Hal itu mengemuka dalam seminar nasional bertema Penguatan Pengawasan dan Penindakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Guna Mendukung IKN yang digelar di Universitas Mulawarman.

Dalam forum tersebut, sejumlah pihak menilai konsep smart forest city berisiko hanya menjadi slogan jika pengawasan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan tidak dilakukan secara serius.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Edgar Diponegoro, mengungkapkan luas bukaan tambang ilegal di kawasan IKN sepanjang 2025 mencapai 4.236,69 hektare.

Sebaran lahan tersebut masuk ke berbagai fungsi kawasan hutan, mulai dari 57,58 hektare di hutan lindung, 2.689,37 hektare di kawasan konservasi, 3,97 hektare di hutan produksi, 4,38 hektare di hutan produksi konversi, hingga 1.481,39 hektare di area penggunaan lain (APL).

Selain tambang ilegal, tekanan terhadap lingkungan juga datang dari ekspansi perkebunan sawit yang tercatat mencapai 8.338,23 hektare.

Sebagian bukaan sawit tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 1.881,17 hektare dan hutan produksi konversi 846,66 hektare.

Sorotan utama tertuju pada kawasan Tahura Bukit Soeharto yang selama ini menjadi penyangga ekologis IKN.

Berdasarkan data yang dipaparkan, luas bukaan lahan di Tahura Bukit Soeharto terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019 luas bukaan lahan tercatat 6.432,30 hektare. Angka itu melonjak menjadi 11.506,50 hektare pada 2021, kemudian sedikit turun menjadi 11.157,80 hektare pada 2023. Namun pada 2025 kembali meningkat hingga mencapai 13.028,50 hektare.

“Peningkatan ini mengindikasikan Tahura Bukit Soeharto berada di bawah tekanan eksploitasi yang masif dan berkelanjutan,” ujar Edgar, Selasa (12/5/2026).

Tahura Bukit Soeharto sendiri memiliki luas sekitar 64.814,98 hektare dan mencakup kawasan Hutan Pendidikan SMK Kehutanan Samarinda, Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, serta Hutan Penelitian Samboja.

Edgar menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah penegakan hukum yang lebih agresif terhadap pelaku perambahan hutan dan tambang ilegal.

Menurutnya, penindakan dapat dilakukan melalui instrumen hukum kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup hingga tindak pidana korupsi.

Selain penegakan hukum, ia juga menekankan pentingnya pendekatan social engineering untuk membatasi perkembangan penduduk di kawasan tertentu serta memperkuat integrasi pengawasan antarlembaga pemerintah.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan transformasi cara negara membangun wilayah secara berkelanjutan.

Menurutnya, visi kota hijau akan kehilangan makna jika pembangunan justru memicu deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, hingga konflik ruang.

“Pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran lingkungan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan upaya mutlak untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pembangunan masif di Kalimantan Timur membawa risiko ekologis serius seperti hilangnya tutupan hutan, ancaman banjir dan longsor akibat berkurangnya daerah resapan air, hingga kerusakan ekosistem pesisir dan mangrove.

Artikel 4.236 Hektare Tambang Ilegal Kepung IKN, Smart Forest City Terancam pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi pun mengambil langkah tegas dengan mengawal proses hukum yang kini bergulir di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Sigit Mustofa Nurudin, menegaskan tidak ada ruang bagi aktivitas pertambangan di atas lahan transmigrasi.

“Kami menegaskan bahwa negara tidak pernah memberikan izin penggunaan lahan transmigrasi untuk aktivitas pertambangan. Pemanfaatan lahan di luar peruntukan ini merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan program transmigrasi,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Akar persoalan ini diduga berasal dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2007, saat kewenangan masih berada di pemerintah daerah. Izin tersebut menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk menggarap kawasan negara, meski secara administratif disebut tidak pernah tuntas.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan tata kelola lahan di masa lalu. Akibatnya, kawasan yang semestinya menjadi lahan produktif dan permukiman warga kini berubah menjadi area tambang yang rusak.

