini masih proses izin pengolahannya,” tutur dia.

Penambahan sumur ini dipandang perlu. Sebab tiap tahun jumlah pelanggan mengalami peningkatan. Otomatis kebutuhan air juga meningkat. Manajemen juga memikirkan untuk penambahan jam layanan di titik tertentu. Kurun satu tahun ini terdapat peningkatan jumlah pelanggan sebesar 1.500.

Diberitakan sebelumnya, Perumda mengajukan tambahan tiga sumur baru di tahun ini. Namun hanya diakomodasi dua. Sumur baru yang dibangun lokasinya di Jalan KS Tubun dan Jalan Damai Kanaan. Nantinya kapasitas sumur baru tersebut yakni 20 dan 30 liter per detik. Disebutkan dia, pemprov hanya sebatas pembangunan sumur. Sementara mengenai pemasangan jaringan nantinya menjadi ranah perumda maupun Pemkot Bontang.

“Tapi kami targetkan untuk jaringan juga akan selesai di akhir tahun ini,” terangnya.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) anggaran yang digelontorkan untuk tiap sumur yakni Rp 3,4 miliar. Sesuai jadwal proses, proses lelang akan dimulai April mendatang. Saat di mengacu LPSE dalam tahapan supervisi pembangunan dengan pagu anggaran Rp 376 juta.

Sementara satu sumur yang belum diakomodasi ialah di depan IPAL Rusunawa Api-Api. Pemprov pun belum bisa memberikan kepastian kapan rencana pembangunan itu terwujud. Pasalnya durasi waktu bisa menjadi kendala jika dianggarkan di APBD Perubahan. Salah satu contohnya ialah pembangunan sumur di Loktuan yang berujung terbengkalai dan dilanjutkan tahun ini.

Selain itu direksi juga menanyakan terkait progres sumber bahan baku lain yang berasal dari Bendungan Marangkayu dan Void Indominco. Hasil yang didapat ialah keseluruhannya masih dalam proses. Pengerjaan fisik belum bisa dipastikan kapan berlangsung.

“Masih penyelesaian mengenai lahan. Semua berproses,” sebutnya.

Nantinya dari Bendungan Marangkayu akan mengalir ke Bontang dengan kapasitas 200 liter per detik. Berbeda, dari Void Indominco rencananya 250 liter per detik menjadi jatah Kota Taman dan 50 liter per detik mengarah wilayah Kutim. (ak)

Artikel Solusi Jangka Pendek Atasi Krisis Air Bersih, PDAM Usul Tambah Empat Sumur Baru pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua RT 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Nasir yang tinggal di Pulau Melahing mengatakan selama musim kemarau ini dirinya setiap hari ke daratan Bontang untuk mengambil air bersih. Pasalnya, kebutuhan air bersih di rumahnya cukup banyak. Sehingga, ketika hujan tidak datang, membeli air bersih adalah solusinya. “Kalau saya setiap hari beli air di daratan, kalau warga lainnya mungkin seminggu beberapa kali,” jelas Nasir saat dikunjungi Bontang Post, Rabu (3/10) kemarin.

Padahal lanjut dia, air tadah hujan yang ditampung oleh seluruh masyarakatnya itu sudah memiliki alat penyaring air yang dinamakan sand filter. Di mana, air hujan bisa langsung disaring dengan alat filterisasi tersebut dan bisa digunakan untuk kebutuhan air bersih bahkan bisa langsung diminum. Dengan jumlah warga sebanyak 205 jiwa dari 50 Kepala Keluarga (KK) itu terdapat sebanyak 50 an lebih rumah di Melahing. Semua rumah pun memiliki alat sand filter. “Setiap rumah di Pulau Melahing sudah memiliki alat filter tersebut dan itu sangat membantu warga kami,” ujarnya.

Ditambahkan Itong, perlindungan masyarakat (linmas) di Pulau Melahing, dari air tadah bisa dikelola menjadi air minum tanpa harus dimasak. “Tetapi kalau musim kemarau seperti saat ini, maka dalam sebulan kami bisa 5 kali membeli air bersih di daratan Bontang,” ungkapnya.

Sand filter yang dimiliki masing-masing rumah pun berupa ember seperti bekas cat yang diisi empat lapisan filter. Mulai dari koral, pasir merah, batu bara hitam dan gabus sebanyak 4 lapis. Alat filterisasi tersebut pun bisa dibersihkan jika sudah sering dipakai. “Kalau ada hujan, kami gunakan alat tersebut, tetapi tidak ada, makanya kami beli dengan harga Rp 500 per jerigen 30 liter,” terang dia.

