BONTANGPOST.ID, Bontang – Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang di sektor pendidikan, Kartu Bontang Pintar (KBP), dipastikan tetap berjalan meski mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Program yang sebelumnya ditargetkan mulai awal tahun ini kini diproyeksikan baru direalisasikan pada September hingga akhir 2026.
Saat ini, alokasi anggaran sebesar Rp29,6 miliar masih berada pada tahap perencanaan dan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa KBP tidak dibatalkan, melainkan hanya mengalami penyesuaian jadwal.
“Program ini tetap menjadi bagian dari program unggulan kepala daerah. Tidak mungkin tidak dilaksanakan. Ini hanya soal waktu,” ujar Safa.
Menurutnya, realisasi KBP sangat bergantung pada pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan yang umumnya berlangsung sekitar September. Dengan demikian, pelaksanaan program diperkirakan baru dapat dimulai pada Oktober hingga Desember 2026.
“Kalau mengacu pada APBD Perubahan, biasanya pembahasan anggaran sekitar September. Artinya, program baru bisa di-start di akhir tahun,” jelasnya.
Penyesuaian jadwal ini, kata Safa, juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan pembangunan lain yang bersifat mendesak. Di antaranya penanganan banjir, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Program seperti banjir dan stunting juga sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan keresahan masyarakat. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah,” tuturnya.
Terkait besaran bantuan, Safa menyebut skema awal KBP dirancang sebesar Rp300 ribu per siswa. Namun Pemkot Bontang masih mengupayakan agar nilai bantuan dapat mendekati janji awal sebesar Rp1 juta per siswa, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
“Nilainya masih dalam perencanaan. Awalnya Rp300 ribu, tapi ada upaya agar bisa sampai Rp1 juta per anak,” ungkapnya.
Jika realisasi bantuan Rp1 juta per siswa tercapai, maka total anggaran akan sangat bergantung pada jumlah peserta didik di Kota Bontang. Safa mengakui, apabila program baru berjalan tiga bulan, maka durasi dan besaran manfaat tentu lebih kecil dibandingkan rencana awal satu tahun penuh.
“Kalau hanya berjalan tiga bulan, pasti ada penyusutan dibandingkan rencana satu tahun penuh. Ini akan dikalkulasi kembali,” jelasnya.
Meski demikian, Safa tetap optimistis kondisi fiskal Bontang akan berangsur membaik, sehingga struktur anggaran ke depan semakin kuat untuk mendukung program prioritas, khususnya di bidang pendidikan.
“Kita tetap optimistis. Pelan-pelan struktur anggaran kita akan pulih,” ujarnya.
KBP nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penunjang kegiatan belajar-mengajar, seperti pembelian lembar kerja siswa (LKS) hingga bimbingan belajar (bimbel). Dengan adanya program ini, sekolah diharapkan tidak lagi membebankan pungutan tambahan kepada orang tua siswa.
“Sekarang ramai soal pungutan LKS dan bimbel. KBP ini bisa menjadi solusi,” pungkasnya. (ak)