Kejaksaan Tinggi Kaltim telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari tiga mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kukar serta tiga pihak dari korporasi. Beberapa di antaranya telah ditahan.

Dampak yang ditimbulkan pun sangat besar. Berdasarkan data Kejaksaan, sekitar 1.800 hektare lahan mengalami kerusakan, mencakup lahan pertanian hingga fasilitas sosial yang dibangun negara.

“Lahan yang semestinya menjadi basis penghidupan warga diduga dialihkan untuk kepentingan industri tanpa dasar hukum yang sah. Banyak yang kini rusak dan tidak lagi dapat dimanfaatkan,” ungkap pihak Kejaksaan.

Saat ini, pemerintah tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi juga mendorong pemulihan hak-hak warga transmigran. Kawasan yang terdampak akan direhabilitasi agar dapat kembali digunakan secara legal dan produktif.

“Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar pengelolaan lahan negara ke depan lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Sigit. (prokal)

Artikel Skandal Lahan Transmigrasi Kukar, Izin Tambang Lawas Picu Korupsi dan Kerusakan 1.800 Hektare pertama kali tampil pada Bontang Post .

Jika undangan tersebut kembali tidak dihadiri, polisi menyatakan siap mendatangi langsung yang bersangkutan untuk meminta keterangan.

Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Randy Anugrah mengatakan, saat ini pihaknya masih mengedepankan langkah persuasif melalui undangan klarifikasi.

“Rencananya kami layangkan undangan kedua terlebih dahulu. Jika tetap tidak datang, kami yang akan mendatangi untuk meminta konfirmasi langsung,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Pemanggilan ini berkaitan dengan klarifikasi izin operasional tambang yang dikelola Kades Gas Alam. Randy menegaskan, sikap kooperatif sangat dibutuhkan agar proses penanganan berjalan lebih cepat.

“Seharusnya jika kooperatif, yang bersangkutan memenuhi undangan. Namun jika tidak, kami terpaksa jemput bola,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini proses masih pada tahap permintaan keterangan dan belum masuk ke tahap penyidikan.

Namun demikian, apabila dalam klarifikasi tidak dapat dibuktikan adanya izin operasional, kasus ini berpotensi naik ke tahap berikutnya dengan melibatkan saksi ahli.

“Kami akan berkoordinasi dengan saksi ahli karena ini masuk ranah pidana khusus, sehingga membutuhkan keterangan dari ahli lingkungan maupun sumber daya mineral,” terangnya.

Hingga menjelang rencana undangan kedua, pihak kepolisian juga belum menerima komunikasi atau permohonan penundaan dari Kades Gas Alam.

“Belum ada permintaan penundaan. Statusnya masih undangan klarifikasi sebagai saksi,” pungkasnya.

Sebelumnya, aktivitas tambang galian C yang dikelola Kades Gas Alam dihentikan oleh Polres Bontang karena belum dapat menunjukkan izin operasional.

Dokumen yang diserahkan kepada polisi hanya berupa izin berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), tanpa dilengkapi izin operasional penambangan.

“Karena tidak bisa membuktikan izin operasi, maka aktivitas tambang tersebut kami larang,” tutup Randy. (*)

Artikel Kades Gas Alam Kembali Dipanggil, Polisi Siap Datangi Terkait Izin Tambang di Muara Badak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Kejati Kaltim Geledah Kantor Dinas ESDM, Selidiki Dugaan Korupsi Sektor Pertambangan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel KPK Endus Aliran Dana Rutin ke Ketum PP Terkait Jasa Keamanan Tambang di Kukar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Tambang Batu Bara Beroperasi di Samping TPA Batu-Batu Muara Badak, Camat Akui Belum Cek Izin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Terkait polemik yang muncul, pihak kecamatan telah memfasilitasi mediasi antara pelapor dan pengelola tambang. Namun, mediasi tidak terlaksana karena pelapor tidak hadir.