Harga air bersih tersebut, dulunya dia beli dengan harga Rp 1.000. Tetapi, karena di daratan Bontang sudah ada warga Mamuju yang jual air bersih, maka harganya hanya Rp 500. Namun demikian, bukan soal harga saja yang jadi permasalahan mereka. Mengingat untuk bisa ke daratan Bontang, mereka perlu bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua liter pulang pergi. “Kalau air yang dibawa semakin banyak, maka jumlah BBM pun akan lebih banyak dibutuhkan. Makanya kami bersyukur jika sudah masuk musim penghujan, sudah ada alat filter dan kami tak perlu beli air ke daratan,” tandasnya. (mga)

Artikel Kemarau, Warga Pesisir Krisis Air Bersih pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mewakili Kepala Dinas Perkim AM Fitra Firnanda, Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Mohammad Noor mengungkapkan, program pamsimas tahun ini terbagi melalui dua pendanaan. Rinciannya, 10 pamsimas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tiga sisanya lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Pamsimas dari ABPN  di antaranya di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung. “Sedangkan  dari APBD, di Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, dan Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang,” ujar Noor.

Dia juga menambahkan, pelaksanaan pamsimas dilakukan dengan cara swadesa. Yakni mulai dari pekerja hingga material memanfaat dari desa tersebut. Konsep ini digunakan bertujuan memberdayakan masyarakat. “Perkim (dinas, Red.) sebagai pengelola dan pengawas saja,” tuturnya.

Dalam rakor yang dihadiri para kepala desa tersebut, Noor  mengingatkan agar pihak desa selaku pelaksana dan  melibatkan masyarakat. Yaitu dalam pengerjaan agar memperhatikan waktu sehingga program bisa selesai sesuai rencana.  “Waktunya empat bulan setelah penandatanganan kontrak,” terang dia.

Seperti diketahui, program pamsimas merupakan salah satu solusi pemerintah dalam menyikapi kebutuhan air bersih. Khususnya pada daerah yang belum terjangkau air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (dy)

Artikel Atasi Masalah Air Bersih Pedalaman, Dinas Perkim Sediakan 13 Pamsimas di 2018 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Persoalan tersebut terungkap dari kunjungan Ketua DPRD Bontang Nursalam bersama beberapa anggota DPRD Bontang kemarin. “Kedatangan kami menemui ketua DPRD Kutim adalah meminta untuk bersinergi membantu krisis air bersih di Lapas Bontang,” terang Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan.

Menurut dia, pihaknya wajar meminta partisipasi, sebab lapas itu juga mencakup wilayah Kutim. Terdapat ratusan warga binaan Lapas Bontang berasal dari Kutim.

Dijelaskan, warga binaan Lapas Bontang jumlahnya telah melebihi kapasitas ideal. Itu membuat biaya belanja air membengkak. Pihak lapas harus berutang ke PDAM Tirta Taman sebesar Rp 146 juta untuk periode Februari–Juni 2017.

Anggaran belanja air lapas tahun ini hanya mampu membayar tagihan air untuk Januari. Belanja air meningkat signifikan lantaran Lapas Bontang saat ini dihuni 829 narapidana. Padahal kapasitas ideal lapas hanya 374 warga binaan.

Dia memerincikan, jumlah narapidana saat ini didominasi dari Kutim sebanyak 522 orang dan 291 orang dari Bontang. Selebihnya, titipan dari Kukar 13 orang dan 3 dari Lapas Narkotika Samarinda.

Kondisi itu mendorong DPRD Bontang gencar mencari solusi. Perusahaan lokal juga telah diminta untuk menyalurkan bantuan, terkait penyediaan air bersih bagi para warga binaan.

Ketua DPRD Kutim Mahyunadi merespons positif upaya yang dilakukan DPRD Bontang. Menurut Mahyunadi, meskipun lapas tersebut berada di Bontang, namun banyak warga binaan yang berasal dari Kutim. Untuk itu pihaknya akan membantu.

“Mungkin kalau penghuni lapas dari Bontang saja cukup. Tapi, karena banyak orang Kutim juga di dalamnya, kami patut membantu dan meringankan bebannya,” ucap dia.

Bantuan yang dimaksud, bisa dengan beberapa cara. Salah satunya dalam bentuk dana hibah antara pemerintah ke pemerintah, atau meminta bantuan dari perusahaan.