“Untuk penunjukan bukti satu pintu ke Polres Bontang semua,” ujar Arpan, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, selama pengelola memiliki minimal satu izin dasar dan dokumen lainnya dalam proses pengurusan, aktivitas tambang tidak menjadi persoalan di tingkat kecamatan. Ia juga menilai keberadaan galian C selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan material pembangunan di Muara Badak.

“Memang lahan pasir galian C ini andalannya di Muara Badak. Untuk kebutuhan pembangunan tidak jauh, semua ambilnya di situ. Minimal satu izin ada, itu yang jadi pertimbangan,” jelasnya.

Arpan menegaskan, kewenangan penerbitan izin pertambangan berada di pemerintah kabupaten atau provinsi, tergantung luasan lahan, bukan di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Kepala Desa Gas Alam, Amir, membenarkan dirinya merupakan salah satu pengelola tambang galian C di Desa Batu-Batu. Ia menyebut luas lahan yang dikelola sekitar delapan hektare dan telah beroperasi kurang lebih satu tahun terakhir.

Saat ini, pihaknya mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Amir juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses IPR tersebut masih berjalan di tingkat provinsi.

“Kami menunjuk konsultan untuk mengurus, termasuk dokumen AMDAL yang dibutuhkan. Prosesnya saya upayakan minggu ini selesai,” pungkasnya. (*)

Artikel Kades Gas Alam Akui Kelola Tambang Galian C di Muara Badak yang Belum Berizin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kapolres Bontang Widho Anriano melalui Kasat Reskrim Randy Anugrah Putranto menjelaskan, dari dua pemilik tambang yang dilaporkan, baru satu yang menyerahkan salinan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) kepada penyidik.

“Yang baru setor izinya ke kami tambang miliknya Pak Kades Gas Alam, satunya belum menyetor,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Meski demikian, polisi mengaku baru menerima dokumen OSS dan belum melihat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari aktivitas pertambangan tersebut.

“Harusnya ada. Kalau setiap orang mengurus izin, biasanya dilampirkan. Tapi kami belum melihat AMDAL itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Polres Bontang menyatakan aktivitas tambang galian C di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, telah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi tambang yang berada tak jauh dari jalan poros Muara Badak itu sempat diduga ilegal oleh sejumlah warga. Namun, berdasarkan keterangan kepolisian, dua titik aktivitas penggalian pasir di kawasan tersebut dalam proses verifikasi perizinan.

“Yang satu sudah memberikan surat izin, dan satu lagi masih proses. Katanya Kamis dikirim dan dibawa langsung oleh pemiliknya,” pungkas Randy. (*)

Artikel Polisi Ungkap Tambang Muara Badak yang Dilaporkan Salah Satunya Milik Kades Gas Alam pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Polres Bontang Klaim Tambang Galian C di Muara Badak Kantongi Izin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dua mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar, yakni BH dan ADR, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pernah menjabat kepala dinas pada periode 2009–2011 dan 2011–2013.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup.

“Penyidik sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup,” ujarnya didampingi Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus, Danang Prasetyo Dwiharjo.

Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan hingga menyebabkan lahan negara dieksploitasi oleh tiga perusahaan tambang, yakni PT JMB, PT ABE, dan PT KRA, selama masa jabatan mereka.

Penyidik menjerat keduanya dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, BH dan ADR juga langsung ditahan di Rutan Kelas I Samarinda selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena ancaman hukuman di atas lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Danang menjelaskan, perkara ini berawal dari penerbitan IUP Operasi Produksi kepada tiga perusahaan tambang di atas lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Izin tersebut membuat perusahaan bebas melakukan aktivitas penambangan tanpa persetujuan pemilik HPL. Praktik tersebut diduga berlanjut hingga terjadi pergantian jabatan kepala dinas.

Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp500 miliar. Nilai tersebut berasal dari hasil penjualan batubara yang tidak sah serta dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak sesuai ketentuan. (KP)

Artikel Skandal Tambang Rp500 Miliar, Kejati Kaltim Tahan Dua Eks Kepala Distamben Kukar pertama kali tampil pada Bontang Post .