“Kalau kami menghibahkan dengan keadaan defisit, sepertinya sangat berat. Jadi, dari pemkab akan membantu menyurat ke PT Indominco Mandiri untuk melengkapi fasilitas yang kurang di lapas sesuai usul DPRD Bontang,” pungkas dia. (mon/kri/k9)

Artikel Lapas Bontang Krisis Air Bersih pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dikatakan Direktur Utama (Dirut) PDAM, Aji Mirni Mawarni, terkait masalah ini sudah dikomunikasikan dengan perusahaan terkait. Hanya saja pihaknya tidak mendapatkan respon positif. Perusahaan terkesan mengabaikan semua masalah yang dihadapi PDAM. “Sudah kami koordinasikan dengan perusahaan terkait kerusakan pipa air tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada respon dari perusahaan,” ujar Mirni.

Karena merasa diabaikan, pihaknya kembali melaporkan masalah ini kepada Polsek Kaliorang. Hasilnya pun sama. Yakni belum mendapatkan tanggapan seperti yang diharapkan.

“Ke perusahaan sudah. Begitupun ke Polsek. Tapi belum ada info sampai saat ini,” katanya.

Bupati Kutim Ismunandar cukup geram mendengar kabar tersebut. Bukannya bertanggungjawab akan tetapi malah menyulitkan masyarakat. Tindakan demikian ini laik diberikan sanksi yang berat. “Tutup saja. Sampai mereka perbaiki (pipanya). Biar mereka tahu ketegasan pemerintah. Kasihan warga Kaliorang,” katanya.

Untuk menuntaskan masalah ini dirinya memerintahkan Satpol PP terjun ke lapangan. Jangan sampai penderitaan masyarakat berlarut-larut di daerahnya sendiri akibat ulah perusahaan yang tidak bertanggungjawab. “Kami minta Satpol untuk mengecek lokasi. Jika  tidak diperbaiki tutup saja,” tegasnya.

Mendapatkan perintah tersebut, Kasatpol PP Muhammad Arif Yulianto mengaku siap menjalankan intruksi Bupati. Dirinya akan menerjunkan tim dalam untuk memantau perusahaan yang di maksud. “Siap tindaklanjuti. Kami akan deteksi dan mencari datanya,” katanya. (dy)

Artikel Perusahaan Rusak Pipa PDAM, Kaliorang Berbulan-bulan Tanpa Air, Bupati Geram, Minta Ditindak Tegas  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel PU Siapkan Rp 15 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dikatakan, Direktur Utama (Dirut) PDAM, Aji Mirni Mawarni, ada beberapa faktor terhentinya pendistribusian sementara tersebut. Pertama karena adanya aktivitas PLN dan pengerjaan pipa yang dilakukan oleh tim swakelola. Dua hal inilah yang menjadi penyebab terhentinya produksi air bersih kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat terancam mengalami krisis air bersih.

“Ada pekerjaan interkoneksi listrik oleh PLN dan interkoneksi pipa 400 mm oleh tim swakelola. Karena ada aktivitas ini makanya kami hentikan terlebih dahulu. Pendistribusian  air bersih mengalami mati total mulai pukul 08.00 wita hingga  20.00 wita,” ujar wanita yang kerap disapa Mawarni itu.

Meskipun begitu, penghentian produksi tidak menyebar seluruhnya di Sangatta. Hanya terjadi di beberapa titik saja. Yakni, wilayah Jalan APT. Pranoto, areal Sangatta Lama, serta kawasan Patung Burung. Sedangkan daerah Sangatta Selatan dipastikan aman.”Jadi dimalam hari, dipersilahkan untuk menampung air sebanyak mungkin. Karena siang harinya akan kembali mengalami mati,” katanya.

Dirinya berharap masyarakat dapat memaklumi hal ini Pasalnya, pengentian operasi hanya berlaku untuk sementara waktu. Setelahnya dipastikan berjalan lancar seperti semula. “Karena ini bersifat sementara saja, maka kami minta masyarakat untuk bersabar.Beberapa hari kedepan akan kembali normal seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Nur Alisa, warga Sangatta Utara, menanggapi bijak masalah ini. Dirinya menilai penghentian distribusi bukan dilandasi unsur kesengajaan. Melainkan adanya permasalahan teknis yang harus dibenahi secepat mungkin. Apalagi, tidak terjadi selamanya, melainkan hanya membutuhkan waktu dua sampai tiga hari saja. “Ini semua untuk kebaikan kita. Jadi sangat tidak masalah. Saya juga sudah menyetok air di dalam tandon. Biar beberapa hari mati, sudah enggak masalah lagi,” katanya. (dy)

Artikel IPA Kabo Mati Total, Warga Terancam Krisis Air Bersih  pertama kali tampil pada Bontang Post .